JAKARTA, (Kabaristana.com) || Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memastikan kesiapan infrastruktur digital untuk mendukung rencana kerja dari rumah (WFH). Pemerintah mendorong langkah ini guna menekan konsumsi energi.
Melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kemkomdigi meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jaringan internet. Langkah tersebut membantu masyarakat tetap bekerja secara daring tanpa hambatan.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Wayan Toni Supriyanto, menegaskan pihaknya terus menjalin koordinasi dengan operator telekomunikasi. Selain itu, tim teknis mengoptimalkan seluruh jaringan, mulai dari backbone, backhaul, hingga pusat data.
Kemkomdigi Perkuat dan Awasi Jaringan
Kemkomdigi juga melakukan pengawasan rutin terhadap kualitas layanan. Dengan cara ini, pengguna tetap merasakan koneksi yang stabil saat trafik meningkat.
Data per 30 Maret 2026 menunjukkan operator seperti Telkomsel, XL Smart, dan Indosat Ooredoo Hutchison mengelola lebih dari 613 ribu site 4G. Sementara itu, operator juga mengoperasikan sekitar 16 ribu site 5G.
Di sisi lain, penyedia layanan terus memperluas jaringan fiber optik. Saat ini, jaringan tersebut menjangkau hampir 98 persen kabupaten dan kota di Indonesia.
Kemkomdigi Nilai WFH Bisa Berjalan Lancar
Kemkomdigi menilai kondisi infrastruktur saat ini sudah memadai. Karena itu, skema WFH satu hari per minggu bisa berjalan tanpa kendala berarti.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong penghematan energi melalui pola kerja fleksibel. Ia menjadikan WFH sebagai salah satu opsi utama.
Pemerintah Atur Skema untuk ASN dan Swasta
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyusun skema kerja tersebut. Pemerintah merancang pola satu hari WFH dalam lima hari kerja.
Pemerintah mewajibkan ASN mengikuti kebijakan itu. Di sisi lain, pemerintah mendorong sektor swasta menyesuaikan kebijakan masing-masing.
Sejumlah kementerian sudah lebih dulu menjalankan pola kerja tersebut.
Pemerintah Siapkan Pengumuman Resmi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pemerintah segera mengumumkan kebijakan nasional terkait WFH.
Selain itu, pemerintah pusat menyiapkan arahan teknis bagi pemerintah daerah. Langkah ini membantu setiap daerah menjalankan kebijakan sesuai kondisi masing-masing.
Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menekan konsumsi energi sekaligus menjaga produktivitas kerja masyarakat.
Saat ini belum ada komentar