Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Dugaan Permainan Ore Nikel PT Bososi Pratama Mencuat, GAPERDAH SULTRA Desak Pemeriksaan Syahbandar Molawe

Dugaan Permainan Ore Nikel PT Bososi Pratama Mencuat, GAPERDAH SULTRA Desak Pemeriksaan Syahbandar Molawe

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
  • visibility 85
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (KABARISTANA.COM) – Gerakan Pemerhati Daerah Sulawesi Tenggara (GAPERDAH SULTRA) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kementerian Perhubungan RI pada Senin, 16/11/2026. Aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera mengusut dugaan praktik pertambangan dan penjualan ore nikel ilegal di wilayah IUP PT Bososi Pratama, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Dalam aksi tersebut, Tomi Dermawan selaku Penanggung Jawab Gerakan menegaskan bahwa Dirtipidter Bareskrim Polri harus segera turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di wilayah IUP PT Bososi Pratama. Menurutnya, dugaan aktivitas pengerukan dan penjualan ore nikel ilegal yang disinyalir masih berlangsung harus segera ditindaklanjuti melalui penyelidikan menyeluruh, bukan sekadar pemeriksaan administratif.

GAPERDAH SULTRA juga menyoroti informasi penahanan kapal tongkang oleh TNI Angkatan Laut pada Februari 2026 yang diduga mengangkut ore nikel ilegal dari wilayah PT Bososi Pratama. Dalam informasi yang menjadi perhatian massa aksi, pengiriman ore tersebut disebut-sebut berkaitan dengan Bara Indah Sinergi (BIS) Group. Persoalan ini dinilai perlu ditelusuri secara serius untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Lebih lanjut, GAPERDAH SULTRA meminta Bareskrim Polri mendalami dugaan keterlibatan pihak berinisial WJJ dan ES yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengerukan dan perdagangan ore nikel tersebut. Tomi menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus berani mengusut aktor intelektual di balik dugaan praktik ilegal tersebut serta memproses siapa pun yang terbukti terlibat sesuai hukum yang berlaku.

Selain mendatangi Mabes Polri, massa aksi juga mendesak Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap Kepala KUPP Kelas I Molawe atau Syahbandar Molawe terkait penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap kapal-kapal tongkang yang diduga mengangkut ore nikel dari jetty PT Bososi Pratama.

Menurut GAPERDAH SULTRA, proses penerbitan SPB harus ditelusuri secara transparan, terutama menyangkut pemeriksaan dokumen dan verifikasi legalitas asal-usul ore nikel yang diangkut. Mereka juga mendesak Dirjen Perhubungan Laut menginstruksikan penundaan penerbitan SPB terhadap kapal tongkang yang saat ini bersandar di jetty PT Bososi Pratama sampai pemeriksaan dan verifikasi asal-usul muatan selesai dilakukan.

Tomi Dermawan menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa karena dugaan aktivitas pertambangan ilegal dapat melibatkan rantai kepentingan yang lebih luas, mulai dari aktivitas pengerukan, pengangkutan, hingga penjualan ore nikel. Oleh karena itu, Mabes Polri diminta tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

“Jangan sampai hukum hanya menyentuh pekerja di lapangan, sementara aktor-aktor yang diduga mengendalikan dan menikmati keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal justru tidak tersentuh. Kami mendesak Mabes Polri dan Kementerian Perhubungan untuk segera mengambil langkah konkret, mengusut tuntas persoalan ini, serta menindak siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu,” tegas Tomi.

GAPERDAH SULTRA menyatakan akan terus mengawal persoalan dugaan pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Bososi Pratama hingga terdapat langkah konkret dari Mabes Polri dan Kementerian Perhubungan. Mereka menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih demi memastikan supremasi hukum tetap ditegakkan di Sulawesi Tenggara.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menlu Iran Idulfitri ASEAN Abbas Araghchi sampaikan ucapan ke Indonesia

    Menlu Iran Sampaikan Ucapan Idulfitri untuk Indonesia dan ASEAN, Singgung Solidaritas di Tengah Konflik

    • calendar_month Minggu, 22 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 298
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Menlu Iran Idulfitri ASEAN menjadi sorotan setelah Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, menyampaikan ucapan Hari Raya Idulfitri kepada negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ia menyampaikan pesan tersebut melalui akun media sosial resminya pada Minggu (22/3/2026). Dalam pernyataannya, Araghchi menyebut Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim […]

  • Aksi FRPSH mendesak Polda Metro Jaya mengusut aktor intelektual Hotel Sultan terkait dugaan penghalangan eksekusi aset negara di kawasan eks Hotel Sultan.

    Aksi Jilid IV, FRPSH Desak Polda Metro Jaya Bongkar Aktor Intelektual Penghalang Eksekusi Hotel Sultan

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) – Front Rakyat Pengawal Supremasi Hukum (FRPSH) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid IV di depan Gedung Polda Metro Jaya, Jakarta. Massa mendesak penyidik segera mengungkap aktor intelektual yang mengoordinasikan penghalangan eksekusi aset negara di kawasan eks Hotel Sultan, Gelora Bung Karno (GBK). Koordinator aksi FRPSH, Rendy Salim, meminta Polda Metro Jaya bekerja […]

  • Program CKG perempuan sehat di puskesmas Indonesia

    CKG Didorong Tingkatkan Umur Harapan Hidup Sehat Perempuan

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 315
    • 2Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Rabu 29 April 2026 Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mendorong peningkatan umur harapan hidup sehat perempuan di Indonesia. Ia menyampaikan hal itu dalam Forum Nasional Kesehatan Perempuan 2026 bertema No Woman Left Behind. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memperpanjang usia hidup sekaligus menjaga […]

  • pekerja konveksi melipat bendera merah putih saat harga bahan baku konveksi naik

    Harga Bahan Baku Konveksi Naik, Pengusaha Tahan Belanja

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 312
    • 0Komentar

    Harga Bahan Baku Konveksi Naik, Pengusaha Tahan Belanja Jakarta,(kabaristana.com)// harga bahan baku konveksi yang terus meningkat mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM) mengubah strategi pembelian. Para pengusaha kini menahan belanja bahan baku dalam jumlah besar untuk menjaga kestabilan arus kas di tengah tekanan ekonomi global. Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, menjelaskan bahwa bahan […]

  • Bentrokan Maut Menteng menewaskan satu orang dan melukai satu korban kritis. Polisi mengungkap kronologi kejadian.

    Polisi Ungkap Kronologi Bentrokan Maut di Menteng yang Tewaskan Satu Orang

    • calendar_month Minggu, 26 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 141
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) — Polisi mengungkap kronologi bentrokan antara dua kelompok warga di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7). Insiden tersebut menewaskan satu orang dan membuat satu korban lainnya dalam kondisi kritis. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra mengatakan polisi menerima laporan sekitar pukul 10.00 WIB. Petugas […]

  • Korupsi Pematangsiantar KPK menjadi tuntutan aksi DPP GARANSI dan AMPPUH di Jakarta

    DPP GARANSI dan AMPPUH Geruduk KPK, Massa Aksi Sebut Wesly Silalahi Wali Kota Terkorup di Indonesia

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 168
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Ratusan massa dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Massa menyampaikan berbagai tuntutan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Selain itu, […]

expand_less