Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Aksi di Kejagung dan Mabes Polri, Koalisi Soroti Dugaan Tambang Ilegal PT TRK

Aksi di Kejagung dan Mabes Polri, Koalisi Soroti Dugaan Tambang Ilegal PT TRK

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Senin, 9 Nov 2026
  • visibility 122
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (KABARISTANA.COM) – Koalisi Mahasiswa Hukum Sulawesi Tenggara–Jakarta menggelar aksi unjuk rasa Jilid I di depan Gedung Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri Senin, (9/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin yang menyeret PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Muhammad Rahim selaku Ketua Pimpinan Lembaga sekaligus inisiator aksi menyoroti sejumlah persoalan serius terkait legalitas perizinan dan aktivitas operasional perusahaan. Berdasarkan penelusuran pada sistem Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian ESDM, PT TRK disebut tidak tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif. Selain itu, terdapat informasi bahwa masa berlaku IUP perusahaan telah berakhir sejak tahun 2020.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas aktivitas pengerukan, produksi, pengangkutan atau hauling, hingga penjualan material tambang yang diduga masih berlangsung setelah masa berlaku izin berakhir.

Koalisi mendesak aparat penegak hukum menelusuri seluruh aktivitas perusahaan selama periode 2020–2026, termasuk legalitas hauling, kewajiban perpajakan, serta penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

Selain itu, Koalisi menyoroti informasi mengenai dugaan aktivitas penambangan batu atau galian C dengan volume produksi yang disebut mencapai sekitar 5 juta metrik ton dan nilai kontrak yang diklaim sekitar Rp500 miliar. Informasi tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan kontrak kerja sama, laporan produksi, dokumen penjualan, serta penelusuran transaksi keuangan perusahaan.

“Kami meminta aparat tidak hanya memeriksa dokumen perizinan, tetapi juga menelusuri seluruh aktivitas produksi dan transaksi perusahaan. Apabila benar terdapat kegiatan pertambangan setelah IUP berakhir, maka harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat,” tegas Rahim.

Koalisi secara khusus mendesak aparat penegak hukum memanggil dan memeriksa Direktur Utama sekaligus CEO PT TRK, Najmuddin Haruna, yang dikenal dengan sapaan Jojon.

Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk menelusuri tanggung jawab manajemen perusahaan terkait dugaan persoalan perizinan, sengketa lahan dengan warga, legalitas hauling, kewajiban pajak, dana reklamasi dan pascatambang, hingga dugaan pencemaran lingkungan.

Rahim menegaskan persoalan tersebut tidak boleh diabaikan karena berpotensi berdampak langsung terhadap masyarakat lingkar tambang, baik dari sisi lingkungan hidup maupun kepentingan ekonomi masyarakat.

“Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, kami mendesak aparat segera mengambil tindakan hukum, termasuk menangkap pihak yang bertanggung jawab sesuai prosedur hukum. Jangan ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekuatan modal maupun kedekatan politik,” tegasnya.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa kepemimpinan Polri di bawah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mampu menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas pertambangan ilegal dan mafia tambang, sebagaimana komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan untuk memberantas praktik pertambangan ilegal di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara.

Koalisi turut menyoroti posisi Najmuddin Haruna yang disebut menjabat sebagai Wakil DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Menurut Rahim, jabatan politik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Semua pihak harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Dalam aksi tersebut, Koalisi menyampaikan sembilan tuntutan sebagai berikut:

1. Kepada Kapolri

Mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan jajaran kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, untuk memberantas pertambangan ilegal, membongkar jaringan mafia tambang, serta mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat.

2. Kepada Bareskrim Polri

Mendesak Bareskrim segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama sekaligus CEO PT TRK, Najmuddin Haruna (Jojon), terkait dugaan pertambangan tanpa izin, sengketa lahan dengan warga, dugaan penunggakan pajak periode 2020–2026, legalitas hauling, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang.

3. Kepada Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung RI, dan Satgas PKH

Mendesak dilakukannya inspeksi mendadak dan pemeriksaan langsung di lokasi pertambangan PT TRK di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, guna memastikan legalitas kegiatan produksi, pengangkutan, dan penjualan hasil tambang.

4. Kepada Satgas PKH

Mendesak pemeriksaan titik koordinat, peta wilayah IUP, luas pembukaan kawasan hutan, serta kesesuaian aktivitas perusahaan dengan ketentuan penggunaan kawasan hutan. Apabila ditemukan pelanggaran, segera ambil tindakan tegas sesuai kewenangan.

5. Kepada Kementerian ESDM RI dan Ditjen Minerba

Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap status IUP, legalitas hauling, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang PT TRK. Apabila terbukti melanggar, segera hentikan kegiatan operasional dan jatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum.

6. Kepada KPK RI

Mendesak KPK menelusuri asal-usul dan kewajaran harta kekayaan Najmuddin Haruna (Jojon), termasuk pemeriksaan LHKPN apabila yang bersangkutan merupakan wajib lapor, guna memastikan tidak terdapat indikasi kekayaan yang bersumber dari tindak pidana.

7. Kepada BPK RI

Mendesak BPK melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap potensi kewajiban keuangan negara dari aktivitas PT TRK periode 2020–2026, khususnya penerimaan negara, kewajiban perpajakan, dan potensi kerugian negara.

8. Kepada Pemerintah Pusat dan Aparat Penegak Hukum

Mendesak agar penanganan persoalan PT TRK tidak berhenti pada sanksi administratif apabila ditemukan unsur tindak pidana. Seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses tanpa pandang bulu, tanpa intervensi, dan tanpa perlakuan istimewa karena jabatan maupun kedekatan politik.

