Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Prabowo Dorong Reformasi Polri Berlanjut, KPRP Kawal Implementasi Rekomendasi

Prabowo Dorong Reformasi Polri Berlanjut, KPRP Kawal Implementasi Rekomendasi

  • account_circle Retanto
  • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
  • visibility 163
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Kabarist ana.com)— Presiden RI Prabowo Subianto meminta pembahasan lanjutan terkait pembenahan institusi kepolisian setelah Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menuntaskan tugasnya. Pemerintah menilai proses perubahan di tubuh Polri masih membutuhkan pengawasan dan tindak lanjut.

Reformasi Polri Masih Jadi Perhatian Presiden

Anggota KPRP Mahfud MD mengatakan Presiden Prabowo masih ingin menggelar pertemuan lanjutan bersama anggota komisi.

Menurut Mahfud, Presiden melihat banyak persoalan penting yang perlu dibahas untuk memperkuat institusi kepolisian. Pertemuan berikutnya kemungkinan membahas langkah pengawasan dan pelaksanaan rekomendasi komisi.

Mahfud menjelaskan KPRP sudah menuntaskan tugas utama karena pemerintah membentuk komisi itu untuk tujuan tertentu. Selama sekitar tiga bulan bekerja, tim menyusun ribuan halaman rekomendasi.

Reformasi Polri Masuk Tahap Pengawalan

Anggota KPRP Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri memastikan pemerintah terus mengawal pelaksanaan rekomendasi.

Dofiri mengatakan dirinya akan memantau tindak lanjut rekomendasi melalui tugas sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan pembenahan kepolisian.

Pemerintah juga mempertimbangkan penerbitan Instruksi Presiden maupun Keputusan Presiden agar seluruh program berjalan terarah dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Ia menilai perubahan di tubuh Polri membutuhkan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang supaya setiap program berjalan realistis dan terukur.

Reformasi Polri Fokus pada Kelembagaan

KPRP memasukkan sejumlah poin penting dalam rekomendasinya. Komisi mendorong penguatan kedudukan Polri, peningkatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta pembenahan aspek kelembagaan dan manajerial.

Selain itu, komisi menyoroti pemenuhan standar minimal peralatan operasional dan penguatan sektor logistik kepolisian.

Dofiri menilai peningkatan fasilitas dan sistem pendukung penting untuk menunjang profesionalisme aparat saat menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

Presiden Terima Laporan Akhir KPRP

Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie menyerahkan laporan akhir kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Presiden menerima sejumlah dokumen penting, termasuk buku “Jembatan Aspirasi untuk Reformasi Polri” dan “Tindak Lanjut Rekomendasi”.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut laporan tersebut memuat usulan strategis yang berpotensi membawa perubahan besar terhadap sistem kelembagaan kepolisian.

Menurut Yusril, beberapa rekomendasi bahkan dapat mendorong revisi Undang-Undang Kepolisian pada masa mendatang.

  • Penulis: Retanto
  • Editor: Wilda

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bareskrim Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Keterangan Palsu Akta PT BBDM

    Bareskrim Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Keterangan Palsu Akta PT BBDM

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipter) Bareskrim Polri menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik PT BBDM. Keduanya disangka melanggar Pasal 266 juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penetapan tersangka tersebut tercantum dalam surat Dittipter Bareskrim Polri Nomor B/691/IX/RES.5.5./2026/Tipidter tertanggal 7 […]

  • Guru PPPK Jakarta Utara mengikuti penandatanganan perpanjangan kontrak kerja selama tiga tahun di Gedung Balai Yos Sudarso, Jakarta Utara.

    Guru PPPK Jakarta Utara Resmi Perpanjang Kontrak Kerja Selama Tiga Tahun

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com)-Sebanyak 1.525 Guru PPPK Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu resmi menandatangani perpanjangan kontrak kerja selama tiga tahun. Pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar kegiatan tersebut di Gedung Balai Yos Sudarso, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, pada 1–2 Juli 2026. Pemerintah membagi penandatanganan kontrak ke dalam beberapa sesi. Setiap sesi diikuti sekitar 225 guru agar […]

  • Aksi demonstrasi pemuda di Kementerian Kehutanan menyoroti dugaan aktivitas PT DMS Konawe Utara yang membangun jetty di kawasan hutan mangrove.

    Mahasiswa Resmi Laporkan Dugaan Pengrusakan Hutan Mangrove ke Dirjen MINERBA, Desak Hentikan segala aktivitas PT (DMS)

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Puluhan pemuda dari Lembaga Kajian dan Riset Hukum menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Kehutanan RI dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Jakarta. Mereka mendesak pemerintah mengusut dugaan pembangunan jetty milik PT Dwimitra Multiguna Sejahtera (DMS) di Desa Tokowuta, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dugaan Aktivitas di Kawasan Mangrove […]

  • Purbaya Perry rapat ekonomi bahas kebijakan SBN 2026

    BI dan Kemenkeu Sepakati Pengelolaan SBN 2026 untuk Jaga Stabilitas Ekonomi

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 262
    • 0Komentar

    JAKARTA, Kabaristana.com | Purbaya Perry rapat ekonomi bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk membahas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo pada 2026. Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia menyepakati pembelian SBN pemerintah senilai Rp173,4 triliun secara bertahap. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Selain itu, kebijakan tersebut mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan […]

  • Marwah KPU hancur usai terungkap skandal dana Pilkada Konut

    Kasus Dana Hibah Konut, Rusak Marwah Penyelenggara Pemilu

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Jurnalis 1
    • visibility 259
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Marwah KPU hancur setelah sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mengungkap dugaan aliran dana hibah Pilkada Konawe Utara. Sejak awal, fakta ini langsung memicu krisis kepercayaan publik. Akibatnya, integritas penyelenggara pemilu kembali dipertanyakan. Marwah KPU Hancur Akibat Pengakuan Sekretaris KPU Konut Dalam persidangan, mantan Sekretaris KPU Konawe Utara, Udin Yusuf, menyampaikan […]

  • KPK periksa forwarder Bea Cukai di Gedung Merah Putih Jakarta

    KPK Perluas Penyidikan, Sejumlah Forwarder Selain Blueray Cargo Dipanggil

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 215
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi impor barang ilegal. Dalam proses tersebut, penyidik mulai memeriksa sejumlah pihak terkait forwarder Bea Cukai untuk menelusuri keterlibatan lebih luas. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pemanggilan ini menjadi bagian dari strategi pendalaman kasus. Selain itu, […]

expand_less