Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Badko HMI Sultra: Investasi Boleh Saja, Tetapi Jika ada Aliran Dana Hasil Korupsi, Kejaksaan Wajib Telusuri Bingga ke Akar!

Badko HMI Sultra: Investasi Boleh Saja, Tetapi Jika ada Aliran Dana Hasil Korupsi, Kejaksaan Wajib Telusuri Bingga ke Akar!

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month 22 jam yang lalu
  • visibility 80
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KENDARI – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara (BADKO HMI Sultra) memberikan tanggapan atas klarifikasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sulawesi Tenggara, Andi Syahrir, mengenai tidak adanya lagi nama Arinta Nila Hapsari dalam struktur kepemilikan PT Tonia Mitra Sejahtera (PT TMS).

Sekretaris Umum BADKO HMI Sultra, Andi Aswar, menegaskan bahwa pihaknya menghormati klarifikasi pemerintah daerah. Namun, klarifikasi mengenai perubahan struktur kepemilikan perusahaan saat ini tidak serta-merta menjawab persoalan historis mengenai hubungan kepemilikan saham, aktivitas pertambangan, dan kemungkinan aliran manfaat ekonomi pada periode sebelumnya.

“Kalau hari ini nama Arinta Nila Hapsari sudah tidak lagi tercatat dalam struktur kepemilikan PT TMS, kami tidak mempersoalkan fakta perubahan tersebut. Tetapi pertanyaan kami adalah bagaimana dengan periode sebelumnya? Siapa yang memiliki saham, siapa yang mengendalikan perusahaan, dan bagaimana aliran keuntungan perusahaan ketika dugaan pelanggaran penggunaan kawasan hutan di Pulau Kabaena berlangsung?” tegas Aswar.

Investasi adalah hak pengusaha, tetapi asal-usul dana tetap harus ditelusuri

Aswar menilai, pernyataan bahwa seorang pengusaha wajar melihat peluang investasi kemudian menanamkan sahamnya pada perusahaan tertentu merupakan hal yang dapat dipahami. Namun, persoalannya tidak berhenti pada kewajaran seseorang berinvestasi.

Menurutnya, ketika terdapat hubungan kepemilikan saham antara Arinta Nila Hapsari dengan entitas perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis dengan Arif Kurniawan, sementara nama Arif Kurniawan disebut dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, maka hubungan korporasi dan transaksi keuangan tersebut patut ditelusuri secara serius.

“Silakan saja seorang pengusaha melihat peluang investasi dan menanamkan modalnya. Itu hak setiap orang. Tetapi ketika pihak yang memiliki keterkaitan bisnis tersebut adalah seseorang yang disebut dalam perkara korupsi pertambangan nikel, maka pertanyaan hukumnya menjadi berbeda.

Dari mana sumber modalnya? Bagaimana transaksi sahamnya? Apakah ada aliran keuntungan dari aktivitas pertambangan yang diduga melanggar hukum? Apakah terdapat dana yang bersumber dari tindak pidana dan mengalir kepada pihak lain?” ujar Aswar.

Ia menegaskan, BADKO HMI Sultra tidak menyimpulkan bahwa Arinta Nila Hapsari menerima atau menikmati uang hasil korupsi. Namun, apabila terdapat bukti transaksi, aliran dana, atau manfaat ekonomi yang mengarah kepada yang bersangkutan, maka aparat penegak hukum wajib melakukan pemeriksaan secara independen dan menyeluruh.

“Jangan sampai hubungan investasi hanya dijelaskan sebagai aktivitas bisnis yang wajar, sementara asal-usul dana dan aliran manfaat ekonominya tidak pernah diperiksa. Kami ingin memastikan apakah investasi tersebut benar-benar bersumber dari kegiatan bisnis yang sah atau justru terdapat keterkaitan dengan dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi pertambangan. Ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan, bukan sekadar pernyataan,” lanjutnya.

Pergantian pemegang saham tidak menghapus tanggung jawab masa lalu

BADKO HMI Sultra juga menyoroti dugaan penggunaan kawasan hutan dalam aktivitas pertambangan PT TMS di Pulau Kabaena.

Menurut Aswar, apabila hasil penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menunjukkan adanya pelanggaran penggunaan kawasan hutan pada periode tertentu, maka seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pada periode tersebut harus ditelusuri.

Mulai dari pemegang saham, direksi, komisaris, pengendali operasional, hingga pihak yang diduga memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas perusahaan.

“Jangan hanya menjelaskan bahwa hari ini direksi dan komisaris sudah berganti. Kami ingin mengetahui siapa yang menjabat ketika aktivitas yang diduga melanggar ketentuan kawasan hutan itu berlangsung. Apakah mereka sudah diperiksa? Apakah keputusan operasionalnya sudah ditelusuri? Apakah keuntungan dari aktivitas tersebut sudah diketahui siapa penerimanya?” tegas Aswar.

Kejagung harus telusuri hingga penerima manfaat akhir

Lebih jauh, BADKO HMI Sultra mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk tidak hanya berfokus pada korporasi, tetapi juga mengungkap hubungan antarpemilik manfaat, transaksi saham, aliran keuangan, dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari tata kelola pertambangan nikel yang sedang diselidiki.

Menurut Aswar, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan formalitas perusahaan apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak lain dalam pengendalian maupun penerimaan manfaat ekonomi.

