Diduga Beroperasi Tanpa Kuota RKAB, KPHS Minta Dirut PT PUP Diproses
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- visibility 96
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA – Koalisi Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Massa menyoroti dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan PT Pandu Urane Perkasa (PUP) di Desa Wawo Wonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Aksi ini dipimpin oleh Sardianto, S.H., selaku Koordinator Aksi dan Brian,selaku Jenderal Lapangan.
Dugaan: Tambang Jalan Terus, Kuota RKAB 2026 Nihil
Dalam orasinya, Sardianto mendesak Kementerian ESDM RI segera mengatensi dugaan aktivitas PT PUP yang beroperasi tanpa Kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026.
“Ini pelanggaran hukum yang nyata dan terang-terangan. Bagaimana mungkin perusahaan bisa menambang, mengeruk, dan mengangkut ore, sementara RKAB-nya tidak ada kuotanya? Ini bukan lagi pelanggaran administrasi, ini sudah masuk pidana pertambangan,” tegas Sardianto.
Menurutnya, Mabes Polri dan Kementerian ESDM harus segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT Pandu Urane Perkasa.
Sementara itu, Jenderal Lapangan, Brian, memaparkan sejumlah bukti hasil investigasi lapangan yang dihimpun koalisi.
“Ini berdasarkan akumulasi data yang kami himpun dari hasil investigasi, dokumentasi foto, dan video aktivitas dari bulan April hingga Oktober 2026. Dan informasi terakhir yang kami terima, saat ini PT PUP masih beraktivitas secara diam-diam,” ungkap Brian.
Brian menegaskan, di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT PUP ditemukan aktivitas galian yang diduga dilakukan tanpa kuota RKAB Tahun 2026.
“Kami minta Mabes Polri dan Kementerian ESDM segera memeriksa Kepala Dinas ESDM Sultra terkait pengawasannya yang dinilai gagal, serta memeriksa Dirut PT PUP dan melakukan sidak lapangan,” lanjutnya.
“Kami juga meminta dengan tegas: *TOLAK segala bentuk pengajuan penerbitan RKAB PT PUP* sebelum kasus ini dituntaskan. Jangan terbitkan izin baru untuk perusahaan yang diduga melanggar,” tegas Brian.
KPHS Soroti Dugaan Pelanggaran Sejumlah Regulasi
Koalisi Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (KPHS) menegaskan, dugaan aktivitas pertambangan tanpa kuota RKAB Tahun 2026 bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan di sektor pertambangan.
2. Panggil dan Periksa Kepala Dinas ESDM Sultra atas dugaan gagal melakukan pengawasan kegiatan pertambangan di wilayah PT PUP.
3. Mabes Polri Segera Turun Lapangan dan Sidak ke lokasi IUP PT PUP di Desa Wawo Wonua, Palangga Selatan, Konawe Selatan.
4. Tolak Penerbitan RKAB PT PUP sampai ada kejelasan hukum dan hasil pemeriksaan.
5. Hentikan Total Aktivitas Tambang PT PUP sampai RKAB disetujui secara sah sesuai ketentuan.
Koalisi menegaskan, aktivitas pertambangan tanpa kuota RKAB bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan melanggar sejumlah aturan:
1. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba (Perubahan UU No. 4 Tahun 2009)
Pasal 158: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 Miliar.
Pasal 161: Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 Miliar.
– Pasal 151 ayat (1): Pemegang IUP WAJIB menyusun dan menyampaikan RKAB untuk persetujuan Menteri/Gubernur. Tanpa RKAB yang disetujui, kegiatan produksi tidak sah.
2. PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba
– Pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan produksi sebelum RKAB disetujui. Kegiatan produksi tanpa RKAB dianggap kegiatan tanpa izin.
3. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan.
RKAB adalah dokumen wajib yang memuat rencana kerja, volume produksi, dan anggaran biaya. Kuota produksi yang tercantum dalam RKAB adalah batas legal untuk menambang. Menambang di luar / tanpa kuota RKAB menambang di luar izin.
4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Jika aktivitas galian dilakukan tanpa dokumen lingkungan yang sesuai dengan RKAB, dapat dikenakan sanksi pidana lingkungan dan ganti rugi.
Kesimpulan Hukum Koalisi: IUP saja tidak cukup. IUP tanpa RKAB yang disetujui TIDAK BOLEH PRODUKSI. Jika tetap produksi, maka hasil tambangnya adalah barang ilegal, dan penjualannya juga ilegal.
Massa aksi menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada penindakan nyata. Jika dalam 7 x 24 jam tidak ada tindak lanjut, pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri, KPK RI, dan Komisi XII DPR RI.
- Penulis: Redaksi 1
- Editor: Rama
- Sumber: Laporan : Timred



Saat ini belum ada komentar