Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Diduga Beroperasi Tanpa Kuota RKAB, KPHS Minta Dirut PT PUP Diproses

Diduga Beroperasi Tanpa Kuota RKAB, KPHS Minta Dirut PT PUP Diproses

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
  • visibility 97
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Koalisi Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Massa menyoroti dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan PT Pandu Urane Perkasa (PUP) di Desa Wawo Wonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Aksi ini dipimpin oleh Sardianto, S.H., selaku Koordinator Aksi dan Brian,selaku Jenderal Lapangan.

Dugaan: Tambang Jalan Terus, Kuota RKAB 2026 Nihil

Dalam orasinya, Sardianto mendesak Kementerian ESDM RI segera mengatensi dugaan aktivitas PT PUP yang beroperasi tanpa Kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026.

“Ini pelanggaran hukum yang nyata dan terang-terangan. Bagaimana mungkin perusahaan bisa menambang, mengeruk, dan mengangkut ore, sementara RKAB-nya tidak ada kuotanya? Ini bukan lagi pelanggaran administrasi, ini sudah masuk pidana pertambangan,” tegas Sardianto.

Menurutnya, Mabes Polri dan Kementerian ESDM harus segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT Pandu Urane Perkasa.

Sementara itu, Jenderal Lapangan, Brian, memaparkan sejumlah bukti hasil investigasi lapangan yang dihimpun koalisi.

“Ini berdasarkan akumulasi data yang kami himpun dari hasil investigasi, dokumentasi foto, dan video aktivitas dari bulan April hingga Oktober 2026. Dan informasi terakhir yang kami terima, saat ini PT PUP masih beraktivitas secara diam-diam,” ungkap Brian.

Brian menegaskan, di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT PUP ditemukan aktivitas galian yang diduga dilakukan tanpa kuota RKAB Tahun 2026.

“Kami minta Mabes Polri dan Kementerian ESDM segera memeriksa Kepala Dinas ESDM Sultra terkait pengawasannya yang dinilai gagal, serta memeriksa Dirut PT PUP dan melakukan sidak lapangan,” lanjutnya.

“Kami juga meminta dengan tegas: *TOLAK segala bentuk pengajuan penerbitan RKAB PT PUP* sebelum kasus ini dituntaskan. Jangan terbitkan izin baru untuk perusahaan yang diduga melanggar,” tegas Brian.

KPHS Soroti Dugaan Pelanggaran Sejumlah Regulasi

Koalisi Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (KPHS) menegaskan, dugaan aktivitas pertambangan tanpa kuota RKAB Tahun 2026 bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan di sektor pertambangan.

2. Panggil dan Periksa Kepala Dinas ESDM Sultra atas dugaan gagal melakukan pengawasan kegiatan pertambangan di wilayah PT PUP.

3. Mabes Polri Segera Turun Lapangan dan Sidak ke lokasi IUP PT PUP di Desa Wawo Wonua, Palangga Selatan, Konawe Selatan.

4. Tolak Penerbitan RKAB PT PUP sampai ada kejelasan hukum dan hasil pemeriksaan.

5. Hentikan Total Aktivitas Tambang PT PUP sampai RKAB disetujui secara sah sesuai ketentuan.

Koalisi menegaskan, aktivitas pertambangan tanpa kuota RKAB bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan melanggar sejumlah aturan:

1. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba (Perubahan UU No. 4 Tahun 2009)

Pasal 158: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 Miliar.

Pasal 161: Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 Miliar.

– Pasal 151 ayat (1): Pemegang IUP WAJIB menyusun dan menyampaikan RKAB untuk persetujuan Menteri/Gubernur. Tanpa RKAB yang disetujui, kegiatan produksi tidak sah.

2. PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

– Pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan produksi sebelum RKAB disetujui. Kegiatan produksi tanpa RKAB dianggap kegiatan tanpa izin.

3. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan.

RKAB adalah dokumen wajib yang memuat rencana kerja, volume produksi, dan anggaran biaya. Kuota produksi yang tercantum dalam RKAB adalah batas legal untuk menambang. Menambang di luar / tanpa kuota RKAB menambang di luar izin.

