Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Teknologi » Pemerintah Geser Strategi: UMKM Didorong Lebih Kompetitif di Era Pasar Digital

Pemerintah Geser Strategi: UMKM Didorong Lebih Kompetitif di Era Pasar Digital

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
  • visibility 333
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (Kabaristana.com) || Pemerintah kini mengubah arah kebijakan untuk mendorong UMKM berkembang lebih cepat. Sebelumnya, pemerintah menekankan pentingnya kehadiran UMKM di platform digital. Kini, pemerintah berfokus pada peningkatan kualitas usaha.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa fase “go online” sudah terlampaui. Oleh karena itu, pemerintah mendorong UMKM agar lebih produktif sekaligus kompetitif.

Tantangan Semakin Kompleks

Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang pasar yang luas. Namun, di sisi lain, produk impor murah semakin mudah masuk ke pasar digital.

Akibatnya, pelaku UMKM harus bersaing langsung dengan produk global. Kondisi ini membuat persaingan menjadi semakin ketat. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan solusi yang tepat.

Pemerintah berupaya menciptakan ekosistem digital yang lebih adil. Dengan demikian, UMKM memiliki peluang yang sama untuk berkembang.

Selain itu, pemerintah mulai mengeksplorasi model open network. Melalui sistem ini, berbagai platform dapat saling terhubung. Alhasil, UMKM tidak bergantung pada satu ekosistem saja.

Model serupa telah berjalan di India. Di sana, sistem Open Network for Digital Commerce berhasil meningkatkan penjualan UMKM secara signifikan.

Pendekatan Berbasis Solusi Nyata

Selanjutnya, pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan masalah yang dihadapi UMKM. Pemerintah menargetkan perbaikan pada sektor logistik, standar produk, akses pembiayaan, dan perluasan pasar global.

Dengan pendekatan ini, UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, pelaku usaha juga mampu meningkatkan daya saing.

Pemerintah kini menetapkan indikator baru dalam menilai keberhasilan. Tidak lagi, pemerintah menghitung jumlah UMKM yang masuk ke platform digital.

Sebaliknya, pemerintah menilai kemampuan UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha. Selain itu, pemerintah juga melihat sejauh mana UMKM mampu memperluas pasar.

Dampak bagi Ekonomi Nasional

Pada akhirnya, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Lebih jauh lagi, langkah ini juga memperkuat ekonomi nasional.

Dengan strategi yang tepat, UMKM dapat bertahan sekaligus berkembang di tengah persaingan global.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aksi mahasiswa GMII menyoroti dugaan korupsi kontrak PT Antam di depan KPK RI

    GMII Tegaskan Perlawanan: Kasus Rp 890 Miliar Jangan Dibiarkan

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 441
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Gerakan Mahasiswa Intelektual Indonesia (GMII) kembali menyuarakan kritik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. GMII menilai KPK belum menunjukkan langkah nyata dalam menangani dugaan korupsi kontrak jasa sewa alat berat di lingkungan PT Antam Tbk. Hingga kini, KPK belum menyampaikan perkembangan resmi kepada publik. Kondisi ini memicu pertanyaan dan spekulasi di […]

  • Megawati Prabowo Peradi resmi jadi Wakil Ketua Umum DPN Peradi Profesional periode 2026-2031

    Megawati Prabowo Ditunjuk Jadi Waketum DPN Peradi Profesional 2026-2031

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 197
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Megawati Prabowo resmi menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional periode 2026-2031. Pengurus melantik Megawati dalam acara pengukuhan di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Ketua Umum DPN Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar, menyebut penunjukan Megawati sebagai bagian dari regenerasi organisasi advokat. Peradi Profesional ingin memberi ruang lebih besar […]

  • Pemkab Labura raih WTP ke-11 dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

    Sampaikan Apresiasi, PERMADA Teluk Piai Sebut Akuntabilitas Anggaran Jadi Budaya Kerja di Labura

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 175
    • 0Komentar

    MEDAN, (kabaristana.com) – Perhimpunan Mahasiswa dan Pemuda (PERMADA) Desa Teluk Piai mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Pemkab Labura) mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara. BPK RI Perwakilan Sumatera Utara menyerahkan penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 pada Jumat (29/5/2026). Raihan tersebut […]

  • Prabowo sapa warga Monas usai Karnaval Kemerdekaan

    Prabowo Sapa Warga Usai Saksikan Karnaval Kemerdekaan di Monas

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Presiden Prabowo Subianto menyapa puluhan ribu warga yang memenuhi kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin malam. Prabowo menyapa masyarakat setelah menyaksikan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Prabowo kemudian menaiki mobil Maung Limousine yang menunggunya di bawah tribun. Presiden berdiri melalui sunroof kendaraan dan melambaikan […]

  • Tim Basarnas melakukan operasi SAR pesawat ATR

    Operasi SAR Kecelakaan Pesawat ATR Resmi Dihentikan

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 480
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com — Penghentian operasi pencarian dan evakuasi kecelakaan pesawat ATR 42-500 memunculkan ketidakpastian bagi keluarga korban. Hingga hari ketujuh pencarian, tim belum menemukan sepuluh penumpang, sehingga negara menutup fase darurat tanpa kepastian nasib seluruh korban. Keputusan ini menarik perhatian publik karena menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan transportasi udara serta hak keluarga korban […]

  • Garansi Sumut mendesak Kejati Sumut mengusut dugaan pungli sertifikasi guru di Pakpak Bharat yang diduga telah berlangsung bertahun-tahun.

    Diduga Terlibat Pungli Sertifikasi Guru, Garansi Sumut Desak Kejati Periksa Kabag TU Kanwil Kemenag

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 190
    • 0Komentar

    MEDAN, kabaristana.com – Dugaan pungli Kemenag Pakpak Bharat kembali menjadi perhatian publik. Garansi Sumut berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam waktu dekat. Aksi tersebut bertujuan mendorong aparat penegak hukum mengusut dugaan pungutan liar dana sertifikasi guru madrasah dan sekolah keagamaan. Selain itu, Garansi Sumut menilai praktik tersebut telah berlangsung selama […]

expand_less