Praktisi Hukum: Gubernur ASR Harus Jadikan Kritik Ridwan Bae sebagai Bahan Evaluasi
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 40
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (KABARISTANA.COM ) – Kritik yang disampaikan Ridwan Bae terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), merupakan bentuk kontrol publik yang harus dipandang sebagai nutrisi positif bagi jalannya pemerintahan. Kritik tidak seharusnya dimaknai sebagai serangan politik, apalagi dianggap sebagai upaya menjatuhkan kepemimpinan daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Midul Makati, S.H., M.H., Praktisi Hukum, yang menilai bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, seorang kepala daerah tidak boleh alergi terhadap kritik dan terkesan Otoriter. Justru kritik dari tokoh politik dan anggota legislatif, akademisi, maupun masyarakat sipil harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Jangan melihat kritik sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Kritik adalah nutrisi demokrasi dan vitamin bagi pemerintahan. Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang bebas dari kritik, melainkan pemerintah yang mampu menerima, mengkaji, dan menindaklanjuti kritik secara bijaksana,” tegas Midul Makati.
Ia juga menegaskan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif harus tetap berada dalam koridor checks and balances. Fungsi pengawasan DPR RI maupun DPRD terhadap pemerintah merupakan bagian dari mekanisme konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat.
Menurut Midul, Gubernur ASR seharusnya menjadikan setiap kritik sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan, kebijakan ekonomi daerah, investasi, pendidikan, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
“Rakyat tidak membutuhkan pemerintahan yang hanya pandai membangun citra dan mempertahankan popularitas. Rakyat membutuhkan hasil nyata, kebijakan yang terukur, pembangunan yang berkeadilan, serta keberanian pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia berharap agar perbedaan pandangan politik antara Ridwan Bae dan Gubernur ASR tidak berkembang menjadi konflik personal maupun kepentingan kelompok. Substansi kritik harus ditempatkan di atas ego politik dan kepentingan kekuasaan.
“Sulawesi Tenggara terlalu besar untuk dikorbankan karena ego politik Gubernur Andi Sumangerukka (ASR). Kritik harus dijawab dengan kinerja, bukan dengan kemarahan. Pemerintah harus membuktikan kepemimpinannya melalui kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup Midul Makati.
- Penulis: Redaksi 1
Saat ini belum ada komentar