Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukrim » PP GPI Mengutuk Keras Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis Kontras Adrie Yunus

PP GPI Mengutuk Keras Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis Kontras Adrie Yunus

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
  • visibility 212
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (Kabaristana.com) | Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) mengecam keras penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Adrie Yunus. Organisasi itu menilai tindakan tersebut sebagai kekerasan brutal yang mencederai nilai kemanusiaan.

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI, Midul Makati, SH., MH, menyatakan serangan itu tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Menurutnya, kekerasan terhadap aktivis sipil juga mengancam ruang demokrasi.

“Serangan ini tidak hanya menyasar individu. Tindakan itu juga dapat menekan gerakan masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan,” kata Midul.

Serangan Dinilai Mengancam Gerakan Sipil

Midul menilai kasus penyiraman air keras ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Tindakan kekerasan terhadap aktivis dapat menciptakan rasa takut di masyarakat.

Ia menegaskan bahwa negara harus menjamin keselamatan setiap pembela hak asasi manusia. Perlindungan tersebut menjadi bagian penting dari sistem demokrasi.

PP GPI Rujuk Regulasi Perlindungan HAM

PP GPI mengingatkan bahwa Indonesia memiliki aturan yang melindungi pembela HAM. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, terdapat Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan.

Karena itu, PP GPI meminta aparat kepolisian mengusut kasus ini secara cepat dan profesional. Proses hukum juga harus berjalan transparan.

PP GPI menilai penegakan hukum sangat penting dalam kasus ini. Aparat harus mengungkap pelaku dan motif serangan.

Langkah tegas akan memberi keadilan bagi korban. Penindakan juga dapat mencegah kekerasan serupa di masa depan.

Seruan Menolak Kekerasan

PP GPI mengajak masyarakat menolak segala bentuk kekerasan. Organisasi tersebut menilai demokrasi harus berjalan dalam suasana aman dan berkeadaban.

PP GPI juga menyampaikan solidaritas kepada Adrie Yunus dan keluarganya. Mereka berharap korban segera pulih dari luka yang dialami.

“Perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa,” ujar Midul.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • pembatasan medsos anak oleh DPRD Palembang M Normansyah

    DPRD Palembang Dukung Pembatasan Medsos Anak, Dinilai Lindungi Generasi Digital

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Palembang, (Kabaristna.com)  || DPRD Palembang mendukung kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Kebijakan ini mulai berlaku pada 28 Maret 2026. Ketua Komisi IV DPRD Palembang, M. Normansyah, menyatakan dukungannya secara langsung. Ia menilai langkah ini penting untuk melindungi anak di ruang digital. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan tersebut dengan […]

  • kenaikan tarif AS terhadap Korea Selatan dibahas dalam pertemuan dagang bilateral

    Kenaikan Tarif AS terhadap Korea Selatan Dibahas di Washington

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 339
    • 0Komentar

    Kenaikan tarif AS terhadap Korea Selatan menjadi perhatian serius pemerintah Seoul. Rencana kebijakan perdagangan tersebut mendorong langkah diplomasi langsung ke Washington. Jakarta, kabaristana.com | Kenaikan tarif AS terhadap Korea Selatan mendorong pemerintah Seoul mengambil langkah diplomasi langsung ke Amerika Serikat. Pemerintah Korea Selatan menilai komunikasi bilateral penting untuk menjaga kepastian perdagangan dan stabilitas ekonomi. Kantor […]

  • pemerasan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan dan KPK

    KPK Periksa Sekjen Kemenaker Terkait Dugaan Pemerasan Sertifikat K3

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 190
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) Kasus pemerasan sertifikat K3 kembali menjadi perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi sebagai saksi untuk mendalami dugaan praktik pemerasan dalam layanan sertifikasi keselamatan kerja. Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) memeriksa Cris Kuntadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan […]

  • Peta lokasi Gempa Laut Sulawesi dan wilayah terdampak tsunami skala mikro

    BMKG: Gempa 7,7 magnitudo di Laut Sulawesi bukan zona megathrust

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 102
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan gempa bumi magnitudo 7,7 di Laut Sulawesi pada Senin pagi berasal dari zona subduksi aktif Laut Filipina. Gempa tersebut tidak berasal dari zona megathrust seperti yang banyak diperbincangkan. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menyampaikan kesimpulan itu berdasarkan analisis Pusat Gempa Nasional. Menurutnya, wilayah Laut […]

  • harga emas Pegadaian hari ini naik di gerai Pegadaian

    Harga Emas Pegadaian Menguat di Akhir Pekan, UBS Tembus Rp2,9 Juta per Gram

    • calendar_month Minggu, 15 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 284
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Kenaikan harga emas batangan kembali menekan daya beli masyarakat dan memengaruhi keputusan investasi publik. Pada Minggu pagi, harga emas yang diperdagangkan melalui Pegadaian melanjutkan tren penguatan, sehingga memicu kewaspadaan di kalangan pembeli ritel. Tren Kenaikan Berlanjut di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Kondisi ini menjadi relevan karena emas masih berfungsi sebagai instrumen lindung nilai […]

  • GPM Sultra desak Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tambang nikel Kolaka

    GPM Sultra Desak Kejagung Periksa Ketua DPD Golkar Kolaka dalam Kasus Dugaan Korupsi Nikel

    • calendar_month Sabtu, 18 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 83
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) — Gerakan Pemuda Mahasiswa Sulawesi Tenggara (GPM Sultra) Jakarta mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengambil alih penanganan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Desakan itu muncul setelah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) memperluas penyidikan. Dalam proses tersebut, penyidik menggeledah rumah jabatan dan rumah pribadi Wakil Bupati Kolaka. […]

expand_less