Peran Polri dalam Negara Hukum Harus Profesional dan Humanis
- account_circle Retanto
- calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
- visibility 248
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto : Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan arahan dalam Rakernis Divisi Hukum Polri di Jakarta, Selasa (16/4/2026), terkait penguatan peran kepolisian dalam negara hukum.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, {kabaristana.com} — Peran Polri dalam negara hukum menjadi perhatian penting dalam menjaga stabilitas nasional dan kepercayaan publik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan hal itu dalam Rakernis Divisi Hukum Polri, Selasa (16/4/2026).
Ia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang fungsi strategis sebagai garda terdepan penegakan hukum. Selain itu, Polri menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, peran tersebut sangat memengaruhi rasa aman di tengah kehidupan sosial.
Kebijakan Kepolisian Harus Selaras
Selanjutnya, Yusril meminta jajaran kepolisian menyelaraskan kebijakan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai konsistensi penerapan aturan akan memperkuat kepastian hukum.
Di sisi lain, ia juga mendorong peningkatan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, setiap institusi dapat menghindari tumpang tindih kebijakan. Selain itu, pelaksanaan di lapangan akan menjadi lebih efektif dan terarah.
Sebagai rujukan, masyarakat dapat mengakses kebijakan resmi melalui:
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
- Mahkamah Agung RI
Reformasi Internal Perkuat Profesionalisme
Lebih lanjut, peran Polri dalam negara hukum juga terlihat dari upaya reformasi internal. Divisi Hukum Polri menyusun kebijakan dan memperkuat sistem hukum internal secara aktif.
Selain itu, institusi ini meningkatkan kualitas pendidikan hukum bagi anggota. Dengan begitu, setiap aparat memahami aturan secara lebih mendalam. Oleh sebab itu, mereka dapat menjalankan tugas secara profesional dan konsisten.
Di samping itu, pimpinan juga memperketat pengawasan implementasi aturan. Langkah ini memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan.
Baca juga (internal): Strategi Reformasi Hukum Nasional di Indonesia
Penegakan Hukum Harus Adil dan Humanis
Namun demikian, penegakan hukum tidak hanya membutuhkan ketegasan. Aparat juga harus mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap tindakan.
Selain itu, aparat wajib menghormati hak asasi manusia. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat akan merasa lebih terlindungi. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap kepolisian meningkat secara bertahap Peran Polri Menentukan Masa Depan Hukum
Pada akhirnya, peran Polri dalam negara hukum sangat menentukan arah sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, setiap anggota harus menjaga profesionalisme dan integritas.
Dengan kinerja yang konsisten, Polri mampu memperkuat kepastian hukum. Selain itu, institusi ini juga dapat menjaga stabilitas nasional secara berkelanjutan.
- Penulis: Retanto
- Editor: wilda
Saat ini belum ada komentar