JAKARTA, (Kabaristana.com) – Lonjakan harga minyak dunia memaksa pemerintah mengevaluasi asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Kenaikan ini terjadi setelah eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong harga melampaui target awal.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$70 per barel. Namun saat ini, harga minyak global sudah bergerak di kisaran US$78–80 per barel. Karena itu, kementerian segera menghitung dampaknya terhadap subsidi dan penerimaan negara.
Impor Besar, Beban Subsidi Berpotensi Naik
Sebagai negara pengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari, Indonesia menghadapi tekanan fiskal ketika harga global meningkat. Akibatnya, kebutuhan subsidi energi berpotensi membengkak.
Di sisi lain, produksi domestik yang mencapai sekitar 600 ribu barel per hari juga membuka peluang tambahan penerimaan negara. Oleh sebab itu, pemerintah kini menghitung selisih antara tambahan pendapatan dan kenaikan beban subsidi.
Selain mempertimbangkan aspek fiskal, pemerintah juga menjaga ketersediaan BBM agar tetap stabil. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya melindungi APBN, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat.
Konflik Timur Tengah Picu Ketidakpastian
Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkatkan kekhawatiran pasar energi global. Serangan militer dan aksi balasan membuat pelaku pasar berspekulasi tentang potensi gangguan pasokan.
Sementara itu, Presiden Donald Trump menyampaikan klaim terkait operasi militer tersebut. Di waktu yang sama, media Iran melaporkan perkembangan signifikan di dalam negeri mereka. Hingga kini, berbagai informasi tersebut masih berkembang dan memicu volatilitas harga.
Ketegangan kawasan turut berdampak pada Selat Hormuz, jalur strategis yang menyalurkan sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Setiap hari, kurang lebih 20 juta barel minyak melintasi koridor tersebut.
Apabila terjadi gangguan distribusi, harga minyak berpotensi naik lebih tinggi. Oleh karena itu, pasar global memantau ketat situasi di wilayah ini.
Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif
Saat ini, pemerintah terus memantau perkembangan geopolitik sekaligus memperbarui simulasi fiskal. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar dalam pembahasan lanjutan APBN 2026.
Pada akhirnya, stabilitas energi dan ketahanan fiskal menjadi prioritas utama agar dampak gejolak global tidak membebani perekonomian nasional secara berlebihan.
Saat ini belum ada komentar