 

9. Kepada DPP Partai Gerindra

Meminta DPP Partai Gerindra mengevaluasi dan mengklarifikasi posisi Najmuddin Haruna yang disebut menjabat sebagai Wakil DPD Gerindra Sulawesi Selatan. Apabila ditemukan pelanggaran kode etik dan ketentuan internal partai, mendesak tindakan tegas berupa pencopotan jabatan struktural hingga pemberhentian dari keanggotaan sesuai mekanisme organisasi.

Menutup pernyataannya, Muhammad Rahim menegaskan bahwa aksi Jilid I bukan akhir dari perjuangan Koalisi Mahasiswa Hukum Sulawesi Tenggara–Jakarta. Pihaknya memastikan akan terus mengawal persoalan PT TRK dan menuntut adanya langkah konkret dari seluruh lembaga terkait.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Dalam waktu dekat, kami akan kembali menggelar aksi Jilid II dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan ini tidak mendapatkan respons serius. Kami ingin memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan dan tidak ada pihak yang kebal hukum,” tutup Rahim.

Koalisi menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berjalan sesuai hukum, transparan, dan bertanggung jawab terhadap negara serta masyarakat. Jangan sampai kepentingan korporasi mengalahkan hak masyarakat dan supremasi hukum.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • pergantian pimpinan OJK di tengah dinamika pasar modal

    Pergantian Pimpinan OJK Dinilai Tak Ganggu Stabilitas Pasar Modal

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 390
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com | Pergantian pimpinan OJK kembali menyita perhatian publik setelah sejumlah pejabat strategis lembaga pengawas keuangan tersebut mengundurkan diri. Situasi ini penting karena perubahan kepemimpinan kerap memengaruhi persepsi pasar, khususnya terkait stabilitas pasar modal dan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pergantian Pimpinan OJK dan Risiko Stabilitas Pasar Pada dasarnya, perubahan pucuk pimpinan […]

  • manuskrip Alquran tertua berusia 1000 tahun di Arab Saudi

    Qur’an Berusia 1.000 Tahun Dipamerkan di Arab Saudi, Ungkap Warisan Ilmu Islam Kuno

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 309
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Manuskrip Alquran tertua menarik perhatian publik dalam pameran yang digelar Perpustakaan Umum Raja Abdulaziz di Arab Saudi. Naskah berusia sekitar 1.000 tahun ini menunjukkan perkembangan awal ilmu tafsir dan tradisi penulisan Alquran. Ulama klasik Abu Ubaidah Ma’mar Ibn Al-Muthanna menulis manuskrip berjudul Gharib Al-Qur’an. Ia menggunakan aksara Andalusia untuk teks utama. Ia […]

  • BKKBN Aceh Lakukan Pendampingan Psikososial di Wilayah Terdampak Banjir

    BKKBN Aceh Lakukan Pendampingan Psikososial di Wilayah Terdampak Banjir

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 399
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana,com | Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak hanya merusak permukiman warga. Bencana ini juga memicu tekanan psikologis pada keluarga terdampak. Perempuan, anak, dan kelompok rentan menghadapi risiko trauma, kecemasan, dan ketidakpastian pascabencana. Di banyak lokasi, warga masih berjuang memulihkan kehidupan sehari-hari. Akses layanan kesehatan dan informasi dasar ikut terganggu. Kondisi ini […]

  • Pelantikan PW HIMMAH Sumut periode 2026–2029 di Hotel Le Polonia Medan bersama Abdul Razak Nasution dan pengurus baru HIMMAH Sumatera Utara.

    Ketum ARN Lantik Kepengurusan PW HIMMAH Sumut Periode 2026–2029

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 308
    • 0Komentar

    MEDAN, (Kabaristana.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution, melantik pengurus Pimpinan Wilayah (PW) HIMMAH Sumatera Utara masa bakti 2026-2029 di Hotel Le Polonia Medan, Selasa (19/5/2026). Sejumlah tokoh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan turut menghadiri acara tersebut. Suasana pelantikan berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Tekankan Kolaborasi dan […]

  • Dua Polwan Polda Sultra Terpilih Jalankan Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah

    Dua Polwan Polda Sultra Terpilih Jalankan Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Kendari, (KABARISTANA.COM) — Dua Polisi Wanita (Polwan) asal Sulawesi Tenggara kembali menorehkan prestasi membanggakan. Brigpol Dwi Nurrohmah Muntalib, S.H., M.H. dan Briptu Azalya, S.H. terpilih untuk melaksanakan tugas kemanusiaan di Republik Afrika Tengah dalam sebuah misi internasional. Keberangkatan keduanya menjadi bagian dari kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi Polda Sultra, tetapi juga bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Mereka […]

  • Prabowo Temui Prajurit Miangas saat kunjungan ke Pos TNI perbatasan

    Prabowo Singgah Dadakan ke Pos TNI di Miangas, Sapa Prajurit Penjaga Perbatasan RI-Filipina

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) – Presiden Prabowo Subianto menghentikan iring-iringan kendaraannya saat melintas di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu. Ia turun dari mobil untuk menyapa dua prajurit TNI yang berjaga di Pos TNI Angkatan Darat (Posad) Miangas. Kunjungan itu berlangsung di sela agenda kerja Presiden di Miangas. Sekretariat Presiden menyebut jadwal resmi tidak memasukkan […]

expand_less