Indonesia Gabung Kampanye Global 50-in-5, Perkuat Layanan Publik Digital Berbasis Masyarakat
- account_circle Rahman
- calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
- visibility 182
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, (kabaristana.com) – Pemerintah Indonesia resmi bergabung dalam Kampanye Global 50-in-5. Langkah ini bertujuan mempercepat pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) yang aman, inklusif, dan terintegrasi.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan transformasi digital harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan transformasi tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat. Keberhasilan terlihat dari kemudahan yang dirasakan masyarakat saat mengakses layanan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menghadiri OECD Global Symposium 2026 di Seoul, Korea Selatan.
Indonesia Perkuat Infrastruktur Digital
Kampanye 50-in-5 mempertemukan berbagai negara dan mitra global. Program ini mendorong penguatan identitas digital, pembayaran digital, pertukaran data, kecerdasan artifisial (AI), dan layanan pemerintah terintegrasi.
Rini menegaskan Indonesia ingin menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan responsif. Pemerintah juga ingin memastikan setiap warga memperoleh akses yang sama terhadap layanan digital.
“DPI bukan hanya soal teknologi. DPI membantu pemerintah hadir lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Rini.
Layanan Publik Harus Lebih Mudah
Rini menjelaskan masyarakat merasakan manfaat transformasi digital melalui pelayanan yang sederhana. Seorang ibu di desa, misalnya, tidak perlu meninggalkan pekerjaannya hanya untuk mengurus dokumen keluarga.
Lansia juga dapat mengakses layanan pemerintah tanpa menghadapi proses birokrasi yang rumit. Karena itu, pemerintah terus mempercepat integrasi layanan digital.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia membutuhkan sistem digital yang kuat. Sistem tersebut dapat mengurangi kesenjangan layanan antarwilayah.
Penguatan IKD dan Portal INAku
Pemerintah terus mengembangkan ekosistem DPI melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD), Sistem Penghubung Data dan Layanan Digital Pemerintah (SPDLDP), dan Satu Data Indonesia (SDI).
Pemerintah juga memanfaatkan analitik data dan kecerdasan artifisial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pemerintah mengembangkan portal layanan terpadu INAku sebagai pintu masuk berbagai layanan pemerintah.
Hingga 19 Mei 2026, sebanyak 19,35 juta warga telah mengaktifkan IKD. Pemerintah menargetkan sekitar 50 juta pengguna pada tahap berikutnya.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memperkuat proses pendaftaran digital. Sistem baru memanfaatkan teknologi pengenalan wajah dan liveness detection.
QRIS Dorong Interoperabilitas Digital
Hingga April 2026, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah telah menghubungkan 447 instansi. Langkah ini mempercepat pertukaran data dan integrasi layanan.
Di sektor pembayaran digital, QRIS mencatat lebih dari 10,33 miliar transaksi. Sistem ini melayani lebih dari 58 juta pengguna dan 41 juta merchant di seluruh Indonesia.
Mayoritas pengguna berasal dari kalangan UMKM. QRIS juga telah terhubung dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan China.
Banyuwangi Jadi Percontohan Transformasi Digital
Pemerintah menjalankan proyek percontohan perlindungan sosial berbasis DPI di Kabupaten Banyuwangi.
Program ini mengintegrasikan identitas digital, verifikasi biometrik, dan pertukaran data yang aman. Hasilnya, proses verifikasi penerima bantuan menjadi jauh lebih cepat.
Sebelumnya, proses verifikasi dapat berlangsung hingga 200 hari. Kini, petugas dapat menyelesaikannya dalam hitungan menit hingga beberapa jam.
Indonesia Siapkan Global DPI Summit 2027
Pemerintah mengajak masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan pemerintah daerah untuk memperkuat transformasi digital nasional.
Indonesia juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga internasional. Mitra tersebut antara lain World Bank, ADB, UNDP, OECD, dan Co-Develop.
Sebagai bentuk komitmen global, Indonesia tengah mempersiapkan penyelenggaraan Global DPI Summit 2027 di Bali. Forum tersebut akan menjadi ajang kolaborasi berbagai negara dalam memperkuat ekosistem infrastruktur publik digital.
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: Tim Redaksi
Saat ini belum ada komentar