Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » KPK Dalami Kasus Suap Bekasi, Pegawai Legal Lippo Cikarang Kembali Diperiksa

KPK Dalami Kasus Suap Bekasi, Pegawai Legal Lippo Cikarang Kembali Diperiksa

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
  • visibility 256
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (Kabaristana.com) || Kasus KPK periksa Lippo Cikarang kembali menarik perhatian publik. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi yang melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta.

KPK Periksa Lippo Cikarang dalam Penyidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa pegawai dari Lippo Cikarang. Dalam hal ini, penyidik menelusuri keterkaitan saksi dengan kasus suap yang menyeret Ade Kuswara Kunang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik memeriksa RR di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain itu, RR bekerja di bagian legal perusahaan tersebut. Kemudian, penyidik memanggil ASN berinisial IF untuk menambah keterangan.

Kronologi OTT KPK di Bekasi

KPK mengembangkan perkara ini setelah operasi tangkap tangan pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Bekasi. Saat itu, tim KPK menangkap sepuluh orang yang diduga terlibat.

Selanjutnya, tim membawa delapan orang ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, ikut dalam rombongan tersebut. Di sisi lain, tim KPK menyita uang ratusan juta rupiah yang terkait proyek di Bekasi.

Penetapan Tersangka

Pada 20 Desember 2025, KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, dan Sarjan dari pihak swasta.

Dalam perkara ini, penyidik menduga Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang menerima suap. Sementara itu, Sarjan berperan sebagai pemberi suap. Dengan demikian, KPK mulai memetakan hubungan antara para pihak.

Fokus Pengembangan Kasus

Dalam kasus KPK periksa Lippo Cikarang, penyidik terus menelusuri aliran dana. Selain itu, tim juga mengkaji kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Untuk itu, penyidik memeriksa saksi dari unsur pemerintah dan swasta. Kemudian, KPK mengumpulkan bukti tambahan guna memperkuat konstruksi perkara.

Dampak Kasus

Kasus ini berdampak pada kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek daerah. Oleh karena itu, KPK berupaya menjaga transparansi dalam proses hukum.

Di samping itu, penanganan kasus KPK periksa Lippo Cikarang menunjukkan komitmen lembaga dalam memberantas korupsi di daerah berkembang seperti Bekasi.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo Subianto membuka Munas XVIII HIPMI dan menegaskan pentingnya nasionalisme ekonomi Indonesia sebagai landasan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Prabowo Tegaskan Nasionalisme sebagai Fondasi Kemajuan Ekonomi di Munas HIPMI

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) – Nasionalisme ekonomi Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya semangat kebangsaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Prabowo, sebuah negara tidak akan mencapai kemajuan jika mengabaikan kepentingan nasional. Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Rabu. Nasionalisme Ekonomi Indonesia […]

  • krisis integritas hukum dalam sistem peradilan

    Ketika Hukum Menumpuk, Keadilan Justru Menghilang

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 451
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Pernyataan sejarawan Romawi Publius Cornelius Tacitus bahwa “semakin korup sebuah negara, semakin banyak aturan hukumnya” kembali terasa relevan dalam realitas hukum hari ini. Kutipan ini bukan sekadar refleksi filosofis, melainkan kritik keras terhadap kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai tameng, bukan alat keadilan. Negara kerap mempresentasikan penumpukan regulasi sebagai bukti keseriusan menata kehidupan […]

  • konversi denda UU 2026 membatasi diskresi hakim

    Tabel Konversi Denda–Penjara UU 1/2026 Dinilai Ancam Keadilan Substantif

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 637
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Pemerintah mulai memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dengan pendekatan pemidanaan rehabilitatif. Namun, proses penyesuaian memunculkan persoalan baru. Perhatian publik kini tertuju pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur konversi pidana denda menjadi pidana penjara. UU tersebut memperkenalkan tabel konversi matematis yang menetapkan jumlah […]

  • China Iran konflik dibahas dalam sidang Dewan Keamanan PBB

    China Desak AS dan Israel Hentikan Operasi Militer di Iran, Peringatkan Risiko Konflik Meluas

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 288
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | China mendesak Amerika Serikat dan Israel segera menghentikan operasi militer terhadap Iran. Beijing menilai langkah itu penting untuk mencegah konflik di kawasan Teluk berkembang menjadi krisis yang lebih luas di Timur Tengah. China Soroti Eskalasi Konflik di Timur Tengah Perwakilan tetap China untuk PBB, Fu Cong, menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan di […]

  • Sufmi Dasco Ahmad diwawancarai wartawan di kompleks parlemen Jakarta terkait RUU PPRT

    DPR Buka Ruang Publik Lebar untuk RUU PPRT, Target Rampung Usai Ramadhan

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 247
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com | Pembahasan RUU PPRT kembali menjadi perhatian publik. DPR RI membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas untuk memastikan regulasi ini memberi perlindungan nyata bagi pekerja rumah tangga, khususnya di sektor informal. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus menyerap masukan publik dalam proses pembahasan aturan tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan […]

  • kemacetan Jaktim usai Lebaran di Jalan Basuki Rachmat Jatinegara

    Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Jalan Basuki Rachmat Jaktim Kembali Macet Parah

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) || Kemacetan Jaktim usai Lebaran kembali muncul di Jalan Basuki Rachmat, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Senin pagi (30/3/2026). Warga langsung memadati jalan saat aktivitas kerja dan sekolah kembali berjalan normal. Ratusan pengendara memenuhi ruas jalan menuju Jalan Raya Casablanca, Tebet, hingga kawasan perkantoran di Jakarta Selatan. Arus lalu lintas bergerak lambat dan tersendat […]

expand_less