tambang ilegal
Gelar Aksi Jilid II, KKPHT Sultra Desak Kejagung Usut Dugaan Tambang Ilegal di Kolaka
- calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
- visibility 40
- 0Komentar
Jakarta, (KABARISTANA.COM) —Koalisi Kajian Pemerhati Hukum Tambang Sulawesi Tenggara kembali menggelar Seruan Aksi Jilid II di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Rabu (16/9/2026). Massa mendesak pengusutan menyeluruh atas dugaan pertambangan ilegal, penggunaan dokumen pertambangan tidak sah, serta peredaran nikel bermasalah di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Koordinator Aksi I, Akbar Rasyid, menegaskan bahwa […]
Prank Kejaksaan kepada Presiden? Setahun, 1.063 Tambang Ilegal, Negara Baru Selamatkan Rp10,27 Triliun
- calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
- visibility 87
- 0Komentar
Jakarta, Kabaristana.com — Hampir satu tahun setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkap 1.063 aktivitas pertambangan ilegal, publik kembali menuntut pemerintah menjelaskan hasil penindakan. Pada 15 Agustus 2025, Prabowo menyampaikan laporan mengenai 1.063 tambang ilegal. Presiden menyebut aktivitas tersebut memiliki potensi kekayaan negara sedikitnya Rp300 triliun. Kini, publik menunggu hasil konkret. Masyarakat ingin mengetahui jumlah perkara pidana, […]
PTBA Dukung Kepolisian Ungkap Pelaku Penambang Batubara Ilegal
- calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
- visibility 68
- 0Komentar
Muara Enim, (kabaristana.com) — PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, mendukung langkah Polres Muara Enim dan Polda Sumatera Selatan mengungkap praktik tambang batubara ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap […]
LKRH SULTRA-JAKARTA Kembali Desak Kemenhub RI Untuk Segera Lakukan Inspeksi Secara Menyeluruh Terkait Dugaan Pungli Dan Penyelagunaan Wewenang Di Tubuh syahbandar Kupp Kelas I Molawe
- calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
- visibility 99
- 0Komentar
Jakarta, (kabaristana.com) – Lembaga Kajian dan Riset Hukum (LKRH) mendesak Kejaksaan Agung RI segera mengusut dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta dugaan keterlibatan sejumlah oknum di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas I Molawe dalam aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. LKRH menyampaikan desakan itu pada 22 Juni 2026. Lembaga tersebut meminta […]
Penanganan Kasus Tambang Ilegal Sultra Disorot, Bareskrim Dinilai Tebang Pilih
- calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
- visibility 234
- 3Komentar
Jakarta, Kabaristana.com – Publik kembali menyoroti kinerja Bareskrim Polri dalam menangani kasus tambang ilegal di Sulawesi Tenggara (Sultra). Sejumlah pihak menilai aparat belum konsisten dan cenderung tebang pilih saat memproses perkara. Nusantara Forest Watch Soroti Ketimpangan Pertama, Nusantara Forest Watch menyoroti ketimpangan penegakan hukum dalam kasus ini. Mereka mengarahkan kritik kepada pengusaha tambang berinisial AM […]
Tambang Ilegal Bukan Sekadar Soal Izin, tapi Soal Masa Depan Wawonii
- calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
- visibility 481
- 0Komentar
JAKARTA, kabaristana.com | Tambang ilegal Pulau Wawonii kembali memicu kegelisahan publik setelah pemerintah menerbitkan izin baru di wilayah pulau kecil tersebut. Kebijakan ini melanggar semangat perlindungan pulau kecil dan mengancam ruang hidup warga. Sejak awal, polemik tambang ilegal Pulau Wawonii bukan sekadar soal administrasi, melainkan soal kepastian hukum dan keselamatan lingkungan. Pemerintah Harus Taat Hukum […]
Andre Rosiade Ungkap Ada “Pemain” Tambang Ilegal di Sumbar, Bareskrim Turunkan Tim
- calendar_month Senin, 12 Jan 2026
- visibility 338
- 0Komentar
JAKARTA,(kabaristana.com) | Anggota DPRD asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, mengungkap dugaan adanya pihak-pihak yang menjadi “pemain” dalam praktik penambangan ilegal di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Aktivitas tersebut tersebar di beberapa daerah, antara lain Pasaman Barat, Solok Selatan, dan Kabupaten Sijunjung. Andre menilai praktik penambangan tanpa izin itu berlangsung cukup lama dan melibatkan peran pihak tertentu. […]


