Kembali Geruduk Kejagung dan Mabes Polri, Kasmi Desak Pemeriksaan Dugaan TPPU Kasus Nikel PT PCM
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month Senin, 16 Nov 2026
- visibility 114
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Komite Aksi Strategis Mahasiswa Indonesia (KASMI) kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Senin (16/11/2026).
Aksi lanjutan tersebut dilakukan setelah kasmi sebelumnya telah menggelar demonstrasi Jilid I di lokasi yang sama. Kasmi menilai belum memperoleh tanggapan yang memadai dari aparat penegak hukum atas sejumlah tuntutan terkait pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara ore nikel ilegal dari wilayah eks Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Pandu Citra Mulia (PT PCM).
Dalam aksi tersebut, KASMI kembali mendesak Kejagung dan Mabes Polri agar menelusuri seluruh fakta yang terungkap selama proses persidangan, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain yang dinilai belum didalami secara menyeluruh.
Ketua Umum KASMI, Rahman, secara khusus menyoroti nama berinisial HFA yang disebut sebagai Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sultra. Ia mempertanyakan apakah dugaan keterkaitan HFA dengan transaksi ore nikel sekitar 15.540 WMT telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai proses penyidikan hanya berhenti pada pihak-pihak yang sudah diproses, sementara dugaan keterlibatan pihak lain yang muncul dalam fakta persidangan tidak didalami,” tegas Rahman.
Selain itu, Rahman meminta aparat penegak hukum agar menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Salah satu hal yang disoroti adalah dugaan pembiayaan penyewaan jet pribadi dalam kegiatan pelantikan BPD HIPMI Sultra.
Kasmi juga meminta agar dugaan aliran dana dalam proses pemilihan Rektor Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka periode 2026–2030 turut didalami. Menurut mereka, penelusuran tersebut diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dana yang diduga berasal dari transaksi ore nikel ilegal dengan kegiatan lainnya, termasuk kemungkinan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Kami ingin seluruh dugaan yang berkaitan dengan perkara ini diperiksa secara objektif dan transparan. Jika memang terdapat aliran dana atau indikasi tindak pidana lain, aparat penegak hukum harus menelusurinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” lanjut Rahman.
Melalui aksi Jilid II ini, kasmi meminta Kejagung RI dan Mabes Polri memberikan perhatian terhadap seluruh materi yang disampaikan, termasuk melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang disebut dalam fakta persidangan. Mereka juga meminta perkembangan penanganan perkara disampaikan secara transparan dan akuntabel kepada publik.
Rahman menegaskan, KASMI akan terus mengawal proses hukum tersebut hingga seluruh dugaan yang disampaikan mendapatkan kejelasan melalui mekanisme penegakan hukum.
“Kami berharap aparat penegak hukum segera mengambil tindakan dan menindaklanjuti seluruh dugaan yang telah kami sampaikan. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga seluruh fakta terungkap dan proses hukum berjalan secara transparan serta adil,” tutupnya.
- Penulis: Redaksi 1
- Sumber: https://kabaristana.com



Saat ini belum ada komentar