Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Dugaan Kekerasan di Daycare Yogya Diselidiki, Menteri HAM Turunkan Tim

Dugaan Kekerasan di Daycare Yogya Diselidiki, Menteri HAM Turunkan Tim

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
  • visibility 183
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (Kabaristana.com) – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, segera mengerahkan tim untuk menyelidiki dugaan pelanggaran di daycare di Yogyakarta. Ia mengambil langkah cepat setelah menerima laporan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Tim Kementerian HAM langsung mendatangi lokasi pada hari yang sama. Mereka melakukan pengecekan awal dan kini menunggu laporan lengkap dari kantor wilayah sebagai dasar penanganan lanjutan. Kementerian akan merilis hasil pemeriksaan kepada publik dalam waktu dekat.

Kasus ini mencuat ketika pihak pelapor membawa dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha ke kepolisian. Aparat kemudian melakukan penggerebekan untuk mengumpulkan bukti serta memeriksa kondisi di lapangan.

Data awal menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Dari 103 anak yang terdaftar, sebanyak 53 anak mengalami dugaan perlakuan tidak layak. Dugaan ini berlangsung sejak daycare mulai beroperasi sekitar satu tahun lalu.

Pemerintah melihat kasus ini sebagai bagian dari persoalan pengawasan layanan penitipan anak. Presiden sebelumnya menyoroti pentingnya pembenahan sistem daycare agar setiap anak mendapatkan perlindungan maksimal.

Pigai menegaskan pentingnya verifikasi langsung untuk memastikan fakta. Ia ingin menjadikan temuan di lapangan sebagai dasar penegakan hukum sekaligus perbaikan sistem pengawasan.

Pemerintah kini menunggu laporan akhir dari tim. Mereka berkomitmen menindaklanjuti setiap temuan secara transparan demi melindungi hak anak sebagai kelompok rentan.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Petugas Satgas ODC mengamankan tersangka jaringan senjata KKB Papua di wilayah Papua

    Satgas ODC Ungkap Jaringan Pemasok Senjata ke KKB, Empat Tersangka Ditahan

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 163
    • 0Komentar

    JAKARAT, (Kabaristana.com) || Kasus jaringan senjata KKB Papua kembali mencuat setelah Satgas Operasi Damai Cartenz menangkap empat orang yang terlibat dalam distribusi senjata api dan amunisi ilegal. Selain itu, aparat mempercepat langkah untuk memutus rantai pasokan senjata ke Kelompok Kriminal Bersenjata di wilayah Papua. Pengungkapan Jaringan Senjata di Papua Kepala Operasi, Inspektur Jenderal Polisi Faizal […]

  • Ilustrasi wartawan memotret barang bukti kasus TPPO anak Kaltim dan pelaku eksploitasi

    Pergerakan Daring Picu TPPO Anak di Kaltim, Pemprov Perkuat Pengawasan Digital

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Samarinda, (Kabaristana.com) || Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat pengawasan ruang digital untuk menekan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar anak. Langkah ini sejalan dengan penerapan aturan tata kelola sistem elektronik untuk perlindungan anak. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kaltim, Kholid Budhaeri, menegaskan pelaku kini aktif memanfaatkan media daring untuk menjaring korban. […]

  • GEMARI Jakarta tagih kepastian KPK terkait perkembangan pemeriksaan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto melalui pernyataan Koordinator Nasional Kori Fatnawi.

    Berbulan-bulan Pasca Penggeledahan, SF Hariyanto Kembali Diperiksa, GEMARI Jakarta Tagih Kepastian dari KPK

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 37
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Gerakan Mahasiswa Riau Jakarta (GEMARI Jakarta) kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menjelaskan perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto. Organisasi itu menilai publik membutuhkan kepastian hukum setelah penyidik KPK kembali memeriksa SF Hariyanto. Koordinator Nasional GEMARI Jakarta, Kori Fatnawi, S.H., mengatakan organisasinya terus mengawal dugaan […]

  • Prabowo peringatkan pimpinan BUMN saat meresmikan RDMP Balikpapan

    Prabowo Peringatkan Petinggi BUMN: Kalau Tak Sanggup Mengabdi, Berhenti Saja

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 330
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Prabowo peringatkan pimpinan BUMN agar menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Presiden menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan instrumen strategis negara yang mengelola aset publik dan sumber daya vital nasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan tersebut saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan […]

  • Formasi desak KPK RB dalam aksi demonstrasi di Gedung KPK

    Formasi Kembali Desak KPK Periksa Oknum Anggota DPR RI Dapil Sultra Inisial RB, Terkait Kasus Korupsi Proyek Rel Kereta Api dan P3 TGAI  

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 376
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Forum Mahasiswa Anti Korupsi (Formasi) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (14/1/2026). Dalam aksi tersebut, massa Formasi mendesak KPK RI segera memanggil dan memeriksa oknum anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara berinisial RB. Mereka menilai RB memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi proyek […]

  • Ombudsman RI mendesak BGN dan Kemenimipas membenahi pelayanan publik guna mencegah praktik malaadministrasi.

    Ombudsman desak pembenahan tata kelola mendasar di BGN dan Kemenimipas

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 69
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com)  – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) segera membenahi tata kelola pelayanan publik. Ombudsman juga meminta kedua lembaga meningkatkan kepatuhan administrasi. Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyampaikan desakan tersebut setelah muncul kasus korupsi dan pergantian pimpinan di sejumlah instansi strategis. “Sebelumnya, Ombudsman RI telah […]

expand_less