Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Dugaan Suap Izin Prodi di IAI Rawa Aopa, Komersialisasi Pendidikan Terbongkar!!!

Dugaan Suap Izin Prodi di IAI Rawa Aopa, Komersialisasi Pendidikan Terbongkar!!!

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
  • visibility 276
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, kabaristana.com – Dugaan praktik suap dalam pengurusan izin Program Studi (Prodi) Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa, Sulawesi Tenggara, kini mencuat ke publik. Kasus ini tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga mengangkat kembali isu komersialisasi pendidikan.

Koordinator PUSKOM Indonesia, Robby Anggara, mengungkap dugaan adanya “uang pelicin” dalam proses perizinan prodi. Ia menyebut praktik ini melibatkan pihak yayasan dan diduga berhubungan dengan oknum di Kementerian Agama Republik Indonesia.

“Jika izin prodi diperoleh dengan uang pelicin, maka kampus hanya mencetak produk transaksi, bukan sarjana,” tegas Robby.

Bukti Awal dan Dugaan Pelanggaran

Robby mengaku telah mengantongi sejumlah bukti. Ia menyebut ada rekaman percakapan, keterangan saksi, serta dokumen pendukung. Temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik suap.

Ia menilai kasus ini berdampak luas. Praktik tersebut merusak kepercayaan publik dan menurunkan kualitas lulusan. Selain itu, tindakan ini juga mencederai nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar pendidikan.

Dalam perspektif etika Islam, suap (risywah) jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah. Pendidikan seharusnya membentuk moral, bukan sekadar proses administratif.

Korupsi di Sektor Pendidikan Masih Rentan

Kasus ini bukan yang pertama. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan sektor pendidikan masih rentan terhadap korupsi. Praktik tersebut terjadi dalam penerimaan mahasiswa, pengelolaan anggaran, hingga perizinan.

Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan juga menempatkan sektor ini dalam kategori rentan. Lemahnya pengawasan dan tata kelola menjadi penyebab utama.

Pengamat menilai orientasi bisnis di perguruan tinggi swasta semakin kuat. Kondisi ini membuat standar akademik sering dikompromikan demi keuntungan finansial.

Respons Kampus Tuai Kritik

Robby juga mengkritik sikap pengelola kampus. Ia menilai pihak kampus tidak merespons kritik secara sehat.

Menurutnya, ada indikasi upaya membungkam kritik. Bahkan, ia menyebut muncul dugaan kriminalisasi terhadap pihak yang bersuara.

“Pengelola kampus seharusnya berbenah, bukan menyerang pengkritik,” ujarnya.

Desakan Pengunduran Diri Rektor

Robby mendesak pimpinan kampus bertanggung jawab secara moral. Ia meminta rektor IAI Rawa Aopa segera mundur dari jabatannya.

Ia juga menilai langkah pelaporan terhadap pengkritik justru memperburuk situasi. Sikap tersebut dianggap menunjukkan ketidakmauan membuka masalah secara transparan.

Kasus Akan Dilaporkan ke KPK

Robby menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia menyebut laporan akan diajukan ke Indonesia Corruption Watch dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ia berharap penegak hukum dapat mengusut kasus ini secara objektif dan transparan.

Krisis Tata Kelola Kampus

Kasus ini memperkuat dugaan adanya masalah serius dalam tata kelola internal kampus. Sebelumnya, IAI Rawa Aopa juga menjadi sorotan akibat dugaan kasus pelecehan yang masih berproses.

