Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » politik » Adhiyaksa Watch: Praperadilan Febrie Jangan Hentikan Pengusutan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Adhiyaksa Watch: Praperadilan Febrie Jangan Hentikan Pengusutan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
  • visibility 138
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Kabaristana.com — Adhiyaksa Watch Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah. Organisasi itu menyoroti peran Febrie dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Ketua Bidang Hukum Eksekutif Nasional Adhiyaksa Watch Indonesia, Muhamad Rizki, meminta pemerintah memeriksa seluruh kewenangan Febrie selama menjalankan tugas. Ia juga meminta aparat menelusuri aset, transaksi, dan aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Ini bukan soal menghakimi Febrie. Tetapi kewenangan yang pernah dimiliki, keputusan yang dibuat, perkembangan kekayaan, aset yang ditemukan dan aliran dana harus diuji. Kalau ada hubungan dengan perkara, jangan ditutup-tutupi,” kata Rizki dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8/2026).

Adhiyaksa Watch Soroti Aset

Rizki menyoroti informasi tentang uang sekitar Rp476 miliar dan emas seberat 74 kilogram dalam perkara tersebut. Ia meminta penyidik menelusuri asal-usul uang dan pemilik aset itu.

Selain itu, penyidik perlu memeriksa kemungkinan hubungan aset tersebut dengan kewenangan jabatan. Pemeriksaan itu dapat membantu aparat melihat hubungan antara transaksi, aset, dan perkara.

“Barang sitaan bukan otomatis bukti seseorang bersalah. Tetapi nilainya sangat besar dan wajib dijelaskan secara hukum. Apalagi jika terdapat perbedaan dengan harta yang dilaporkan secara resmi,” ujarnya.

Meski demikian, Rizki mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menyimpulkan kesalahan Febrie. Ia meminta aparat memeriksa bukti secara objektif dan menyampaikan hasilnya melalui proses hukum.

Satgas PKH Perlu Dievaluasi

Selanjutnya, Rizki menyoroti 1.063 aktivitas pertambangan ilegal yang sebelumnya Presiden Prabowo ungkap. Pemerintah menyebut aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara sedikitnya Rp300 triliun.

“Publik berhak tahu, dari 1.063 tambang itu berapa yang benar-benar menjadi perkara pidana, berapa tersangka, berapa aset yang disita dan berapa yang kembali kepada negara. Jangan hanya menghitung kawasan yang ditertibkan,” kata Rizki.

Karena itu, Rizki meminta pemerintah membuka hasil kerja Satgas PKH secara jelas. Pemerintah perlu menjelaskan jumlah perkara, tersangka, aset, dan nilai pemulihan keuangan negara.

Ia juga meminta aparat memeriksa setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan. Jika penyidik menemukan bukti, aparat harus menindaklanjutinya sesuai hukum. Sebaliknya, jika penyidik tidak menemukan bukti, aparat perlu menjelaskan hasil pemeriksaan.

“Telusuri keputusan, transaksi, aset dan aliran uangnya. Kalau terbukti, proses. Kalau tidak terbukti, jelaskan. Jangan berdasarkan rumor, tetapi jangan pula mengabaikan bukti.”

Rizki Hormati Praperadilan Febrie

Sementara itu, Rizki menghormati langkah Febrie yang mengajukan praperadilan. Ia menilai tersangka memiliki hak untuk menguji proses hukum melalui mekanisme tersebut.

Namun, Rizki berharap majelis hakim memeriksa seluruh proses penyidikan secara objektif. Ia juga meminta hakim memastikan aparat menjalankan proses hukum sesuai aturan.

“Praperadilan ditolak bukan berarti Febrie dinyatakan bersalah. Itu hanya memastikan perkara pokok dapat diuji melalui mekanisme pembuktian di persidangan,” katanya.

Menurut Rizki, praperadilan memiliki fungsi berbeda dengan persidangan perkara pokok. Persidangan nantinya akan menguji bukti dan menentukan perkara berdasarkan hukum.

Presiden Diminta Periksa Kinerja Satgas

Adhiyaksa Watch Indonesia juga meminta Presiden Prabowo meminta laporan khusus mengenai kinerja Satgas PKH selama Febrie menjalankan fungsi kepemimpinan.

Rizki meminta laporan tersebut memuat jumlah perkara pidana, perkembangan penyidikan, aset yang ditemukan aparat, dan nilai pemulihan keuangan negara.

