Legislator DKI Tegas Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD

JAKARTA, kabaristana.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menolak keras wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia menilai gagasan tersebut melemahkan demokrasi dan menjauhkan rakyat dari hak politiknya.

Menurut Kenneth, Pilkada langsung lahir dari perjuangan Reformasi 1998. Karena itu, ia menegaskan negara tidak boleh mundur dari sistem yang memberi rakyat hak memilih secara langsung.

“Pilkada yang dipilih DPRD adalah kemunduran demokrasi. Kita tidak boleh mengingkari semangat reformasi,” ujar Kenneth di Jakarta, Jumat.

Pilkada Langsung Jaga Kedaulatan Rakyat

Kenneth menilai Pilkada langsung bukan sekadar prosedur teknis. Sebaliknya, sistem itu menjadi wujud nyata kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah mengkaji setiap wacana perubahan secara terbuka. Selain itu, ia mendorong pelibatan publik dalam setiap pembahasan.

Ia menekankan bahwa efisiensi politik tidak boleh mengalahkan prinsip demokrasi. Jika negara mengurangi hak pilih rakyat, maka kepercayaan publik bisa melemah.

DPRD Berisiko Picu Politik Transaksional

Kenneth juga mengingatkan potensi politik transaksional jika DPRD memilih kepala daerah. Menurutnya, mekanisme tidak langsung membuka ruang kompromi kepentingan.

Selain itu, kepala daerah hasil pemilihan DPRD berisiko kehilangan legitimasi kuat dari rakyat. Akibatnya, stabilitas politik daerah bisa terganggu.

Karena itu, Kenneth meminta semua pihak menjaga kualitas demokrasi. Ia percaya partisipasi rakyat memperkuat pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dorong Konsistensi Jaga Reformasi

Lebih lanjut, Kenneth meminta pemerintah dan DPR RI tetap konsisten menjaga capaian reformasi. Ia menilai hak politik warga negara harus tetap menjadi prioritas.

Dengan demikian, setiap perubahan sistem Pilkada harus mengutamakan kepentingan publik. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas harus menjadi dasar kebijakan.