Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Prabowo: Anggaran MBG dari Efisiensi, Jika Tak Dihemat Berpotensi Bocor oleh Korupsi

Prabowo: Anggaran MBG dari Efisiensi, Jika Tak Dihemat Berpotensi Bocor oleh Korupsi

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
  • visibility 348
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, kabaristana.com | Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa anggaran makan bergizi gratis berasal dari hasil efisiensi belanja negara. Ia menyampaikan hal tersebut saat meresmikan dan melakukan peletakan batu pertama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri serta meresmikan gudang ketahanan pangan di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Prabowo merespons kritik yang menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pemborosan anggaran. Ia menyatakan pemerintah justru mengalihkan dana dari pos belanja yang selama ini tidak produktif. Menurut Prabowo, tanpa langkah penghematan, anggaran negara berpotensi bocor akibat praktik korupsi.

Pemerintah, kata Prabowo, memangkas anggaran kegiatan seperti rapat di hotel luar kota, seminar, konferensi, serta kunjungan kerja yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah kemudian mengalihkan dana hasil efisiensi tersebut untuk program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, termasuk pemenuhan gizi.

Presiden juga menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih terkendali. Ia menyebut defisit anggaran berada di angka 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah, lanjutnya, akan terus berupaya menekan defisit secara bertahap melalui pengelolaan anggaran yang lebih disiplin.

Selain itu, Prabowo menilai masih terdapat kebocoran dan penghamburan anggaran di birokrasi. Ia menegaskan komitmen untuk menertibkan tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan, serta menyelamatkan kekayaan dan aset negara agar digunakan secara optimal.

Terkait pelaksanaan MBG, pemerintah terus memperluas cakupan penerima manfaat. Program ini menjadi salah satu agenda prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Pemerintah menilai pemenuhan gizi memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan, pendidikan, dan produktivitas nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan bahwa hingga saat ini program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut terus meningkat seiring penguatan infrastruktur dan distribusi pangan.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • pekerja konveksi melipat bendera merah putih saat harga bahan baku konveksi naik

    Harga Bahan Baku Konveksi Naik, Pengusaha Tahan Belanja

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 272
    • 0Komentar

    Harga Bahan Baku Konveksi Naik, Pengusaha Tahan Belanja Jakarta,(kabaristana.com)// harga bahan baku konveksi yang terus meningkat mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM) mengubah strategi pembelian. Para pengusaha kini menahan belanja bahan baku dalam jumlah besar untuk menjaga kestabilan arus kas di tengah tekanan ekonomi global. Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, menjelaskan bahwa bahan […]

  • Wamen ATR/BPN Buka Suara soal Anak Buah Nusron Terjerat OTT KPK

    Wamen ATR/BPN Buka Suara soal Anak Buah Nusron Terjerat OTT KPK

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan buka suara soal anak buah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang terjerat kasus dugaan korupsi dalam OTT KPK. Ia menyatakan, pihaknya menghormati langkah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kementerian ATR BPN tentunya menghormati proses hukum yang sedang […]

  • Maruli Siahaan Padang saat mengawal penyelesaian sengketa lahan Padang Halaban dan menerima apresiasi dari HIMMAH Sumut

    MARULI SIAHAAN HADIR UNTUK RAKYAT, HIMMAH SUMUT APRESIASI KOMITMEN DALAM MENGAWAL PENYELESAIAN SENGKETA PADANG HALABAN

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Medan, (kabaristana.com) – Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara mengapresiasi Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, atas keterlibatannya dalam mendorong penyelesaian sengketa lahan antara Kelompok Tani Padang Halaban dan PT SMART Tbk. Wakil Ketua I HIMMAH Sumut, Mahdayan Tanjung, menyebut kehadiran Maruli Siahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Menurutnya, seorang wakil […]

  • kebijakan hemat BBM Prabowo dalam sidang kabinet

    Prabowo Kaji Kebijakan Hemat BBM dan WFH 50 Persen Dampak Gejolak Perang Timur Tengah

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 289
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kebijakan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai respons terhadap dampak konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Salah satu opsi yang muncul ialah penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi sebagian pegawai. Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana […]

  • Presiden Prabowo meninjau pembangunan desa nelayan Miangas

    Presiden Prabowo Targetkan Desa Nelayan Miangas Rampung dalam Lima Bulan

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 151
    • 1Komentar

    Manado, (Kabaristana.com) – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah membangun satu desa nelayan di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada 2026. Program itu masuk dalam target nasional pembentukan 1.386 desa nelayan di Indonesia. Presiden menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Miangas, Sabtu. Ia meminta kementerian terkait segera memulai pembangunan pada Juni 2026. “Pokoknya tahun ini […]

  • KPK periksa pengusaha rokok di gedung KPK Jakarta dalam kasus Bea Cukai

    KPK Dalami Skema Cukai Rokok, Pengusaha Rokhmawan Diperiksa dalam Kasus Bea Cukai

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 319
    • 3Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) || KPK periksa pengusaha rokok Rokhmawan untuk mengusut dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Langkah ini menunjukkan upaya serius dalam menelusuri praktik ilegal pada pengurusan cukai rokok. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui juru bicara Budi Prasetyo menyatakan bahwa penyidik fokus pada mekanisme pengajuan dan pembayaran cukai oleh perusahaan rokok. Tim […]

expand_less