Black Out Pulau Sumatera, PP HIMMAH Demo PLN Tuntut Copot Dirut Darmawan Prasodjo
- account_circle Rahman
- calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
- visibility 31
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Massa Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (PP HIMMAH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta, Kamis (4/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut evaluasi, pencopotan, dan proses hukum terhadap Direktur Utama PLN terkait pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda Pulau Sumatera.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, (kabaristana.com) – Ratusan masa Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (PP HIMMAH) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Kegiatan ini diselenggarakan untuk menuntut pertanggungjawaban penuh Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, atas kegagalan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman total (blackout) melanda seluruh wilayah Pulau Sumatera selama dua hari berturut-turut.
Dalam orasi yang disampaikan lantang dari atas mobil komando, Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, menegaskan bahwa insiden pemadaman masif tersebut bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan bukti nyata kegagalan total manajemen dalam menjaga keandalan infrastruktur energi nasional.
“Pemadaman listrik yang menutup seluruh Sumatera selama dua hari adalah bukti kegagalan fatal pimpinan PLN. Atas dasar ini, kami menuntut pertanggungjawaban nyata. Darmawan Prasodjo harus segera dicopot dan mundur dari jabatannya, karena telah gagal sepenuhnya mengelola kelistrikan yang seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan publik,” tegas Abdul Razak dengan tegas.
Tidak hanya menyoroti kinerja buruk, PP HIMMAH juga menyoroti isu integritas kepemimpinan. Abdul Razak mengingatkan kembali bahwa nama Darmawan Prasodjo pernah disebut dalam kasus legendaris “Papa Minta Saham” beberapa tahun silam. Hal ini dinilai menjadi bukti bahwa integritas pemimpin pilar BUMN tersebut sudah tercoreng dan tidak layak memegang kendali perusahaan energi strategis negara.
“Kepemimpinan yang mencederai kepercayaan publik dan aturan hukum tidak berhak memimpin PLN. Kami menuntut perubahan pimpinan agar pelayanan listrik kembali terjamin dan bebas dari praktik KKN,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP HIMMAH, Sukri Soleh Sitorus, menyoroti dampak dahsyat yang dirasakan masyarakat akibat pemadaman listrik selama dua hari tersebut. Menurutnya, kerugian yang dialami tidak hanya bersifat materi, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial dan keamanan.
“Dua hari tanpa listrik membuat roda ekonomi Sumatera lumpuh total. Usaha mikro dan industri gulung tikar sementara, barang elektronik rusak akibat aliran listrik yang tidak stabil, hingga fasilitas vital seperti rumah sakit dan sekolah lumpuh. Kerugian ini tak terhitung nilainya,” ujar Sukri.
Ia juga menegaskan sikap tegas bahwa permintaan maaf semata dari Dirut PT PLN tidaklah cukup. “Kata ‘maaf’ terlalu murah. Ingatlah, pelanggan saja telat bayar listrik langsung diputus. Maka wajar jika masyarakat menuntut PLN bertanggung jawab penuh dan memberikan ganti rugi kepada semua pihak yang dirugikan akibat kegagalan sistem ini,” tegas Sukri.
Massa aksi hadir dengan membawa berbagai spanduk besar dan poster yang bertuliskan tuntutan utama: “COPOT DIRUT PLN DARMAWAN PRASODJO!” dan “KEADILAN UNTUK MASYARAKAT SUMATERA!”. Kegiatan berjalan dengan riuh namun tetap tertib dan disiplin sesuai aturan aksi damai.
Setelah menyampaikan tuntutan, perwakilan manajemen PLN yang hadir, Ardi dari bagian Keamanan Kantor Pusat, menerima surat pernyataan sikap dan berkas tuntutan dari perwakilan PP HIMMAH.
“Kami menghargai aspirasi yang disampaikan dan berjanji akan segera menyampaikan seluruh tuntutan ini kepada jajaran pimpinan tertinggi PLN untuk ditindaklanjuti,” ujar Ardi mewakili pihak perusahaan.
Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib setelah menyerahkan dokumen, namun menegaskan bahwa perjuangan ini belum selesai. Mereka berjanji akan terus mengawasi dan mengawal kasus ini hingga tuntutan penegakan hukum serta keadilan bagi masyarakat terpenuhi.
Laporan: Redaksi
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Wayda
Saat ini belum ada komentar