Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukrim » Koalisi Sultra Kembali Geruduk Mabes Polri, Desak Kapolsek Lalonggasumeeto Diperiksa

Koalisi Sultra Kembali Geruduk Mabes Polri, Desak Kapolsek Lalonggasumeeto Diperiksa

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
  • visibility 65
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (20/11/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk desakan lanjutan kepada Kapolri agar segera mengambil langkah tegas terhadap sejumlah dugaan persoalan penegakan hukum di Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan pembiaran aktivitas penimbunan dan peredaran bahan bakar minyak (BBM) ilegal serta lemahnya pengawasan terhadap dugaan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Lalonggasumeeto.

Koordinator Lapangan (Korlap), Abdi Aditya, mengatakan aksi Jilid II merupakan bentuk keseriusan mahasiswa dalam mengawal persoalan tersebut agar tidak berhenti sebatas laporan dan tuntutan di ruang publik.

“Kami meminta Kapolri segera mengambil langkah dengan memerintahkan pemeriksaan serta evaluasi terhadap Kapolsek Lalonggasumeeto berinisial IPDA A,” tegas Abdi.

Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian, pembiaran, maupun pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.

Selain meminta perhatian Kapolri, Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara juga mendesak Bareskrim Polri segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik penimbunan dan distribusi BBM ilegal. Massa turut meminta aparat mengungkap dugaan jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Lalonggasumeeto hingga ke aktor utama apabila ditemukan bukti yang cukup.

Pada kesempatan yang sama, Korlap II, Akbar Rasyid, meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan terhadap Kapolsek Lalonggasumeeto beserta jajaran personelnya. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan keterlibatan maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota kepolisian.

“Jika benar terjadi pelanggaran hukum, harus ada tindakan tegas. Tidak boleh ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa, termasuk aparat penegak hukum,” ujar Akbar.

Ia menegaskan, penegakan hukum harus berjalan tegas dan tanpa pandang bulu, termasuk apabila dugaan pelanggaran melibatkan aparat kepolisian.

Dalam aksi Jilid II tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama:

  1. Mendesak Kapolri segera memerintahkan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Kapolsek Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, atas dugaan pembiaran aktivitas penimbunan dan peredaran BBM ilegal serta lemahnya pengawasan terhadap peredaran narkotika.
  2. Mendesak Bareskrim Polri segera turun tangan melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas dugaan praktik penimbunan serta distribusi BBM ilegal, sekaligus mengungkap jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Lalonggasumeeto hingga ke aktor utama.
  3. Mendesak Divisi Propam Polri melakukan pemeriksaan terhadap Kapolsek berinisial IPDA A beserta jajaran personel Polsek Lalonggasumeeto guna mengungkap dugaan kelalaian, pembiaran, atau keterlibatan oknum anggota dalam aktivitas ilegal tersebut.
  4. Mendesak Kapolri melalui Bareskrim dan Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran serta membuka hasil penanganan perkara secara transparan kepada publik.

Koalisi menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan melemahkan institusi kepolisian, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial untuk memastikan Polri menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab.

Massa menilai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Karena itu, setiap laporan maupun dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai ada dugaan pelanggaran hukum yang dibiarkan tanpa kejelasan. Kami meminta Mabes Polri menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti persoalan ini. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai aturan hukum,” tutup Akbar.

Melalui aksi desakan Jilid II tersebut, Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan serta memastikan adanya tindak lanjut konkret dari Mabes Polri.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • pemotongan anggaran kementerian dalam rapat kabinet pemerintah

    Pemotongan Anggaran Kementerian, Menkeu Tetapkan Persentase Efisiensi APBN

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 261
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, akan menetapkan persentase pemotongan anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan ini bertujuan menjaga efisiensi APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global. Purbaya menilai kementerian tidak menjalankan pemangkasan mandiri secara optimal. Karena itu, Kementerian Keuangan menetapkan langsung besaran potongan. Setiap K/L lalu menyesuaikan program kerja mereka. Pemerintah memprioritaskan penghematan […]

  • Fondasi Ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tekanan global menurut ekonom Bank Permata Josua Pardede

    Ekonom nilai fondasi ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 168
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, meminta masyarakat tidak merespons perkembangan ekonomi saat ini dengan kekhawatiran berlebihan. Menurutnya, berbagai indikator utama menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat meski dunia menghadapi berbagai tantangan. Dalam Komunita Economic Talk di Jakarta, Jumat, Josua menjelaskan bahwa ekonomi nasional saat ini sedang menyesuaikan diri dengan dinamika global. […]

  • hak pendidikan anak dikawal GASKAN ke LPAI

    GASKAN Kawal Dugaan Pelanggaran Hak Pendidikan Anak Bhayangkari Vanessa ke LPAI

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 349
    • 2Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com 12 Februari 2026 — Gerakan Suara Keadilan Netizen (GASKAN) melaporkan dugaan pelanggaran hak pendidikan anak yang dialami Bhayangkari Vanessa ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. GASKAN menilai anak tidak boleh menanggung dampak dari persoalan hukum orang tua. Sekretaris Jenderal GASKAN, Andi Muhammad Rifaldy, menyatakan organisasinya mengawal kasus ini untuk memastikan pemenuhan hak dasar anak, […]

  • pengaturan ritel modern di desa Indonesia ilustrasi

    Ritel Modern di Desa Bakal Diatur, Pemerintah Fokus Perkuat Koperasi Merah Putih

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 330
    • 0Komentar

    JAKARTA, Kabaristana.com | Pengaturan ritel modern di desa menjadi perhatian pemerintah seiring meluasnya ekspansi jaringan minimarket ke wilayah pedesaan. Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi lokal serta memastikan koperasi dan usaha kecil tetap berkembang. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pemerintah tidak berniat menghentikan ekspansi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret. Namun, pemerintah […]

  • Jalan Malungai Raya mulai ditimbun, tetapi perbaikan permanen tetap perlu dikawal untuk menghadapi musim hujan dan mendukung potensi wisata.

    Jangan Asal Bicara Soal Jalan Malungai, Sudah Ditimbun tetapi Tetap Wajib Dikawal hingga Perbaikan Permanen

    • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
    • account_circle Usupriyadi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Barito Selatan, (kabaristana.com) — Kondisi jalan dari Kilometer 55 menuju Desa Malungai Raya dan Dusun Muara Malungai, Kecamatan Bintang Ara, kini mulai membaik setelah sejumlah titik kerusakan mendapat penanganan sementara. Sebelumnya, warga menemukan sejumlah lubang di sepanjang ruas jalan tersebut. Kerusakan itu sempat mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat, terutama saat kendaraan melintas di titik yang […]

  • Presiden Prabowo meninjau pembangunan desa nelayan Miangas

    Presiden Prabowo Targetkan Desa Nelayan Miangas Rampung dalam Lima Bulan

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 176
    • 1Komentar

    Manado, (Kabaristana.com) – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah membangun satu desa nelayan di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada 2026. Program itu masuk dalam target nasional pembentukan 1.386 desa nelayan di Indonesia. Presiden menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Miangas, Sabtu. Ia meminta kementerian terkait segera memulai pembangunan pada Juni 2026. “Pokoknya tahun ini […]

expand_less