Desak Perlindungan Pulau Wawonii, HIPMA Konkep-Jakarta dan GMH Sultra-Jakarta Sampaikan Pernyataan Sikap di ESDM RI dan Kemendagri RI

JAKARTA, Kabaristana.com – Himpunan Mahasiswa Konawe Kepulauan (HIPMA Konkep-Jakarta) bersama Gerakan Mahasiswa Hukum Sulawesi Tenggara (GMH Sultra-Jakarta) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Massa aksi menyampaikan aspirasi terkait dugaan persoalan administrasi dan perizinan aktivitas pertambangan PT Adnan Jaya Sekawan (AJS) di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan.

HIPMA Konkep Soroti Dugaan Perizinan Pertambangan

Jenderal Lapangan, Abdi Aditya, menegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan harus mematuhi mekanisme, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, pemerintah harus segera mengevaluasi setiap dugaan ketidaksesuaian dalam proses penerbitan izin maupun pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Selain itu, Abdi mengingatkan pentingnya perlindungan Pulau Wawonii sebagai pulau kecil. Ia meminta pemerintah mengutamakan kelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan dalam setiap kebijakan pertambangan.

“Pulau kecil harus dijaga keberlanjutannya. Setiap aktivitas pertambangan wajib tunduk pada hukum, mengedepankan transparansi, serta memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat,” tegas Abdi.

Massa Minta Evaluasi WIUP PT Adnan Jaya Sekawan

Abdi menjelaskan bahwa wilayah izin usaha PT Adnan Jaya Sekawan mencakup 10 desa di Kecamatan Wawonii Selatan. Akibatnya, sebagian masyarakat mengkhawatirkan dampak terhadap lingkungan, ruang hidup, dan kepastian hukum atas aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Abdi menilai pemerintah perlu mengevaluasi penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Ia mengacu pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Menurutnya, ketentuan tersebut mengatur pembatasan kegiatan penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh proses perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun kerugian bagi masyarakat.

Abdi juga menegaskan bahwa Pulau Wawonii merupakan pulau kecil yang harus memperoleh perlindungan. Karena itu, HIPMA Konkep dan GMH Sultra meminta Kementerian ESDM RI mengevaluasi seluruh proses administrasi dan perizinan PT Adnan Jaya Sekawan.

Kemendagri Diminta Perkuat Pengawasan

Sementara itu, Jenderal Lapangan II, Jabal Nur, menyoroti peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam proses administrasi yang berkaitan dengan PT Adnan Jaya Sekawan.

Menurut Jabal, pemerintah harus segera mengevaluasi setiap dugaan persetujuan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Di samping itu, ia meminta Kementerian Dalam Negeri RI memperkuat pengawasan terhadap proses administrasi pemerintahan daerah.

Ia menegaskan bahwa setiap pejabat daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap keputusan administrasi sesuai asas pemerintahan yang baik. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Massa Sampaikan Sejumlah Tuntutan

Dalam aksi tersebut, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Mereka meminta Kementerian ESDM RI mengevaluasi proses perizinan dan menolak WIUP PT Adnan Jaya Sekawan apabila terbukti tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain itu, massa juga meminta pemerintah meninjau kembali setiap persetujuan administrasi apabila aparat menemukan dugaan pelanggaran prosedur. Mereka juga mendorong pemerintah memperkuat perlindungan Pulau Wawonii sebagai pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, massa menjalankan aksi secara damai. Mereka menyampaikan orasi dan menyerahkan pernyataan sikap kepada perwakilan Kementerian ESDM RI serta Kementerian Dalam Negeri RI.

Mahasiswa Tegaskan Komitmen Mengawal Aspirasi

Jabal Nur menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk komitmen mahasiswa asal Konawe Kepulauan dalam mengawal kepentingan masyarakat.

“Kami berharap pemerintah pusat segera memberikan jawaban yang jelas dan mengambil langkah konkret atas tuntutan yang kami sampaikan. Selama belum ada kepastian dan tindak lanjut yang nyata, kami akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur konstitusional sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat Konawe Kepulauan,” ujar Jabal.

Terakhir, Jabal menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Sebaliknya, mereka ingin menjaga kelestarian Pulau Wawonii, melindungi hak-hak masyarakat, serta memastikan setiap aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, mereka berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian hukum dan menjadikan aspirasi masyarakat Konawe Kepulauan sebagai perhatian serius.

Catatan Redaksi: Berita ini memuat pernyataan dan tuntutan dari peserta aksi. Dugaan yang disampaikan merupakan pandangan pihak pengunjuk rasa dan belum merupakan putusan hukum yang berkekuatan tetap. Kabaristana.com membuka ruang hak jawab bagi PT Adnan Jaya Sekawan, Kementerian ESDM RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maupun Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memberikan tanggapan.