Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » International » AS Dorong Sekutu Naikkan Belanja Militer hingga 5 Persen PDB

AS Dorong Sekutu Naikkan Belanja Militer hingga 5 Persen PDB

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
  • visibility 525
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, kabaristana.com | Amerika Serikat mendorong seluruh sekutu dan mitra strategisnya menaikkan belanja militer 5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Langkah ini, selain menegaskan perubahan kebijakan, juga menunjukkan arah baru strategi pertahanan Washington. Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon merilis kebijakan tersebut dalam Strategi Pertahanan Nasional terbaru.

Dengan demikian, Washington ingin memastikan bahwa setiap sekutu berkontribusi lebih besar terhadap keamanan kolektif. Karena itu, pemerintah AS meminta negara mitra mengambil tanggung jawab lebih luas atas pertahanan nasional masing-masing.

AS Ubah Strategi Keamanan Global

Strategi ini mendukung agenda Presiden Donald Trump yang mengusung prinsip America First dan peace through strength. Dalam konteks ini, Pentagon menilai pola ketergantungan lama terhadap perlindungan militer AS sudah tidak lagi relevan dengan dinamika geopolitik saat ini.

Selama beberapa dekade, Amerika Serikat memikul porsi terbesar pembiayaan keamanan kolektif. Namun kini, Washington mendorong sekutu meningkatkan anggaran pertahanan, memperkuat kesiapan militer, dan memperluas kemampuan menjaga stabilitas regional. Lebih lanjut, Pentagon menegaskan bahwa kontribusi pertahanan akan memengaruhi kualitas hubungan keamanan dan kerja sama strategis dengan Amerika Serikat.

Fokus ke Eropa, Indo-Pasifik, dan Timur Tengah

Kebijakan ini menyasar negara-negara Eropa serta mitra strategis di Indo-Pasifik dan Timur Tengah. Di satu sisi, Washington ingin menciptakan keseimbangan tanggung jawab dalam aliansi pertahanan. Di sisi lain, AS juga berupaya mengurangi beban fiskal jangka panjangnya sendiri.

Sementara itu, di kawasan Indo-Pasifik, negara mitra perlu memperkuat kapasitas militer guna menjaga stabilitas dan jalur perdagangan internasional. Adapun di Timur Tengah dan Eropa, pemerintah masing-masing negara harus meningkatkan kesiapan militer untuk mengantisipasi potensi eskalasi konflik.

Tantangan Anggaran dan Respons Sekutu

Meski target belanja militer 5 persen terdengar ambisius, kebijakan ini berpotensi memicu perdebatan domestik. Sebab, kenaikan anggaran pertahanan dapat memengaruhi sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, setiap pemerintah perlu menyesuaikan prioritas fiskal sebelum mengambil keputusan.

Pada akhirnya, kebijakan ini mencerminkan upaya Washington menyeimbangkan pembagian beban keamanan global. Dengan kata lain, Amerika Serikat tetap berkomitmen pada aliansi internasional, tetapi kini menuntut kontribusi yang lebih proporsional dari para sekutunya.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • larangan gajah tunggang di lembaga konservasi Indonesia

    Larangan Gajah Tunggang Berlaku Nasional di Indonesia

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 332
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Larangan gajah tunggang kini berlaku secara nasional di Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah menghentikan atraksi yang mengeksploitasi gajah dan berpotensi merugikan kesejahteraan satwa dilindungi. Sebagai landasan kebijakan, Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghentian Peragaan Gajah Tunggang di Lembaga Konservasi. Direktorat […]

  • KPK periksa forwarder Bea Cukai di Gedung Merah Putih Jakarta

    KPK Perluas Penyidikan, Sejumlah Forwarder Selain Blueray Cargo Dipanggil

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 267
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi impor barang ilegal. Dalam proses tersebut, penyidik mulai memeriksa sejumlah pihak terkait forwarder Bea Cukai untuk menelusuri keterlibatan lebih luas. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pemanggilan ini menjadi bagian dari strategi pendalaman kasus. Selain itu, […]

  • Komjak mendorong Kejaksaan Agung segera menetapkan Jampidsus definitif pengganti Febrie Adriansyah

    Febrie mundur, Komjak nilai perlu segera ada Jampidsus definitif

    • calendar_month Minggu, 12 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Komisi Kejaksaan (Komjak) RI mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) definitif setelah Febrie Adriansyah mengundurkan diri. Komjak menilai pejabat definitif penting untuk menjaga arah kebijakan dan memastikan penanganan perkara tetap berjalan efektif. Ketua Komjak RI Pujiyono Suwadi mengatakan penunjukan Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jampidsus […]

  • kondisi Kali Konaweeha akibat penambangan pasir ilegal

    Ampuh Sultra Resmi Melaporkan Dugaan Penambangan Pasir Ilegal Di Kali Konaweeha, Desak Polisi Segera Bertindak.

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 210
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra melaporkan dugaan penambangan pasir ilegal di Kali Konaweeha, Desa Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Sejak awal, Ampuh Sultra mengumpulkan informasi dari lapangan. Kemudian, mereka menyampaikan laporan tersebut kepada aparat penegak hukum secara resmi. Enam Nama Terduga Mulai Terungkap Dalam laporannya, Ampuh Sultra menyebut enam orang yang […]

  • Eks Direktur Bea Cukai Didakwa Rugikan Negara Rp7,37 Triliun dalam Kasus CPO

    Eks Direktur Bea Cukai Didakwa Rugikan Negara Rp7,37 Triliun dalam Kasus CPO

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Fadjar Donny Tjahjadi, menghadapi dakwaan kasus dugaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp7,37 triliun. JPU Kejaksaan Agung, Widya Sihombing, membacakan dakwaan itu dalam sidang di Pengadilan Tipikor […]

  • Perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan potensi limbah sawit sebagai sumber energi terbarukan dan ekonomi hijau

    Limbah Sawit: Kunci Tersembunyi Transisi Ekonomi Hijau Indonesia

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 587
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Limbah sawit Indonesia kembali menjadi sorotan setelah banjir berulang di sejumlah wilayah Sumatra memicu perdebatan publik tentang dampak lingkungan industri kelapa sawit. Pembukaan lahan skala besar yang tidak diiringi pengelolaan limbah memadai memperbesar risiko kerusakan ekosistem. Akibat kondisi tersebut, masyarakat di sekitar perkebunan menghadapi banjir, penurunan kualitas air, dan rusaknya lahan produktif. […]

expand_less