JAKARTA, (Kabaristana.com) | Lebih dari separuh warga Korea Selatan menilai pemerintah perlu menaikkan pajak bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Aspirasi ini muncul saat pemerintah mencari cara untuk mengurangi beban pajak pekerja bergaji tetap.
Survei dari Korea Institute for Health and Social Affairs mencatat 56,8% responden menganggap pajak orang kaya masih terlalu rendah. Sebagian bahkan menilai kondisinya sangat rendah.
Pajak Kelas Menengah Dinilai Wajar
Mayoritas responden menilai pajak kelompok menengah dan rendah sudah sesuai. Penilaian ini menunjukkan masyarakat tidak melihat masalah besar pada beban pajak kedua kelompok tersebut.
Namun, kelompok berpenghasilan rendah lebih vokal mendorong kenaikan pajak bagi kalangan atas. Mereka juga paling banyak berharap kelompok kaya menjadi sumber utama pembiayaan program kesejahteraan.
Pemerintah Kaji Penyesuaian Sistem Pajak
Pemerintah kini mengevaluasi kebijakan pajak penghasilan. Salah satu opsi yang muncul adalah mengaitkan lapisan tarif pajak dengan inflasi.
Kebijakan ini bertujuan mencegah masyarakat masuk ke lapisan pajak lebih tinggi hanya karena kenaikan pendapatan nominal, bukan karena peningkatan daya beli.
Kritik terhadap Sistem yang Ada
Sejumlah politisi menilai sistem pajak saat ini belum adil. Mereka menyoroti fenomena kenaikan lapisan pajak yang membebani kelas menengah.
Perwakilan oposisi menyebut kondisi ini berpotensi merusak prinsip keadilan dalam sistem perpajakan karena tidak mencerminkan kemampuan ekonomi riil masyarakat.
Tarif Pajak Masih Relatif Rendah
Data OECD menunjukkan tarif pajak efektif Korea Selatan masih tergolong rendah dibanding negara maju. Pada 2023, tarif pajak pekerja lajang hanya sekitar 6,9%.
Angka ini jauh di bawah negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Prancis. Kondisi tersebut membuka ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Tantangan dan Rekomendasi
Para ahli menilai banyaknya potongan pajak menekan tarif efektif. Selain itu, jumlah pekerja yang tidak membayar pajak juga masih tinggi.
Sebagai langkah perbaikan, para ahli mendorong pemerintah mengurangi pengecualian pajak secara bertahap. Mereka juga menyarankan pengalihan skema kredit pajak menjadi belanja negara agar lebih transparan.
Perdebatan soal pajak di Korea Selatan terus berkembang. Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan pajak, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan pembiayaan kesejahteraan publik.
Saat ini belum ada komentar