Tambang Ilegal Diduga Beroperasi Bebas di Bolmut, JMHI Seret Nama Kapolsek dan Kapolres ke Mabes Polri
- account_circle Rahman
- calendar_month Senin, 8 Jun 2026
- visibility 58
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JMHI Desak Itwasum Polri Periksa Kapolsek Pinogaluman dan Kapolres Bolmut
Jakarta, Kabaristana.com – Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) menggelar aksi demonstrasi di depan Mabes Polri, Senin (8/6/2026). Dalam aksi itu, JMHI mendesak Inspektorat Pengawasan Umum Polri (Itwasum Polri) memanggil dan memeriksa Kapolsek Pinogaluman serta Kapolres Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
JMHI juga meminta Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri melakukan sidak, penyelidikan, dan penindakan terhadap dugaan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara.
Soroti Aktivitas Tambang Emas Ilegal
Penanggung jawab aksi, Rendy Salim, mengatakan aktivitas pertambangan emas ilegal semakin marak di Kecamatan Pinogaluman. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat tentang efektivitas pengawasan aparat penegak hukum.
Rendy menilai Kapolsek Pinogaluman dan Kapolres Bolmut perlu menunjukkan langkah konkret karena wilayah tersebut berada dalam tanggung jawab mereka.
“Kegiatan pertambangan emas ilegal semakin masif di beberapa desa, khususnya Desa Busato dan Desa Tuntung. Kapolsek Pinogaluman dan Kapolres Bolmut harus bertindak tegas. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa aparat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dengan baik,” ujar Rendy Salim.
Desak Itwasum Lakukan Pemeriksaan
JMHI menilai lambannya respons aparat dapat memicu pandangan skeptis di tengah masyarakat. Karena itu, organisasi tersebut meminta Itwasum Polri mengoptimalkan fungsi pengawasan internal.
“Situasi ini dapat menimbulkan pandangan skeptis di tengah masyarakat. Publik bisa menduga adanya hubungan tertentu antara oknum aparat dan pelaku pertambangan ilegal. Karena itu, aparat harus menjalankan pemeriksaan secara transparan,” tegas Rendy.
Rendy meminta Itwasum Polri segera memanggil Kapolsek Pinogaluman dan Kapolres Bolmut. Ia menyebut langkah tersebut penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik.
“Itwasum Polri harus segera mengambil langkah konkret. Kami meminta Itwasum memeriksa Kapolsek Pinogaluman dan Kapolres Bolmut melalui mekanisme hukum serta pengawasan internal. Institusi kepolisian harus menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.
Minta Dirtipidter Turun ke Pinogaluman
JMHI juga mendesak Dirtipidter Bareskrim Polri turun langsung ke Kecamatan Pinogaluman. Organisasi tersebut meminta penyidik mengusut dugaan praktik pertambangan ilegal yang masih berlangsung.
“Kami meminta Dirtipidter Bareskrim Polri segera datang ke Pinogaluman dan mengambil tindakan hukum yang tegas. Kami menduga aktivitas pertambangan ilegal masih berlangsung. Negara tidak boleh kalah menghadapi praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat,” ungkapnya.
Harap Mabes Polri Bergerak Cepat
JMHI berharap Mabes Polri menunjukkan keseriusan dalam merespons laporan masyarakat. Organisasi tersebut juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan itu.
“Kami tidak akan berhenti menyuarakan persoalan ini. Kami berharap Mabes Polri, khususnya Itwasum Polri dan Dirtipidter Bareskrim Polri, segera merespons laporan yang kami sampaikan. Respons cepat akan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” tutup Rendy Salim.
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: Tim Redaksi
Saat ini belum ada komentar