Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » KAJI Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT CNI Rp401 Miliar, Presiden Diminta Cabut IUP

KAJI Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT CNI Rp401 Miliar, Presiden Diminta Cabut IUP

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
  • visibility 48
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KOLAKA, SULAWESI TENGGARA – Dugaan kasus korupsi yang menyeret PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dengan nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp401 miliar menjadi sorotan. Persoalan tersebut memicu desakan agar aparat penegak hukum (APH) segera melakukan penanganan secara menyeluruh dan transparan.

Konsorsium Aktivis Jakarta Indonesia (KAJI) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk segera memproses seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Desakan ini berkaitan dengan dugaan aktivitas ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), serta dugaan manipulasi dokumen hasil uji kadar nikel yang disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp401 miliar.

Akbar Rasyid selaku ketua kaji, menilai bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa tebang pilih. Seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Selain Kejagung RI, Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus segera mengevaluasi perizinan pertambangan PT CNI yang beroperasi di wilayah Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara” ujar akbar, Jumat (20/11/2026).

Pemerintah harus mengambil langkah tegas berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT CNI apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum dan ketentuan perizinan yang berlaku.

Lanjut Akbar, aktivitas investasi di sektor pertambangan harus memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Jangan sampai praktik yang merugikan negara dibiarkan tanpa kejelasan hukum. Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dan meminta pemerintah mengevaluasi secara serius izin usaha pertambangan PT CNI,” Tegas Akbar

Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan penegakan hukum dan langkah konkret dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.

“Penanganan perkara ini diharapkan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah” tutup akbar.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • lobi gedung KPK terkait kasus KPK Lippo Cikarang

    KPK Periksa Legal Lippo Cikarang, Dalami Kasus Suap Bupati Bekasi Nonaktif

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 321
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap di Kabupaten Bekasi. Dalam proses ini, isu KPK Lippo Cikarang mencuat setelah penyidik memeriksa saksi dari pihak perusahaan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik memanggil saksi berinisial RR yang bekerja di bagian legal Lippo Cikarang. Tim penyidik menjalankan pemeriksaan di […]

  • La Manuela Escobar Dilelang, Negara Raup Rp33,6 Miliar

    La Manuela Escobar Dilelang, Negara Raup Rp33,6 Miliar

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 345
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com – La Manuela Escobar kembali menarik perhatian publik internasional. Kali ini, pemerintah Kolombia melelang kediaman mewah yang dahulu menjadi simbol kekuasaan gembong narkoba paling terkenal di negara tersebut. (07/02/2026). Pemerintah Kolombia menjual properti milik Pablo Escobar dengan nilai 7,7 miliar peso Kolombia, atau sekitar Rp33,6 miliar. Melalui lelang resmi, negara mengembalikan aset hasil […]

  • kemacetan Jaktim usai Lebaran di Jalan Basuki Rachmat Jatinegara

    Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Jalan Basuki Rachmat Jaktim Kembali Macet Parah

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) || Kemacetan Jaktim usai Lebaran kembali muncul di Jalan Basuki Rachmat, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Senin pagi (30/3/2026). Warga langsung memadati jalan saat aktivitas kerja dan sekolah kembali berjalan normal. Ratusan pengendara memenuhi ruas jalan menuju Jalan Raya Casablanca, Tebet, hingga kawasan perkantoran di Jakarta Selatan. Arus lalu lintas bergerak lambat dan tersendat […]

  • Korban Rusia Juni hampir 40 ribu personel di tengah melambatnya ofensif pasukan Rusia di Ukraina

    Rusia Babak Belur, Putin Kehilangan Hampir 40.000 Tentara Sebulan

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 186
    • 0Komentar

    MOSKOW, (kabaristana.com) – Rusia kehilangan hampir 40.000 personel militer sepanjang Juni 2026. Pada saat yang sama, Ukraina mengklaim serangan drone dan rudal jarak jauhnya berhasil memperlambat ofensif pasukan Moskow. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan strategi pertahanan Kyiv mulai menunjukkan hasil. Menurutnya, tingginya korban di pihak Rusia menjadi konsekuensi operasi militer yang terus dijalankan Kremlin. Al Jazeera […]

  • Yanuar Arif Wibowo, Minta Dirjenpas Mundur Jika Tak Sanggup Benahi Lapas

    Yanuar Arif Wibowo, Minta Dirjenpas Mundur Jika Tak Sanggup Benahi Lapas

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Mashudi mundur jika tidak sanggup membenahi tata kelola lapas, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. “Kalau Bapak enggak sanggup, Bapak mundur juga,” kata Yanuar kepada Mashudi dalam Rapat Dengar […]

  • serangan fasilitas energi Iran dengan semburan gas South Pars

    PBB Tolak Serangan ke Ladang Gas Iran, Minta Semua Pihak Tahan Diri

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 246
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak serangan terhadap ladang gas South Pars di Iran dan meminta semua pihak menghentikan aksi yang menyasar infrastruktur sipil. Wakil Juru Bicara PBB, Farhan Haq, menyampaikan sikap tersebut dalam konferensi pers pada Rabu (18/3). Ia menegaskan PBB menentang setiap serangan yang menyasar objek non-militer karena tindakan itu meningkatkan risiko […]

expand_less