Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Ketua Umum PP GPA Sebut Reformasi Birokrasi Polri Berjalan di Jalur yang Tepat

Ketua Umum PP GPA Sebut Reformasi Birokrasi Polri Berjalan di Jalur yang Tepat

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
  • visibility 126
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, KABARISTANA.COM — Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) mengapresiasi langkah reformasi Polri.

Ketua Umum PP GPA H. Aminullah Siagian menyampaikan apresiasi tersebut. Ia menilai Polri terus memperkuat pembenahan internal.

Menurut Aminullah, reformasi Polri harus menyentuh berbagai aspek. Langkah itu mencakup struktur, kultur, pelayanan, dan pengawasan.

Selain itu, reformasi harus meningkatkan profesionalisme anggota Polri. Masyarakat juga harus merasakan dampak positifnya secara langsung.

“Reformasi kelembagaan Polri menjadi langkah penting. Tujuannya mewujudkan institusi yang profesional dan humanis. Polri juga harus mendapat kepercayaan rakyat,” kata Aminullah.

Karena itu, GPA mendukung berbagai langkah positif Polri. GPA berharap pembenahan tersebut terus berjalan secara konsisten.

Reformasi Polri Harus Berdampak ke Masyarakat

Aminullah menilai masyarakat menjadi indikator utama reformasi Polri. Sebab, publik merasakan langsung kualitas pelayanan kepolisian.

Menurutnya, perubahan internal harus menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Polisi juga harus hadir sebagai pengayom masyarakat.

Karena itu, Polri perlu memperkuat pelayanan publik. Polisi harus merespons laporan masyarakat secara cepat dan profesional.

“Kapolri terus memberi contoh kepada jajarannya. Beliau mendorong anggota untuk melayani dan mengayomi masyarakat,” ujar Aminullah.

Ia menyampaikan pandangan tersebut saat mengevaluasi kinerja Polri pada Juli 2025.

Selanjutnya, GPA menilai konsep Presisi tetap relevan. Konsep tersebut mencakup Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.

GPA juga mendorong Polri memperkuat pemanfaatan teknologi. Digitalisasi dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Polri perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Sistem pengawasan juga harus berjalan secara optimal.

GPA Apresiasi Kinerja Polri

GPA sebelumnya memberikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian. Salah satunya terkait pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2025.

Pada April 2025, GPA menilai polisi mampu menjaga kelancaran arus perjalanan masyarakat. Langkah tersebut membantu masyarakat menjalani momentum Lebaran dengan aman.

Kemudian, GPA kembali menyampaikan dukungan pada Mei 2025. Saat itu, GPA mendukung langkah Polri memberantas aksi premanisme.

GPA juga mendukung pemberantasan pemerasan dan pungutan liar. Selain itu, GPA menyoroti tindakan kekerasan yang meresahkan masyarakat.

“Polri harus semakin dicintai masyarakat. Polri harus hadir sebagai solusi, bukan bagian dari masalah,” tegas Aminullah.

Aminullah Imbau Masyarakat Tak Terpancing Spekulasi

Memasuki paruh kedua 2026, GPA mendorong Polri melanjutkan reformasi. GPA juga meminta Polri meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, Aminullah mengimbau masyarakat tidak mudah percaya pada spekulasi. Ia terutama menyoroti isu pergantian Kapolri.

Menurut Aminullah, masyarakat perlu menyikapi isu tersebut secara bijak. Publik juga harus menunggu informasi dari sumber resmi.

“Gerakan Pemuda Al Washliyah terus mengawal kepemimpinan nasional. Kami juga mendukung Polri menjaga kamtibmas,” ujarnya.

Karena itu, Aminullah meminta Polri tetap fokus menjalankan tugas. Dinamika politik tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Pada akhirnya, GPA akan terus menjadi mitra kritis dan strategis Polri. GPA juga akan mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Selain itu, GPA mendorong penegakan hukum yang berkeadilan. GPA juga menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas kepolisian.

