KAJI Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT CNI Rp401 Miliar, Presiden Diminta Cabut IUP
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
- visibility 49
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KOLAKA, SULAWESI TENGGARA – Dugaan kasus korupsi yang menyeret PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dengan nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp401 miliar menjadi sorotan. Persoalan tersebut memicu desakan agar aparat penegak hukum (APH) segera melakukan penanganan secara menyeluruh dan transparan.
Konsorsium Aktivis Jakarta Indonesia (KAJI) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk segera memproses seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Desakan ini berkaitan dengan dugaan aktivitas ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), serta dugaan manipulasi dokumen hasil uji kadar nikel yang disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp401 miliar.
Akbar Rasyid selaku ketua kaji, menilai bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa tebang pilih. Seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Selain Kejagung RI, Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus segera mengevaluasi perizinan pertambangan PT CNI yang beroperasi di wilayah Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara” ujar akbar, Jumat (20/11/2026).
Pemerintah harus mengambil langkah tegas berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT CNI apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum dan ketentuan perizinan yang berlaku.
Lanjut Akbar, aktivitas investasi di sektor pertambangan harus memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Jangan sampai praktik yang merugikan negara dibiarkan tanpa kejelasan hukum. Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dan meminta pemerintah mengevaluasi secara serius izin usaha pertambangan PT CNI,” Tegas Akbar
Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan penegakan hukum dan langkah konkret dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
“Penanganan perkara ini diharapkan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah” tutup akbar.
- Penulis: Redaksi 1
- Editor: Rama
- Sumber: https://kabaristana.com



Saat ini belum ada komentar