Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tag "KPK RI"

KPK RI

Bea Cukai Kendari didesak mengevaluasi pengawasan atas maraknya peredaran rokok ilegal di Sulawesi Tenggara.

GMH Sultra-Jakarta Desak Copot Kepala Bea Cukai Kendari, Soroti Maraknya Rokok dan Alkohol Ilegal

  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • account_circle Rahman
  • visibility 15
  • 0Komentar

Jakarta, (kabaristana.com) – Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Sulawesi Tenggara-Jakarta melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kantor Bea dan Cukai Kendari yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan minuman beralkohol ilegal di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua GMH Sultra-Jakarta, Abdi Aditya, menegaskan bahwa maraknya peredaran barang kena cukai ilegal yang berlangsung secara terbuka […]

Korupsi Pematangsiantar KPK menjadi tuntutan aksi DPP GARANSI dan AMPPUH di Jakarta

DPP GARANSI dan AMPPUH Geruduk KPK, Massa Aksi Sebut Wesly Silalahi Wali Kota Terkorup di Indonesia

  • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 37
  • 0Komentar

Jakarta, (kabaristana.com) – Ratusan massa dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Massa menyampaikan berbagai tuntutan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Selain itu, […]

Puskom laporkan KPK terkait dugaan suap izin Prodi Ekonomi Syariah IAI Rawa Aopa

Puskom Indonesia Resmi Laporkan Pendiri yayasan, Ketua Yayasan, Rektor, Wakil Rektor II IAI Rawa Aopa dan oknum pejabat DIKTIS Kemenag RI ke KPK RI

  • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 102
  • 0Komentar

JAKARTA, (kabaristana.com) – Pusat Studi Konstitusi Indonesia (Puskom Indonesia) melaporkan pengelola Yayasan Rawa Aopa/IAI Rawa Aopa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam proses penerbitan izin operasional Program Studi (Prodi) Ekonomi Syariah. Puskom mengirim laporan tersebut ke KPK pada 19 Mei 2026 melalui surat bernomor 176/LP/HAMPEN-PUSKOM/VI/2026. Kepala Bidang […]

Perwakilan Puskom menunjukkan dokumen laporan dugaan suap izin prodi IAI Rawa Aopa usai melapor ke Gedung KPK RI di Jakarta.

Puskom Resmi Laporkan Pengelola Yayasan IAI Rawa Aopa ke KPK RI

  • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
  • account_circle Retanto
  • visibility 148
  • 0Komentar

Jakarta, Kabaristana.com – Pusat Studi Konstitusi Indonesia (Puskom) melaporkan dugaan suap dan gratifikasi dalam proses penerbitan izin operasional Program Studi Ekonomi Syariah IAI Rawa Aopa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Perwakilan Puskom menyerahkan laporan langsung di Gedung KPK RI, Jakarta. Langkah itu menjadi tindak lanjut dari aksi dan pengaduan sebelumnya terkait tata kelola di […]

Menteri PKP bahas lahan Meikarta rusun subsidi

Menteri PKP Datangi KPK Bahas Lahan Meikarta untuk Rusun Subsidi

  • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 259
  • 1Komentar

JAKARTA, Kabaristana.com | Pemanfaatan lahan Meikarta untuk rusun subsidi mulai masuk tahap pembahasan lintas lembaga. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi guna membahas rencana tersebut secara langsung. Maruarar Sirait tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu sekitar pukul 10.56 WIB. Ia langsung memasuki gedung untuk melakukan audiensi […]

Eks Penyidik KPK Kemenhaj Awasi Tata Kelola Haji

Eks Penyidik KPK Kemenhaj Awasi Tata Kelola Haji

  • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
  • account_circle Brian Putra
  • visibility 318
  • 0Komentar

Jakarta, (kabaristana.com) -Pengawasan haji transparan kini menjadi langkah strategis pemerintah. Sebanyak 16 mantan penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), resmi bergabung dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). (13/01/2026). Pemerintah mengambil keputusan ini untuk memperkuat kontrol internal. Dengan langkah tersebut, kementerian ingin mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan. Selain itu, Kemenhaj juga ingin meningkatkan kualitas pelayanan jamaah. […]

expand_less