Dengan demikian, reformasi Polri perlu berjalan secara berkelanjutan. Tujuannya membangun kepolisian yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana
  • Sumber: Rhm

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sufmi Dasco Ahmad diwawancarai wartawan di kompleks parlemen Jakarta terkait RUU PPRT

    DPR Buka Ruang Publik Lebar untuk RUU PPRT, Target Rampung Usai Ramadhan

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 231
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com | Pembahasan RUU PPRT kembali menjadi perhatian publik. DPR RI membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas untuk memastikan regulasi ini memberi perlindungan nyata bagi pekerja rumah tangga, khususnya di sektor informal. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus menyerap masukan publik dalam proses pembahasan aturan tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan […]

  • Aksi mahasiswa tolak RKAB PD Kolaka di depan Dirjen Minerba Kementerian ESDM

    Gelar Aksi Jilid III di Depan Dirjen Minerba, JADKOMHAS Desak Penolakan RKAB PD Aneka Usaha Kolaka

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 281
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Jaringan Advokasi Mahasiswa Indonesia (JADKOMHAS) menggelar aksi demonstrasi jilid III di depan kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM pada Jumat, 30 Januari 2025. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut Dirjen Minerba menolak RKAB PD Aneka Usaha Kolaka (PD AUK). Koordinator aksi, Iyan Mangidi, memimpin demonstrasi tersebut. Ia menilai pemerintah […]

  • Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka kasus dugaan pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan dalam kerusuhan 27 Agustus 2026.

    Polda Metro Tetapkan 3 Tersangka Pengeroyokan Maut dalam Kerusuhan 27 Agustus

    • calendar_month Sabtu, 12 Sep 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan, warga Pejompongan, Jakarta Pusat, dalam kerusuhan 27 Agustus 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti serta memeriksa saksi dan ahli. “Berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti yang lain, […]

  • serangan AS Israel Iran memicu ketegangan di Timur Tengah

    Indonesia Serukan Penghentian Serangan AS–Israel ke Iran, Tekankan Pentingnya Diplomasi

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 257
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Pemerintah Indonesia menyampaikan sikap tegas terkait meningkatnya konflik di Timur Tengah. Indonesia meminta Amerika Serikat dan Israel segera menghentikan serangan terhadap Iran. Pemerintah juga meminta Iran menahan diri dan menghentikan serangan yang menyasar negara-negara tetangga di kawasan Teluk. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan pernyataan tersebut melalui akun resmi media sosial pada Senin. […]

  • kasus vanessa bhayangkari di Mabes Polri Jakarta

    GASKAN: OMA PHENA DAN TIM HUKUM BUKA SUARA DI PODCAST, VANESSA DIKIRIMINALISASI, DILIMPAHKAN TANPA SURAT & TANDA TANGAN

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 292
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Jumat, 10 April 2026 Gerakan Suara Keadilan Netizen (GASKAN) bersama keluarga dan tim hukum akhirnya menyampaikan pernyataan terbuka terkait kasus yang menimpa Vanessa, mantan anggota Bhayangkari. Ibunda Vanessa, Oma Tri Phena (65), hadir bersama kuasa hukum dalam sejumlah wawancara podcast. Mereka mengungkap berbagai kejanggalan yang muncul selama proses hukum berlangsung. Kasus ini […]

  • Dugaan penyalahgunaan wewenang DPMPTSP Bombana disorot Kejati Sultra

    Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Kejati Sultra Diminta Periksa Eks Kadis DPMPTSP Bombana.

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 361
    • 0Komentar

    JAKARTA, Kabaristana.com | Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa mantan Krpala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab. Bombana. Permintaan tersebut menyusul adanya polemik terhadap rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Daerah Rencana Lokasi Kegiatan Usaha Pembangunan Kawasan Industri Beserta […]

expand_less