Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Aksi di Depan KPK RI dan Kejaksaan Agung RI: Desak Pengusutan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di BPN Konawe Selatan serta Dugaan Kongkalikong Pengukuran Lahan Bersengketa

Aksi di Depan KPK RI dan Kejaksaan Agung RI: Desak Pengusutan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di BPN Konawe Selatan serta Dugaan Kongkalikong Pengukuran Lahan Bersengketa

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
  • visibility 181
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (kabaristana.com) – Adi Mangidi memimpin sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada 17 Juni 2026. Massa aksi mendesak KPK dan Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, serta penyimpangan administrasi pertanahan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Mahasiswa menggelar aksi tersebut setelah masyarakat melaporkan dugaan permintaan uang dalam proses penerbitan dan balik nama sertifikat tanah. Mereka juga menilai berbagai dugaan penyimpangan administrasi telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Dugaan Penyimpangan Pertanahan Konawe Muncul di Lahan Sengketa

Adi Mangidi meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk pengacara Samsuddin. Menurut Adi, masyarakat menduga Samsuddin memicu keresahan warga, terutama di Desa Pelandia, Kecamatan Buke.

“Kami menilai terdapat indikasi hubungan yang tidak wajar antara pihak tertentu dengan oknum di sektor pertanahan. Kondisi itu berpotensi memicu konflik agraria. Dugaan tersebut semakin menguat karena ada kegiatan pengukuran dan plotting pada lahan sengketa,” kata Adi.

Adi menjelaskan bahwa masyarakat memperoleh informasi mengenai kegiatan plotting dan pengukuran. Berdasarkan informasi itu, Samsuddin bersama petugas pengukuran Kantor Pertanahan Konawe Selatan bernama Wawan diduga mengukur dan memetakan lahan sengketa sebelum pihak berwenang menyelesaikan status hukumnya.

Warga menolak kegiatan tersebut karena para pihak masih memperkarakan lahan itu. Mereka khawatir aktivitas tersebut memicu konflik horizontal.

Dugaan Penyimpangan Pertanahan Konawe Picu Keresahan Warga

Adi mengatakan perselisihan antara warga Desa Pelandia dan pihak Samsuddin telah berlangsung sekitar tiga bulan. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim sebidang tanah yang berada di wilayah administrasi Desa Pelandia, Kecamatan Buke.

Namun, pihak Samsuddin menganggap lahan tersebut masuk ke wilayah Desa Andoolo. Adi menilai perbedaan klaim itu membuat masyarakat terus merasa resah. Menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum harus segera menyelesaikan persoalan tersebut agar konflik sosial tidak meluas.

Adi juga meminta organisasi advokat tempat Samsuddin bernaung mengevaluasi anggotanya.

“Kami meminta organisasi advokat mengevaluasi Saudara Samsuddin. Kami menilai tindakannya meresahkan masyarakat. Ia diduga berulang kali berupaya menguasai lahan milik masyarakat dengan memanfaatkan relasi yang dimilikinya. Negara tidak boleh kalah oleh praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Adi.

Dugaan Penyimpangan Pertanahan Konawe Jadi Tuntutan Mahasiswa

Mahasiswa menyampaikan empat tuntutan kepada KPK RI dan Kejaksaan Agung RI.

Pertama, mereka meminta aparat mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang serta permintaan uang dalam proses penerbitan dan balik nama sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan.

Kedua, mereka meminta aparat menelusuri aliran dana beserta pihak yang diduga terlibat.

Ketiga, mereka meminta aparat mengusut pihak yang diduga memanipulasi administrasi dan dokumen pertanahan sehingga merugikan masyarakat.

Keempat, mereka meminta aparat menyelidiki oknum pertanahan yang diduga mengukur lahan ketika para pihak masih memperkarakan tanah tersebut.

Dugaan Penyimpangan Pertanahan Konawe Perlu Penanganan Transparan

Adi menegaskan bahwa aksi tersebut bertujuan melindungi hak masyarakat sekaligus menjaga integritas pelayanan publik di sektor pertanahan.

“Kami mendesak KPK RI dan Kejaksaan Agung RI segera mengambil langkah hukum yang konkret, profesional, dan transparan. Kami juga meminta aparat mengungkap seluruh fakta serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum,” tutup Adi.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Stok Pertalite aman di seluruh SPBU Pertamina Indonesia

    Pertamina: Stok BBM Pertalite tersedia dan distribusi ke SPBU normal

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM subsidi jenis Pertalite tetap aman dan tersedia di seluruh Indonesia. Pertamina juga menjaga distribusi Pertalite agar berjalan normal di seluruh SPBU. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan Pertamina terus memantau stok dan penyaluran BBM secara realtime di seluruh wilayah Indonesia. “Kami memastikan […]

  • KPK periksa lima saksi dalam kasus gratifikasi batu bara di Kutai Kartanegara

    KPK periksa lima saksi soal PNBP produksi tambang di Kutai Kartanegara

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi pada Selasa (2/6/2026) untuk mendalami dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menelusuri penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan. Fokus pemeriksaan meliputi iuran tetap dan iuran produksi atau royalti batu bara. […]

  • Pers jaga kualitas informasi saat peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta”

    Dewan Pers Tegaskan Peran Pers Jaga Kualitas Informasi di Era Disrupsi Digital

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 96
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan pers tetap memegang peran penting di tengah derasnya arus informasi digital. Dalam peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta, Minggu, Komaruddin menyebut pers berfungsi menjaga kualitas informasi yang diterima publik. “Pers itu perannya tidak akan tergusur karena pers menjaga kualitas informasi,” kata Komaruddin. Ia mengibaratkan […]

  • Polres OKU ditikam bandar narkoba saat penangkapan

    Anggota Polres OKU Ditikam Bandar Narkoba Saat Penangkapan di Pasar Atas Baturaja

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Anggota Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Brigpol Joni Agustoni mengalami luka tusuk saat menangkap bandar narkoba di kawasan Pasar Atas, Baturaja, Selasa (26/5/2026). Meski pelaku sempat melarikan diri, polisi bersama warga akhirnya berhasil menangkapnya. Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo mengatakan pelaku berinisial AJ merupakan residivis kasus narkotika yang […]

  • Warga Palestina protes kebijakan Israel di Tepi Barat

    Israel Kuasai Tepi Barat, Kebijakan Baru Picu Kecaman 8 Negara Muslim

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 242
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Israel kuasai Tepi Barat melalui kebijakan baru yang memperluas kontrol administratif dan permukiman di wilayah Palestina. Langkah ini langsung berdampak pada kehidupan warga sipil Palestina dan memicu kecaman internasional dari sejumlah negara mayoritas Muslim. Isu ini menguat saat proses perdamaian Israel , Palestina mengalami kebuntuan. Perluasan permukiman dan pengambilalihan kewenangan lokal membuat […]

  • etnosains Papua lokal dalam pembangunan daerah

    Wamen HAM Dorong Pembangunan Papua Berbasis Etnosains dan Kearifan Lokal

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 148
    • 0Komentar

    JAYAPURA, (kabaristana.com) – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto mendorong pemerintah menerapkan pendekatan etnosains dalam pembangunan Papua. Ia menilai pendekatan tersebut mampu menghadirkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat. Mugiyanto menyampaikan hal itu saat membuka Konferensi APS ke-3 di Papua Youth Creative Hub (PYCH), Jayapura, Jumat (29/5/2026). Menurutnya, Papua bukan sekadar wilayah […]

expand_less