Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi Global » Mayoritas Warga Korea Selatan Dorong Kenaikan Pajak Orang Kaya di Tengah Isu Keadilan Fiskal

Mayoritas Warga Korea Selatan Dorong Kenaikan Pajak Orang Kaya di Tengah Isu Keadilan Fiskal

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 21 Mar 2026
  • visibility 203
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (Kabaristana.com) | Lebih dari separuh warga Korea Selatan menilai pemerintah perlu menaikkan pajak bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Aspirasi ini muncul saat pemerintah mencari cara untuk mengurangi beban pajak pekerja bergaji tetap.

Survei dari Korea Institute for Health and Social Affairs mencatat 56,8% responden menganggap pajak orang kaya masih terlalu rendah. Sebagian bahkan menilai kondisinya sangat rendah.

Pajak Kelas Menengah Dinilai Wajar

Mayoritas responden menilai pajak kelompok menengah dan rendah sudah sesuai. Penilaian ini menunjukkan masyarakat tidak melihat masalah besar pada beban pajak kedua kelompok tersebut.

Namun, kelompok berpenghasilan rendah lebih vokal mendorong kenaikan pajak bagi kalangan atas. Mereka juga paling banyak berharap kelompok kaya menjadi sumber utama pembiayaan program kesejahteraan.

Pemerintah Kaji Penyesuaian Sistem Pajak

Pemerintah kini mengevaluasi kebijakan pajak penghasilan. Salah satu opsi yang muncul adalah mengaitkan lapisan tarif pajak dengan inflasi.

Kebijakan ini bertujuan mencegah masyarakat masuk ke lapisan pajak lebih tinggi hanya karena kenaikan pendapatan nominal, bukan karena peningkatan daya beli.

Kritik terhadap Sistem yang Ada

Sejumlah politisi menilai sistem pajak saat ini belum adil. Mereka menyoroti fenomena kenaikan lapisan pajak yang membebani kelas menengah.

Perwakilan oposisi menyebut kondisi ini berpotensi merusak prinsip keadilan dalam sistem perpajakan karena tidak mencerminkan kemampuan ekonomi riil masyarakat.

Tarif Pajak Masih Relatif Rendah

Data OECD menunjukkan tarif pajak efektif Korea Selatan masih tergolong rendah dibanding negara maju. Pada 2023, tarif pajak pekerja lajang hanya sekitar 6,9%.

Angka ini jauh di bawah negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Prancis. Kondisi tersebut membuka ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Tantangan dan Rekomendasi

Para ahli menilai banyaknya potongan pajak menekan tarif efektif. Selain itu, jumlah pekerja yang tidak membayar pajak juga masih tinggi.

Sebagai langkah perbaikan, para ahli mendorong pemerintah mengurangi pengecualian pajak secara bertahap. Mereka juga menyarankan pengalihan skema kredit pajak menjadi belanja negara agar lebih transparan.

Perdebatan soal pajak di Korea Selatan terus berkembang. Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan pajak, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan pembiayaan kesejahteraan publik.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kurs rupiah tertekan di tengah penguatan dolar Amerika Serikat akibat ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

    Kurs Rupiah Tertekan, Dolar AS Menguat karena Geopolitik

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 105
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Kurs rupiah tertekan pada penutupan perdagangan Senin seiring meningkatnya ketidakpastian global akibat memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang didukung data ekonomi positif turut menekan pergerakan mata uang Garuda di pasar keuangan. Nilai tukar rupiah ditutup melemah 152 poin atau 0,84 persen menjadi Rp18.188 per dolar AS […]

  • Presiden Prabowo mengembalikan anggaran TKD Aceh untuk pemulihan bencana

    Wagub Aceh: Terima Kasih Presiden Prabowo atas Kebijakan Anggaran

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 327
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pengembalian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Aceh. Kebijakan ini dinilai penting untuk mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana. Fadhlullah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan anggaran tersebut. Ia menilai keputusan Presiden membantu daerah menjalankan program pemulihan secara lebih cepat. […]

  • Blokade Laut Iran: AS Klaim Lumpuhkan Perdagangan 36 Jam

    Blokade Laut AS ke Iran Berlaku Cepat, CENTCOM Klaim Perdagangan Maritim Lumpuh dalam 36 Jam

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 151
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Blokade laut Iran menjadi perhatian dunia setelah CENTCOM mengklaim berhasil menghentikan sebagian besar aktivitas perdagangan maritim Iran dalam waktu kurang dari 36 jam. Operasi ini langsung memengaruhi lalu lintas kapal di kawasan strategis Timur Tengah. Komandan CENTCOM, Brad Cooper, menegaskan pasukan Amerika Serikat bergerak cepat sejak awal operasi. Mereka mengawasi kapal yang […]

  • OTT Unsoed KPK menetapkan Rektor Akhmad Sodiq dan lima orang lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru.

    OTT Unsoed, KPK Tetapkan Rektor dan Lima Orang sebagai Tersangka

    • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru. Selain Akhmad, penyidik juga menetapkan lima orang lainnya dalam perkara tersebut. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan keputusan itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/8/2026). “Berdasarkan kecukupan alat […]

  • Klarifikasi PT Riota Jaya Lestari terkait dugaan sengketa lahan mendapat tanggapan dari GMH Sultra-Jakarta.

    GMH Sultra–Jakarta Respons Klarifikasi PT RJL: Negara Harus Mendengar Suara Masyarakat, Bukan Hanya Perusahaan

    • calendar_month Minggu, 26 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabarsiatan.com) — Ketua Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Sultra–Jakarta, Abdi Aditya, menanggapi klarifikasi Humas PT Riota Jaya Lestari (RJL) berinisial AJ yang berlangsung dalam konferensi pers di Hotel Majestic, Minggu (26/7/2026). Menurutnya, klarifikasi itu belum mengakhiri polemik dugaan penyerobotan lahan yang berkembang di tengah masyarakat. Abdi menegaskan, humas perusahaan tidak memiliki kewenangan menentukan ada atau […]

  • rehabilitasi hutan Bengkulu seluas 180 hektare di Kabupaten Lebong

    PLN Bengkulu dan BPDAS Ketahun Sosialisasikan Rehabilitasi Hutan 180 Hektare di Lebong

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 107
    • 2Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) – PT PLN Indonesia Power UBP Bengkulu Unit PLTA Tes Lebong mulai menjalankan program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Program itu mencakup area seluas 180 hektare. PLN menggandeng Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun dalam kegiatan tersebut. Kedua pihak ingin menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi kerusakan hutan. Asisten […]

expand_less