“Presiden jangan hanya menerima laporan berapa kawasan yang ditertibkan. Presiden harus tahu siapa yang diproses, siapa yang menikmati keuntungan, berapa aset yang ditemukan dan berapa uang yang benar-benar kembali kepada negara.”

Rizki menegaskan bahwa permintaan evaluasi tidak bertujuan menghakimi Febrie. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Kami tidak meminta Febrie dihukum melalui opini publik. Kami meminta hukum bekerja tanpa perlakuan istimewa. Jika proses penyidikan sah, biarkan perkara dibuktikan di pengadilan dan seluruh dugaan aliran dana, aset serta penyalahgunaan kewenangan dibuka berdasarkan alat bukti,” tutup Rizki.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo membahas under invoicing ilegal di DPR RI

    Prabowo Soroti Under-Invoicing, Potensi Kebocoran Negara Capai Rp16.000 Triliun

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 206
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik ilegal under-invoicing saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026). Ia menilai praktik tersebut menjadi salah satu penyebab kebocoran kekayaan negara dari sektor perdagangan sumber daya alam. Prabowo menegaskan banyak keuntungan ekspor Indonesia tidak kembali ke dalam negeri. Ia menyebut praktik under-invoicing, transfer pricing, […]

  • pilih kosmetik aman sebelum membeli produk kecantikan online

    DPR Ingatkan Masyarakat Lebih Cerdas Memilih Kosmetik dan Obat

    • calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, meminta masyarakat lebih cermat memilih kosmetik, obat, jamu, dan makanan yang beredar di pasaran maupun platform online. Ia menyampaikan imbauan tersebut saat mengikuti kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat tahun 2026 di Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ade menyoroti […]

  • Sebut Pelayanan Buruk, Ketua GP Alwashliyah Labura Ilham Hutabarat MInta Copot Pejabat PLN Rantau Prapat

    Sebut Pelayanan Buruk, Ketua GP Alwashliyah Labura Ilham Hutabarat MInta Copot Pejabat PLN Rantau Prapat

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Al Washliyah Labuhanbatu Utara (PD GPA Labura) menyoroti kinerja Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Rantau Prapat. Organisasi itu menilai pelayanan kelistrikan di Kecamatan Kualuh Hilir masih jauh dari harapan masyarakat. Ketua PD GPA Labura, Ilham Hutabarat, menyampaikan kritik tersebut saat konferensi pers di sela kegiatan resmi di […]

  • Pertemuan pemerintah dan platform digital dalam program digital UMKM 2026 untuk mendorong transformasi pelaku usaha

    Program Digital UMKM 2026 Pacu 1.200 Usaha Naik Kelas dan Tembus Pasar Online

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 385
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Pemerintah mempercepat program digital UMKM 2026 untuk mendorong pelaku usaha masuk ke ekosistem digital. Pemerintah menggandeng TikTok Shop dan Tokopedia agar sekitar 1.200 pelaku usaha dari berbagai daerah dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Selain itu, pemerintah mendorong […]

  • pasar digital adil UMKM Indonesia

    Pemerintah Geser Strategi: UMKM Didorong Lebih Kompetitif di Era Pasar Digital

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 358
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Pemerintah kini mengubah arah kebijakan untuk mendorong UMKM berkembang lebih cepat. Sebelumnya, pemerintah menekankan pentingnya kehadiran UMKM di platform digital. Kini, pemerintah berfokus pada peningkatan kualitas usaha. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa fase “go online” sudah terlampaui. Oleh karena itu, pemerintah mendorong UMKM agar lebih produktif sekaligus kompetitif. […]

  • Aksi Jilid III, KPIT Desak Kemendiksaintek Hapus Desil dalam Syarat Penerimaan KIP Kuliah

    Aksi Jilid III, KPIT Desak Kemendiksaintek Hapus Desil dalam Syarat Penerimaan KIP Kuliah

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 328
    • 0Komentar

    Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Indonesia Timur (KPIT) kembali menggelar aksi jilid III. Aksi berlangsung di depan Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek), Senin, 14 September 2026. KPIT Soroti Sistem Desil KIP Kuliah Dalam aksi tersebut, KPIT mendesak Kemendiksaintek menghapus sistem desil sebagai salah satu syarat penerimaan Kartu […]

expand_less