Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » PW IPA Sumut Apresiasi Langkah Terobosan Gubernur Bobby Nasution Bangun Nias dan Sipiongot

PW IPA Sumut Apresiasi Langkah Terobosan Gubernur Bobby Nasution Bangun Nias dan Sipiongot

  • account_circle Retanto
  • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
  • visibility 103
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Kabaristana.com)— Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (PW IPA) Sumatera Utara mengapresiasi komitmen Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam mempercepat pembangunan daerah. Kebijakan berkantor langsung di Kepulauan Nias dan pengalokasian anggaran infrastruktur senilai Rp230 miliar di Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), dinilai sebagai bukti nyata pemerataan pembangunan.

Ketua PW IPA Sumatera Utara Ahmad Irham Tajhi mengatakan Bobby Nasution menunjukkan kepemimpinan yang berbeda. Menurutnya, gubernur memilih hadir langsung di daerah terpencil agar pemerintah lebih cepat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Berkantor di Nias Jadi Terobosan Baru

Tajhi menjelaskan Bobby Nasution mulai berkantor di Kepulauan Nias sejak pertengahan Juli. Gubernur menjalankan tugas secara bergantian dengan Wakil Gubernur Surya selama tiga bulan.

“Langkah Bang Bobby berkantor langsung di Nias bukan sekadar simbolis. Ini merupakan terobosan yang berani. Sejak Provinsi Sumatera Utara berdiri 78 tahun lalu, baru kali ini seorang gubernur berkantor langsung di Nias untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujar Tajhi di Medan.

Menurut Tajhi, kehadiran gubernur di lapangan mempercepat koordinasi dan pelaksanaan program prioritas. Pemerintah juga dapat mengambil keputusan lebih cepat sesuai kebutuhan masyarakat.

Pendidikan dan Kesehatan Menjadi Prioritas

PW IPA Sumut menilai pemerintah telah menjalankan sejumlah program penting di Kepulauan Nias. Program tersebut meliputi relokasi dan pembangunan SMKN 1 Gido, rekonstruksi SMAN Unggulan Sukma Nias, perbaikan jalan strategis Nias Barat–Nias Selatan, serta penguatan fasilitas Puskesmas Mandrehe.

Tajhi mengatakan pelajar di Nias membutuhkan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Mereka juga memerlukan layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Karena itu, percepatan pembangunan di wilayah kepulauan dinilai sangat penting.

“Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pemerataan pembangunan sumber daya manusia,” katanya.

Infrastruktur Sipiongot Perkuat Konektivitas

Selain membangun Kepulauan Nias, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mempercepat pembangunan infrastruktur di Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp230 miliar untuk membangun tiga ruas jalan utama. Ketiga ruas tersebut meliputi Hutaimbaru–Sipiongot sepanjang 11 kilometer, Sipiongot–Labuhanbatu sepanjang 16 kilometer, dan Sipiongot–Batas Tapanuli Selatan/Tolang sepanjang 12 kilometer.

Tajhi menilai pembangunan jalan akan membuka akses ekonomi masyarakat. Infrastruktur tersebut juga akan mengurangi keterisolasian wilayah.

“Kami mengapresiasi alokasi anggaran Rp230 miliar untuk Sipiongot. Nilai anggaran ini menjadi salah satu investasi infrastruktur terbesar tahun ini. Kami juga menghargai sikap Bang Bobby yang menepati komitmennya kepada masyarakat,” ujarnya.

PW IPA Sumut Siap Mengawal Pembangunan

PW IPA Sumatera Utara menyatakan siap mendukung seluruh program pembangunan pemerintah daerah. Organisasi itu juga akan mengawal pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai rencana.

Tajhi mengajak masyarakat, terutama pelajar dan generasi muda di Nias maupun Padang Lawas Utara, untuk menjaga situasi tetap kondusif. Ia berharap seluruh pihak ikut mengawasi proyek strategis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami ingin pembangunan ini memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara,” tutup Tajhi.

  • Penulis: Retanto
  • Editor: Wilda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Personel TNI membangun jembatan Armco di wilayah pedesaan

    Jembatan Armco Tanah Datar Percepat Akses Warga

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 273
    • 1Komentar

    Jakarta, {kabaristana.c0m}Jembatan Armco Tanah Datar kini menjadi solusi utama bagi masyarakat setelah TNI menyelesaikan pembangunannya. Infrastruktur ini langsung mengatasi kendala akses yang sebelumnya muncul akibat bencana alam di sejumlah wilayah. TNI membangun dua jembatan di Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, serta di Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan. Warga kini melintasi jalur tersebut dengan […]

  • aktivitas tambang Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

    Ampuh, Aktivitas Tambang Pulau Wawonii Diminta Dihentikan

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Kendari (Kabaristana.com) – Aktivitas tambang di Pulau Wawonii kembali menjadi sorotan. Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak pemerintah menghentikan seluruh kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Direktur Ampuh Sultra, Hendro, menyatakan saat ini masih ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan. Empat IUP nikel dimiliki PT Gema […]

  • JPU Majalengka disorot dalam kasus pencabulan anak di Majalengka

    GASKAN: LPAI Berjanji Kawal, Namun JPU Majalengka Dianggap Acuh & Menuduh Korban Berorientasi Uang

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 370
    • 6Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Kasus pencabulan terhadap dua anak di bawah umur di Majalengka terus menarik perhatian publik. Gerakan Suara Keadilan Netizen (GASKAN) terus mengawal kasus itu dan mendorong aparat mempercepat proses hukum bagi korban. Ketua Wilayah LPAI Majalengka, Aris Prayuda, akhirnya memberikan tanggapan setelah kasus tersebut ramai menjadi perbincangan masyarakat. “Terima kasih, kami akan mengecek […]

  • harga emas Pegadaian naik hari ini

    KPK Dalami Dugaan Pengaturan Lelang Proyek Kereta di Kemenhub

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 261
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pengaturan lelang dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian perkara korupsi yang sedang berjalan. Untuk itu, penyidik memeriksa seorang aparatur sipil negara (ASN) Kemenhub, Dimas Reska Putra, sebagai saksi pada 15 April 2026. […]

  • ilustrasi napi korupsi di coffee shop Kendari dipindahkan ke Nusakambangan

    Napi Korupsi Terlihat di Coffee Shop, Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 257
    • 1Komentar

    Jakarta, {kabaristana.com}-Kasus napi korupsi Nusakambangan mencuat setelah video seorang narapidana terlihat berada di coffee shop. Peristiwa ini langsung menarik perhatian publik dan memicu respons cepat dari aparat pemasyarakatan. Banyak pihak menilai kejadian tersebut sebagai bentuk kelalaian dalam pengawasan napi. Kronologi Kasus Napi Korupsi Nusakambangan Petugas segera memindahkan Supriadi ke Pulau Nusakambangan setelah video tersebut viral […]

  • impor 105 ribu pikap India ditunda pemerintah

    Impor 105 Ribu Pikap India Ditahan, Keputusan Tunggu Presiden Prabowo Kembali ke Tanah Air

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 237
    • 0Komentar

    JAKARTA, Kabaristana.com | Pemerintah menunda impor 105 ribu pikap India untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah akan menentukan langkah lanjutan setelah Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia dari kunjungan luar negeri. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan langsung keputusan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kebijakan impor kendaraan berada di luar kewenangan Kementerian Koperasi. “Pemerintah menunggu arahan […]

expand_less