Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Ampuh Sultra Kembali Soroti Dugaan Keterlibatan JY dalam Kasus PT BSJ dan PT PKS di Konut

Ampuh Sultra Kembali Soroti Dugaan Keterlibatan JY dalam Kasus PT BSJ dan PT PKS di Konut

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
  • visibility 91
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta — Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali membeberkan terkait dugaan keterlibatan JY alias Ko John dalam kasus perambahan hutan dan penambangan ilegal PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT. Putra Kendari Sejahtera (PKS) di Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengungkapkan, bahwa PT. BSJ diduga melakukan kegiatan pertambangan di Kawasan Hutan Lindung (HL) dengan luas bukaan 78,36 hektar menggunakan IUP yang sudah mati.

Sementara itu, lanjut Hendro, PT. PKS diduga melakukan kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menggunakan IUP siluman dengan luas bukaan 35 hektar.

“Jadi bukaan kawasan hutan kedua perusahaan di Konawe Utara ini kurang lebih 110 hektar. Kegiatan tersebut diduga melibatkan JY”. Ungkap pemuda yang akrab disapa bung Hen kepada media ini, pada Kamis, (19/11/26).

Ia menjelaskan berdasarkan penelusuran tim investigasi Ampuh Sultra, ditemukan nama JY dalam susunan direksi PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai Komisaris.

Sementara, pada PT. Putra Kendari Sejahtera (PKS) berlaku sebagai pengendali sekaligus pemegang saham berdasarkan Akta No. 27 Tahun 2021 yang di terbitkan oleh Notaris Mulyani, SH.,M.Kn di Kabupaten Karawang tanggal 27 Januari 2021.

“Ini membuktikan bahwa Johnson Yaptonaga tidak bisa terlepas dari kasus yang menjerat PT. BSJ dan PT. PKS”. Jelas putra daerah Konawe Utara itu

Lebih jauh, Hendro menerangkan, bahwa PT. PKS harus menanggung denda dari Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dengan estimasi sebesar Rp. 868,814 miliar diluar dari penambangan menggunakan IUP siluman.

Sedangkan PT. BSJ harus membayar denda pokok dari Kejaksaan Agung sebesar Rp.50 miliar dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan sejak tahun 2013 – tahun 2025. Sedangkan untuk denda bukaan kawasan hutan dari Satgas PKH diduga masih dalam perhitungan.

“Menurut hitungan awam kami, kedua perusahaan ini harus membayar denda hingga triliunan rupiah jika dihitung dari hasil pertambangan menggunakan IUP mati dan IUP siluman serta gabungan denda dari Satgas PKH”. Terangnya

Oleh sebab itu, Hendro Nilopo menilai pentingnya Kejaksaan Agung RI untuk segera memanggil dan memeriksa Johnson Yaptonaga dalam kasus dua perusahaan yang dimaksud.

“Yang kami takutkan, Kejagung hanya fokus pada AK namun melepaskan perhatian mereka dari JY yang notabenenya turut terlibat dalam kasus tersebut”. Bebernya

Terakhir, pihaknya menegaskan akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid 2 pada hari Senin, 23 November nanti guna mengingatkan Kejagung akan adanya pihak lain yang juga butuh perhatian serius dalam perkara korupsi tata kelola pertambangan di Konawe Utara.

“Kami akan kembali menggelar aksi demo di hari Senin depan. Sampai Kejagung memberikan perhatian serius terkait keterlibatan JY dalam kasus korupsi tata kelola pertambangan di Konawe Utara”. Tutupnya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • bebaskan kapal Touska di Teluk Oman saat Iran tuntut AS lepaskan kapal dan awak

    AS Dituntut Bebaskan Kapal Touska, Ketegangan di Teluk Oman Kian Memanas

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 186
    • 2Komentar

    Jakarta, {kabaristana.com}— Tuntutan untuk bebaskan kapal Touska kembali menguat setelah pemerintah Iran mendesak Amerika Serikat segera melepaskan kapal dagang tersebut beserta seluruh awaknya. Kementerian Luar Negeri Iran menilai tindakan penyitaan melanggar hukum internasional. Tuntutan Iran atas Kapal Touska Iran menegaskan bahwa langkah tersebut memperburuk situasi keamanan di Teluk Oman. Pemerintah juga memperingatkan konsekuensi serius jika […]

  • Program CKG perempuan sehat di puskesmas Indonesia

    CKG Didorong Tingkatkan Umur Harapan Hidup Sehat Perempuan

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 315
    • 2Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Rabu 29 April 2026 Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mendorong peningkatan umur harapan hidup sehat perempuan di Indonesia. Ia menyampaikan hal itu dalam Forum Nasional Kesehatan Perempuan 2026 bertema No Woman Left Behind. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memperpanjang usia hidup sekaligus menjaga […]

  • pendataan pendatang baru Kapuk oleh Dukcapil Jakarta Barat di Cengkareng

    142 Warga Terlayani, Dukcapil Jakbar Data Pendatang Baru Pasca-Lebaran di Kapuk

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 260
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Barat mencatat 142 layanan saat mendata pendatang baru pasca-Lebaran 2026 di RW 016, Kelurahan Kapuk, Cengkareng. Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Barat, Gentina Arifin, mengatakan pihaknya melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah pendatang yang masuk ke Jakarta Barat. Petugas membagi pendatang dalam dua kategori, yaitu […]

  • Adrian Moita menyoroti pengelolaan SDA Sulawesi Tenggara

    Mencegah Repetisi Pola Krisis Tata Kelola SDA di Sulawesi Tenggara

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 498
    • 0Komentar

    (KabarIstana.com), JAKARTA — Adrian Moita menyampaikan pernyataan sikap tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Ia menyampaikan pandangan ini berdasarkan analisis data dan pengalaman pengelolaan SDA di berbagai daerah penghasil di Indonesia. Adrian menilai kekayaan SDA tidak selalu menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Banyak kajian kebijakan publik dan ekonomi politik menunjukkan kondisi tersebut. […]

  • Wamen ATR/BPN Buka Suara soal Anak Buah Nusron Terjerat OTT KPK

    Wamen ATR/BPN Buka Suara soal Anak Buah Nusron Terjerat OTT KPK

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan buka suara soal anak buah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang terjerat kasus dugaan korupsi dalam OTT KPK. Ia menyatakan, pihaknya menghormati langkah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kementerian ATR BPN tentunya menghormati proses hukum yang sedang […]

  • Prabowo perkuat DHE SDA nasional di DPR RI

    Prabowo Perkuat Kebijakan DHE SDA untuk Dorong Pemerataan Ekonomi Nasional

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam atau SDA. Pemerintah menyiapkan regulasi baru untuk mengoptimalkan pengelolaan hasil ekspor Indonesia. Prabowo perkuat DHE sebagai strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan manfaat kekayaan alam bagi masyarakat. Ia menyampaikan hal itu saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro […]

expand_less