4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika aktivitas galian dilakukan tanpa dokumen lingkungan yang sesuai dengan RKAB, dapat dikenakan sanksi pidana lingkungan dan ganti rugi.

Kesimpulan Hukum Koalisi: IUP saja tidak cukup. IUP tanpa RKAB yang disetujui TIDAK BOLEH PRODUKSI. Jika tetap produksi, maka hasil tambangnya adalah barang ilegal, dan penjualannya juga ilegal.

Massa aksi menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada penindakan nyata. Jika dalam 7 x 24 jam tidak ada tindak lanjut, pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri, KPK RI, dan Komisi XII DPR RI.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • UU Perampasan Aset Disahkan, Nama Dasco Menguat dalam Bursa Wapres

    UU Perampasan Aset Disahkan, Nama Dasco Menguat dalam Bursa Wapres

    • calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
    • account_circle Redaksi 1
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Jakarta – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset pada 19 November 2026 menjadi catatan penting bagi perjalanan politik Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Pengesahan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana komitmen politik yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterjemahkan menjadi keputusan konkret melalui lembaga negara. Pengamat politik dan kebijakan publik, Aldi Pradana, menilai keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan […]

  • Forum IRPII bersama BEKRAF di Jakarta membahas standarisasi dan kolaborasi industri periklanan nasional

    IRPII Satukan Industri Iklan Nasional, BEKRAF Tegaskan Dukungan Implementasi Kesepakatan

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 344
    • 0Komentar

    Forum industri iklan IRPII menjadi momentum penting bagi industri periklanan nasional untuk menyatukan visi, memperkuat kolaborasi, dan mendorong standarisasi melalui Industry Alignment Forum di Jakarta dengan dukungan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF). JAKARTA, duasatunews.com – 9 Februari 2026,  Forum industri iklan IRPII menjadi momentum penting bagi industri periklanan nasional untuk menyatukan visi, memperkuat kolaborasi, dan mendorong […]

  • Kampanye 50 In 5 untuk memperkuat layanan digital Indonesia

    Indonesia Gabung Kampanye Global 50-in-5, Perkuat Layanan Publik Digital Berbasis Masyarakat

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 211
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Pemerintah Indonesia resmi bergabung dalam Kampanye Global 50-in-5. Langkah ini bertujuan mempercepat pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) yang aman, inklusif, dan terintegrasi. Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan transformasi digital harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan transformasi tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat. Keberhasilan terlihat dari kemudahan yang dirasakan masyarakat saat […]

  • Ibukota Nusantara (IKN).

    Investasi Properti Dubai di IKN: Peluang Strategis

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Porondosi
    • visibility 382
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com- Investasi Dubai terus menunjukkan tren positif seiring percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemerintah Indonesia merancang IKN sebagai pusat pemerintahan modern dengan konsep kota cerdas, rendah emisi, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadikan IKN bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga magnet investasi global. (27/01/2026). Investor asal Dubai dan kawasan Timur Tengah melihat IKN sebagai peluang […]

  • Petani memanen sayuran hortikultura di lahan pertanian Kota Batu sebagai upaya menjaga produktivitas melalui Green House Kota Batu saat menghadapi fenomena bediding.

    Pemkot Batu Maksimalkan Green House Hadapi Ancaman Bediding

    • calendar_month Minggu, 7 Jun 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com)– Green House Kota Batu menjadi langkah utama Pemerintah Kota Batu untuk melindungi tanaman dari dampak fenomena bediding saat musim kemarau. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Hendry Suseno, mengatakan fasilitas tersebut membantu petani menjaga suhu dan kondisi tanaman agar tetap optimal ketika suhu udara menurun. Solusi Hadapi Bediding Pemerintah Kota Batu […]

  • Presiden Prabowo mengembalikan anggaran TKD Aceh untuk pemulihan bencana

    Wagub Aceh: Terima Kasih Presiden Prabowo atas Kebijakan Anggaran

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 426
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pengembalian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Aceh. Kebijakan ini dinilai penting untuk mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana. Fadhlullah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan anggaran tersebut. Ia menilai keputusan Presiden membantu daerah menjalankan program pemulihan secara lebih cepat. […]

expand_less