Kini, dugaan suap dalam pengurusan izin prodi menambah daftar persoalan. Situasi ini menempatkan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam posisi penting untuk segera mengambil langkah tegas.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • resolusi DK PBB Hormuz jalur minyak dunia di Selat Hormuz

    Veto Membayangi: Rusia, China, dan Prancis Ganjal Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 252
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Upaya Dewan Keamanan PBB untuk membuka Selat Hormuz kini menghadapi hambatan serius. Namun, Rusia, China, dan Prancis menolak klausul penggunaan kekuatan militer dalam draf resolusi. Menurut The New York Times, sumber diplomatik menjelaskan isi draf tersebut. Draf itu memberi kewenangan kepada negara anggota untuk menjamin kebebasan pelayaran. Dengan demikian, negara anggota dapat […]

  • Menlu RI Peace Board tegaskan Indonesia tidak wajib setor dana dan fokus misi kemanusiaan Gaza

    Menlu Tegaskan RI Tak Wajib Setor Dana di Board of Peace, Kontribusi Fokus Kemanusiaan Gaza

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 219
    • 0Komentar

    JAKARTA, Kabaristana.com — Menlu RI Peace Board menjadi perhatian publik setelah Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban menyetor dana untuk keanggotaan Dewan Perdamaian internasional tersebut. Dalam keterangannya, Sugiono menjelaskan bahwa tawaran kontribusi dana yang disampaikan kepada anggota Menlu RI Peace Board bersifat sukarela dan tidak menjadi syarat utama keanggotaan. Lebih lanjut, Menlu […]

  • Ledakan bom Moskow terjadi di kawasan Stasiun Kereta Savyolovsky

    Ledakan Bom di Moskow Tewaskan Polisi, Aparat Buka Penyelidikan Teror

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 246
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Ledakan bom mengguncang kawasan Stasiun Kereta Savyolovsky, Moskow, pada Selasa (24/2/2026) dini hari. Insiden tersebut menewaskan satu anggota kepolisian dan melukai dua petugas lainnya yang tengah bertugas. Kementerian Dalam Negeri Rusia menjelaskan bahwa ledakan terjadi tak lama setelah tengah malam di alun-alun stasiun yang berada di wilayah utara ibu kota. Kawasan ini […]

  • Pembangunan Papua Berbasis Etnosains menjadi sorotan dalam konferensi Analis Papua Strategis di Jayapura yang dihadiri Wamen HAM Mugiyanto.

    Pembangunan Papua Berbasis Etnosains Dinilai Perkuat HAM dan Kearifan Lokal

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com)– Pembangunan Papua Berbasis Etnosains menjadi salah satu pendekatan yang dinilai mampu memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) sekaligus menjaga budaya masyarakat adat. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan di berbagai wilayah Papua. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri Konferensi Analis Papua Strategis (APS) di […]

  • copilot dynamics 365 guides membantu teknisi industri dengan mixed reality 2.10 Play Button photo_camera 1

    The Future of Mixed Reality: Blending the Virtual and the Real

    • calendar_month Selasa, 28 Jan 2025
    • account_circle Lili Cheng
    • visibility 1.740
    • 0Komentar

    JAKARTA, Pada ajang Microsoft Ignite 2023, Microsoft memperkenalkan Copilot di Dynamics 365 Guides yang menggabungkan kecerdasan buatan generatif dengan teknologi mixed reality. Dengan teknologi ini, pekerja lapangan dapat menyelesaikan tugas kompleks dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, teknologi tersebut membantu teknisi memahami peralatan industri tanpa harus terus-menerus mencari informasi dari manual atau dokumen teknis. […]

  • program setara konawe selatan dorong pembangunan desa

    IPPMI Konsel: Program Setara Bukan Sekadar Slogan, Pembangunan Desa Terbukti

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 534
    • 0Komentar

    Konawe Selatan, (kabaristana.com) — Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (IPPMI) Konawe Selatan memberikan apresiasi terhadap program pembangunan Setara yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Program ini dinilai mampu menghadirkan pemerataan pembangunan dan memberi dampak nyata bagi infrastruktur serta ekonomi desa. Ketua IPPMI Konsel Indonesia, Arin Fahrul Sanjaya, menilai visi Setara bukan sekadar slogan politik. Menurutnya, […]

expand_less