“Kami tidak sedang menuduh Gubernur ASR secara personal, begitu pula tidak menyatakan keluarganya terbukti menerima uang korupsi. Tetapi apabila ada hubungan kepemilikan saham, transaksi keuangan, dan indikasi aliran dana yang berkaitan dengan perkara korupsi pertambangan, maka semuanya wajib diperiksa. Tidak boleh ada pengecualian hanya karena seseorang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat publik,” katanya.

Badko HMI sultra ajukan pertanyaan terbuka

BADKO HMI Sultra meminta Kejaksaan Agung menjawab sejumlah pertanyaan mendasar:

1. Bagaimana riwayat kepemilikan saham PT TMS pada periode terjadinya dugaan pelanggaran kawasan hutan di Pulau Kabaena?

2. Apakah terdapat hubungan transaksi saham dan keuangan antara entitas perusahaan yang berkaitan dengan Arif Kurniawan dan pihak-pihak yang pernah tercatat sebagai pemegang saham PT TMS?

3. Apakah terdapat aliran dana atau manfaat ekonomi yang berasal dari tindak pidana korupsi pertambangan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kepemilikan saham?

4. Apakah seluruh mantan direksi, komisaris, pemegang saham, dan pengendali perusahaan pada periode tersebut telah ditelusuri?

5. Apakah terdapat potensi konflik kepentingan yang perlu diperiksa berdasarkan hubungan bisnis dan jabatan publik?

“Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang. Jika memang tidak ada aliran dana ilegal, buktikan melalui penelusuran yang transparan. Tetapi jika ditemukan aliran dana hasil tindak pidana korupsi kepada siapa pun, maka wajib diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutup Aswar.

Badko HMI sultra menegaskan: investasi bukan tameng untuk menghindari pemeriksaan asal-usul kekayaan. Pergantian saham bukan penghapus jejak, dan hubungan kekeluargaan buka alasan untuk menghentikan penelusuran hukum.

Liputan: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo panen raya Karawang dorong harga pangan turu

    Mimpi Besar Prabowo: Harga-harga untuk Rakyat Turun

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 546
    • 0Komentar

    JAKARAT, (kabaristana.com) | Presiden Prabowo Subianto memiliki mimpi besar sebagai kepala negara, yaitu menurunkan harga kebutuhan pokok agar lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat. Ia menyampaikan komitmen tersebut saat menghadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). Prabowo menegaskan pemerintah tidak hanya fokus menurunkan harga pangan. Pemerintah juga akan menekan harga berbagai input produksi […]

  • perlindungan LPSK Vanessa Tuhuteru di kantor LPSK Indonesia

    GASKAN Desak DPR RI Gelar RDP dan LPSK Segera Turun Tangan di Kasus Vanessa

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 301
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Rabu, 22 April 2026, Gerakan Suara Keadilan Netizen (GASKAN) mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberikan perlindungan penuh kepada Vanessa Tuhuteru dan keluarganya. Desakan ini menguat setelah Bob Hasan, Ketua Badan Legislasi DPR RI, merespons positif laporan tersebut. Ia mengarahkan keluarga Vanessa untuk menempuh jalur perlindungan hukum melalui LPSK. Langkah […]

  • Real Madrid Comeback, Taklukkan Celta Vigo 2-1 di Bernabeu

    Real Madrid Comeback, Taklukkan Celta Vigo 2-1 di Bernabeu

    • calendar_month 13 jam yang lalu
    • account_circle Redaksi 1
    • visibility 52
    • 0Komentar

    MADRID — Real Madrid berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Celta Vigo pada pekan ke-13 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (22/11/2026) pagi WIB. Los Blancos bangkit dari ketertinggalan melalui gol Jude Bellingham dan Carlos Espi setelah Pablo Duran lebih dahulu membawa tim tamu unggul. Celta Vigo membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan enam menit. […]

  • Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melambaikan tangan usai pertemuan bilateral di Istana Élysée, Paris.

    Prabowo dan Macron Gelar Pertemuan Bilateral di Paris, Perkuat Kerja Sama Strategis

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 240
    • 0Komentar

    JAKARTA , { kabaristana.com}– Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pertemuan tertutup di Istana Élysée, Paris. Dalam agenda tersebut, Prabowo Macron energi pendidikan menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Kedua pemimpin berdiskusi selama lebih dari dua jam. Mereka membahas arah kerja sama strategis yang dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Prancis di […]

  • Energi Nuklir Indonesia sebagai sumber energi bersih masa depan

    NUKLIR DAN PARA PEMIMPIN BESAR DUNIA

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Oleh: Irwanuddin H.I. KullaTenaga Ahli Menteri ESDM RI Bidang Pengembangan Potensi Pemanfaatan Tenaga Nuklir/Dekan FT UPDM (B)/Direktur PUSPINEBT ICMI Nuklir merupakan energi yang berasal dari transformasi inti atom. Energi ini memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, nuklir menawarkan solusi energi bersih bagi dunia modern. Di sisi lain, teknologi nuklir berkaitan erat dengan kepentingan […]

  • KPK periksa lima saksi dalam kasus gratifikasi batu bara di Kutai Kartanegara

    KPK periksa lima saksi soal PNBP produksi tambang di Kutai Kartanegara

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi pada Selasa (2/6/2026) untuk mendalami dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menelusuri penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan. Fokus pemeriksaan meliputi iuran tetap dan iuran produksi atau royalti batu bara. […]

expand_less