Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi Global » Mayoritas Warga Korea Selatan Dorong Kenaikan Pajak Orang Kaya di Tengah Isu Keadilan Fiskal

Mayoritas Warga Korea Selatan Dorong Kenaikan Pajak Orang Kaya di Tengah Isu Keadilan Fiskal

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 21 Mar 2026
  • visibility 164
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (Kabaristana.com) | Lebih dari separuh warga Korea Selatan menilai pemerintah perlu menaikkan pajak bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Aspirasi ini muncul saat pemerintah mencari cara untuk mengurangi beban pajak pekerja bergaji tetap.

Survei dari Korea Institute for Health and Social Affairs mencatat 56,8% responden menganggap pajak orang kaya masih terlalu rendah. Sebagian bahkan menilai kondisinya sangat rendah.

Pajak Kelas Menengah Dinilai Wajar

Mayoritas responden menilai pajak kelompok menengah dan rendah sudah sesuai. Penilaian ini menunjukkan masyarakat tidak melihat masalah besar pada beban pajak kedua kelompok tersebut.

Namun, kelompok berpenghasilan rendah lebih vokal mendorong kenaikan pajak bagi kalangan atas. Mereka juga paling banyak berharap kelompok kaya menjadi sumber utama pembiayaan program kesejahteraan.

Pemerintah Kaji Penyesuaian Sistem Pajak

Pemerintah kini mengevaluasi kebijakan pajak penghasilan. Salah satu opsi yang muncul adalah mengaitkan lapisan tarif pajak dengan inflasi.

Kebijakan ini bertujuan mencegah masyarakat masuk ke lapisan pajak lebih tinggi hanya karena kenaikan pendapatan nominal, bukan karena peningkatan daya beli.

Kritik terhadap Sistem yang Ada

Sejumlah politisi menilai sistem pajak saat ini belum adil. Mereka menyoroti fenomena kenaikan lapisan pajak yang membebani kelas menengah.

Perwakilan oposisi menyebut kondisi ini berpotensi merusak prinsip keadilan dalam sistem perpajakan karena tidak mencerminkan kemampuan ekonomi riil masyarakat.

Tarif Pajak Masih Relatif Rendah

Data OECD menunjukkan tarif pajak efektif Korea Selatan masih tergolong rendah dibanding negara maju. Pada 2023, tarif pajak pekerja lajang hanya sekitar 6,9%.

Angka ini jauh di bawah negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Prancis. Kondisi tersebut membuka ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Tantangan dan Rekomendasi

Para ahli menilai banyaknya potongan pajak menekan tarif efektif. Selain itu, jumlah pekerja yang tidak membayar pajak juga masih tinggi.

Sebagai langkah perbaikan, para ahli mendorong pemerintah mengurangi pengecualian pajak secara bertahap. Mereka juga menyarankan pengalihan skema kredit pajak menjadi belanja negara agar lebih transparan.

Perdebatan soal pajak di Korea Selatan terus berkembang. Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan pajak, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan pembiayaan kesejahteraan publik.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • kondisi lahan sempadan sungai di kawasan permukiman padat

    Menteri ATR Usul Tumpang Tindih Sempadan Sungai Dibahas Pansus DPR

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 300
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com — Tumpang tindih lahan sempadan sungai terus memicu konflik agraria dan ketidakpastian hukum. Warga yang tinggal di bantaran sungai kerap berhadapan dengan ancaman penggusuran. Di sisi lain, negara belum memberi kejelasan status lahan secara menyeluruh. Masalah ini berdampak langsung pada tata ruang kota dan perlindungan lingkungan. Pemerintah daerah juga kesulitan menata kawasan rawan […]

  • MBG kepuasan publik dalam rilis survei Poltracking Indonesia menampilkan Masduri Amrawi dan tim

    Survei Poltracking: MBG Dongkrak Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 200
    • 3Komentar

    Jakarta,{kabaristana.com} – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Poltracking Indonesia mencatat kontribusi MBG mencapai 23 persen dari total alasan kepuasan publik. Peneliti Masduri Amrawi menyampaikan temuan ini dalam rilis survei terbaru. Ia menjelaskan bahwa publik tetap menilai positif program tersebut. Hal ini terjadi meski […]

  • Yaqut Ditahan KPK usai dinyatakan pulih

    KPK Kembali Tahan Gus Yaqut di Rutan Setelah Dinyatakan Sehat

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 45
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, setelah tim dokter menyatakan kondisinya pulih. Penyidik membawa Yaqut ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Kamis (9/7) malam untuk melanjutkan proses hukum dugaan korupsi kuota haji. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik memindahkan Yaqut ke Rutan KPK usai menjalani […]

  • Iran bantah MoU AS yang disebut telah difinalisasi, dengan latar Gedung Capitol Amerika Serikat di Washington, D.C.

    Iran Tegaskan Belum Ada Kesepakatan Final dengan AS, Perundingan Masih Berlangsung

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 69
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com)– Iran bantah MoU AS yang disebut sejumlah media telah mencapai tahap final. Pemerintah di Teheran menegaskan bahwa perundingan masih berlangsung dan belum menghasilkan dokumen resmi terkait program nuklir maupun keamanan kawasan. Penegasan tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi mengenai kesepakatan baru antara kedua negara. Sejumlah media internasional sebelumnya melaporkan bahwa kedua negara telah menyusun […]

  • KPK mengungkap kasus pemerasan Bupati Cilacap

    KPK Bongkar Dugaan Pemerasan Bupati Cilacap, Uang Rp610 Juta Diduga Disiapkan untuk THR Forkopimda

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 155
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Penyidik KPK menemukan uang sekitar Rp610 juta yang rencananya akan digunakan untuk tunjangan hari raya (THR) bagi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Syamsul menyiapkan pembagian THR dengan nominal berbeda. “Ada […]

  • bantuan pendidikan korban banjir Aceh Tamiang untuk siswa sekolah dasar

    Bantuan Pendidikan Korban Banjir Aceh Tamiang Disalurkan Wamenhaj

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 301
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com | Bantuan pendidikan Aceh Tamiang menjadi kebutuhan mendesak setelah banjir dan longsor mengganggu aktivitas belajar di sejumlah sekolah dasar. Genangan air merusak ruang kelas dan memaksa siswa belajar tanpa perlengkapan memadai. Banyak anak kehilangan buku, seragam, dan alat tulis akibat bencana tersebut. Pendidikan Terdampak Langsung Pascabanjir Isu ini penting karena bencana sering memukul […]

expand_less