Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kerja Sama RI–China di Papua Diperkuat untuk Pertanian dan Pendidikan

Kerja Sama RI–China di Papua Diperkuat untuk Pertanian dan Pendidikan

  • account_circle Retanto
  • calendar_month 18 jam yang lalu
  • visibility 79
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (kabaristana.com)Kerja sama RI China Papua terus diperkuat pemerintah melalui kolaborasi di sektor pertanian dan pendidikan vokasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kementerian Transmigrasi mendorong pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Merauke, Papua Selatan. Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pemerintah merancang pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri agar lulusan siap kerja dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja.

Baca juga: Program swasembada pangan nasional di era Prabowo Subianto

Selain pendidikan, pemerintah bersama mitra dari China mengembangkan pusat riset pertanian. Program kerja sama RI China Papua ini fokus pada pengembangan varietas padi unggul dengan target produktivitas mencapai 6 hingga 8 ton per hektare. Tim peneliti menguji ketahanan benih terhadap perubahan iklim serta menyesuaikannya dengan kondisi lahan Papua.

Baca juga: Strategi penguatan ketahanan pangan nasional

Pemerintah menilai sektor pertanian dan pendidikan memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Papua. Kedua sektor tersebut membuka peluang kerja baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta menarik investasi ke daerah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan. Persentase kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.

Pemerintah juga mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem turun dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa. Data tersebut menunjukkan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program terpadu yang pemerintah jalankan bersama pemerintah daerah.

Baca juga: Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem

Untuk memperkuat capaian tersebut, pemerintah menjalankan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang mendorong sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Kebijakan ini mempercepat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis sektor produktif.

Ke depan, kerja sama RI China Papua diharapkan mampu menjadi model pembangunan terpadu. Kolaborasi ini mendorong peningkatan produktivitas pertanian, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat ekonomi masyarakat Papua secara inklusif dan berkelanjutan.

  • Penulis: Retanto
  • Editor: Wilda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kesejahteraan Guru Honorer Masih Terabaikan

    Kesejahteraan Guru Honorer Masih Terabaikan

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Porondosi
    • visibility 206
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com -Isu kesejahteraan guru honorer kembali mencuat seiring pemerintah mengangkat SPPG menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini memang memberi kepastian bagi sebagian tenaga pendidik. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian status dan penghasilan layak. (05/02/2026). Pengabdian Panjang yang Belum Mendapat Pengakuan […]

  • pengalihan penahanan Yaqut saat berjalan menuju ruang pemeriksaan KPK

    KPK Tegaskan Pengalihan Penahanan Yaqut Sudah Sesuai Prosedur, Kasus Kuota Haji Terus Bergulir

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa mereka menjalankan seluruh proses pengalihan penahanan terhadap Yaqut Cholil Qoumas sesuai aturan hukum. KPK memastikan setiap keputusan terkait perubahan status penahanan telah mengikuti prosedur yang berlaku. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa tim penyidik mengambil langkah hukum secara terukur dan sesuai mekanisme. Ia menekankan bahwa […]

  • kunjungan menteri ke IKN meninjau pembangunan Nusantara

    Dua Menteri Kabinet Prabowo Tinjau IKN, Soroti Progres Pembangunan dan Penghijauan

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 107
    • 0Komentar

    NUSANTARA, (Kabaristana.com) | Dua menteri Kabinet Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Mereka melihat perkembangan proyek strategis nasional tersebut dari sisi infrastruktur dan pemulihan lingkungan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengunjungi IKN pada Sabtu (28/2/2026). Ia menanam pohon di kawasan Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan meninjau program rehabilitasi […]

  • syarat akhiri perang iran disampaikan presiden iran masoud pezeshkian

    Presiden Iran Ungkap Syarat Akhiri Perang dengan AS dan Israel

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 129
    • 0Komentar

    TAHERAN, (Kabaristana.com)  | Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan syarat utama untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Ia menegaskan bahwa pengakuan hak Iran, pembayaran ganti rugi, dan jaminan internasional menjadi kunci penghentian perang. Pezeshkian menyampaikan pernyataan tersebut melalui akun media sosial X pada Rabu (11/3). Ia menilai perdamaian hanya bisa tercapai jika pihak lain […]

  • Bupati Indramayu terbaik Lucky Hakim saat kegiatan resmi

    Bupati Indramayu Masuk 5 Besar Kinerja Terbaik Nasional Versi Kemendagri

    • calendar_month 19 jam yang lalu
    • account_circle Rahman
    • visibility 54
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Bupati Indramayu terbaik menjadi perhatian nasional setelah Lucky Hakim masuk lima besar kepala daerah terbaik di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri menetapkan hasil ini melalui evaluasi kinerja tahun 2026. Selain itu, capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengumumkan hasil tersebut dalam peringatan Hari […]

  • Konflik agraria Konawe Selatan di lahan sengketa 1300 hektare

    IPPMI Konsel: Konflik Agraria di Konsel Jangan Dibingkai Sepihak, Bupati Sudah Ambil Langkah Tepat

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Fikry
    • visibility 338
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Sengketa lahan seluas sekitar 1.300 hektare di Kabupaten Konawe Selatan memicu ketegangan sosial di tingkat akar rumput. Konflik ini berpotensi meluas jika publik tidak memahami duduk persoalan secara menyeluruh. Sejumlah pihak mulai menggiring opini yang mengaitkan konflik agraria dengan kepemimpinan kepala daerah. Padahal, persoalan lahan melibatkan banyak aktor dan masih berada dalam […]

expand_less