Krisis Lingkungan, Nusantara Forest Watch Desak Pemerintah Moratorium Seluruh Perusahaan Nikel di Indonesia
- account_circle Fikry
- calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
- visibility 2.023
- comment 1 komentar
- print Cetak
Ket: Arin Fahrul Sanjaya, S.i.kom Direktur Eksekutif Nusantara Forest Watch. dok _ (Npn).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, kabaristana.com | Moratorium tambang nikel kembali menjadi sorotan setelah Nusantara Forest Watch (NFW) mendesak pemerintah menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan nikel di Indonesia. NFW menilai ekspansi industri nikel terus memperparah kerusakan lingkungan dan memperlebar konflik sosial di daerah tambang.
Direktur Eksekutif Nusantara Forest Watch, Arin Fahrul Sanjaya, menyebut lemahnya pengawasan negara sebagai penyebab utama. Ia menilai pemerintah belum menempatkan perlindungan lingkungan dan keselamatan warga sebagai prioritas kebijakan.
Menurut Arin, banyak perusahaan tambang nikel beroperasi tanpa kajian lingkungan yang memadai. Aktivitas tambang sering mengabaikan daya dukung wilayah dan risiko ekologis jangka panjang. Akibatnya, kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan sedimentasi pesisir terus meningkat.
Ia menjelaskan bahwa narasi transisi energi kerap dijadikan pembenaran. Namun, praktik di lapangan menunjukkan dampak sebaliknya. Pembukaan hutan skala besar mempercepat deforestasi. Limbah tambang mencemari sungai dan laut. Kondisi ini merusak sumber penghidupan masyarakat.
Nelayan kehilangan wilayah tangkap akibat rusaknya pesisir. Petani menghadapi krisis air bersih. Masyarakat adat semakin terdesak karena wilayah hidupnya berubah menjadi kawasan industri tambang. Situasi ini memicu konflik horizontal dan ketegangan sosial.
Nusantara Forest Watch juga menilai penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif. Pemerintah jarang menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan pelanggar. Di sisi lain, izin usaha pertambangan nikel terus bertambah meski daya dukung lingkungan menurun.
Arin menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan relasi kuasa antara negara dan korporasi. Ia meminta pemerintah tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pasar global.
NFW mendorong audit menyeluruh terhadap seluruh izin tambang nikel. Organisasi ini juga meminta pemerintah membuka data perizinan secara transparan serta melibatkan masyarakat sipil dalam evaluasi kebijakan pertambangan nasional.
Menurut NFW, moratorium tambang nikel bukan penolakan pembangunan. Langkah ini menjadi upaya korektif untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan adil, berkelanjutan, dan sesuai amanat konstitusi serta perlindungan lingkungan hidup.
uwuw
15 Januari 2026 6:07 pm