Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Tak Indahkan Rekomendasi KLHK Terkait Sanksi PT. WIN, Pemda Konsel Tuai Sorotan.

Tak Indahkan Rekomendasi KLHK Terkait Sanksi PT. WIN, Pemda Konsel Tuai Sorotan.

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
  • visibility 178
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (kabaristana.com) – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) dan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara menyoroti sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) yang hingga kini belum menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait PT Wijaya Inti Nusantara (WIN).

Gubernur LIRA Sultra, Jefry Rembasa, menilai KLHK telah menunjukkan penghargaan kepada Pemkab Konsel dengan memberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran lingkungan yang melibatkan PT WIN.

“Ini adalah suatu penghargaan. KLHK RI menghargai eksistensi pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda Kabupaten Konawe Selatan. Karena itu, KLHK menyerahkan pemberian sanksi atas dugaan pelanggaran lingkungan oleh PT WIN kepada Pemda Konsel. Ironisnya, sampai sekarang Pemda Konsel belum menjatuhkan sanksi kepada PT WIN,” kata Jefry kepada media ini, Jumat (15/5/2026).

Menurut Jefry, Pemkab Konsel seharusnya memanfaatkan kepercayaan tersebut dengan mengambil langkah tegas sesuai kewenangannya.

“Pemda Konsel harus merasa terhormat karena Kementerian LHK masih mengakui keberadaan dan kewenangannya. Namun, Pemda justru mencederai kehormatan itu,” ujarnya.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, juga menyesalkan sikap Pemkab Konsel yang belum melaksanakan rekomendasi KLHK.

“Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah Pemda Konsel begitu takut terhadap PT WIN sehingga mengabaikan rekomendasi KLHK?” kata Hendro.

Hendro turut mengungkapkan kecurigaannya terkait alasan di balik belum adanya sanksi terhadap perusahaan tersebut. Namun, pernyataan itu merupakan pendapat pribadi yang belum memperoleh konfirmasi dari pihak terkait.

“Saya curiga ada kepentingan pribadi Bupati Konawe Selatan yang sedang dilindungi sehingga sampai saat ini tidak memberikan sanksi kepada PT WIN,” ujarnya.

Hingga berita ini terbit, Pemkab Konawe Selatan dan PT Wijaya Inti Nusantara belum memberikan tanggapan atas kritik yang disampaikan LIRA dan Ampuh Sultra.

Sumber: Direktur Ampuh Sultra

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Korupsi PT AKT dalam kasus ekspor batu bara ilegal yang diusut Kejagung

    Kejagung Tetapkan MJE Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi PT AKT

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 196
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Kejaksaan Agung menetapkan MJE sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang batu bara PT AKT (Asmin Koalindo Tuhup) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Kasus tersebut berlangsung pada periode 2016 hingga 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan MJE merupakan pemilik PT CBU (Cordelia Bara Utama). Tim […]

  • Budi Hermanto jelaskan Jakarta teraman ASEAN 2026

    Jakarta Masuk Kota Teraman Kedua di ASEAN 2026, Kolaborasi Warga Jadi Kunci

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 278
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Jakarta menempati posisi kedua sebagai kota teraman di Asia Tenggara versi Global Residence Index 2026. Aparat kepolisian menilai masyarakat berperan besar dalam menjaga keamanan ibu kota. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa keamanan Jakarta lahir dari kerja sama berbagai pihak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut masyarakat ikut menciptakan […]

  • Filep Wamafma membahas ketimpangan pendidikan Fakfak bersama kepala sekolah di Distrik Kramomongga, Papua Barat.

    Ketimpangan Pendidikan Fakfak Jadi Sorotan DPD RI

    • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 322
    • 2Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com)— ketimpangan pendidikan Fakfak kembali menjadi perhatian setelah Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menemukan rendahnya layanan pendidikan dasar di Distrik Kramomongga, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Temuan itu muncul saat dirinya melakukan kunjungan reses, Jumat. Filep menilai pemerataan pendidikan di wilayah pinggiran Fakfak belum berjalan maksimal. Ia menemukan jumlah siswa kelas akhir sekolah […]

  • pasokan minyak Rusia dibahas Prabowo Subianto dan Bahlil Lahadalia di Istana Negara

    RI Amankan Pasokan Minyak Rusia hingga Akhir 2026, LPG Masih Tahap Negosiasi

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 254
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Pemerintah Indonesia memastikan pasokan energi nasional tetap aman hingga akhir 2026 setelah mengamankan impor minyak mentah dari Rusia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan hal ini usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Bahlil menjelaskan, pemerintah menjalin komunikasi intensif dengan pihak Rusia hingga […]

  • Mathew Baker menjalani latihan bersama Timnas Indonesia senior dengan bimbingan Kevin Diks menjelang FIFA Match Day 2026.

    Masuk skuad timnas senior, Mathew Baker dimentori oleh Kevin Diks

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menunjuk Kevin Diks sebagai mentor bagi Mathew Baker selama mengikuti pemusatan latihan tim senior. Baker yang baru berusia 17 tahun mendapat panggilan pertamanya ke Timnas Indonesia senior. Ia masuk skuad untuk menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno […]

  • pembatasan aktivitas politik warga asing Korea Selatan

    Warga Asing Ajukan Uji Materi ke MK Korea Selatan soal Larangan Aktivitas Politik

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 343
    • 1Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Larangan politik warga asing di Korea Selatan kembali menjadi sorotan setelah kelompok advokasi hak asasi manusia Open Net Korea mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Gugatan ini menilai aturan imigrasi yang berlaku membatasi kebebasan berekspresi penduduk asing. Open Net Korea menggugat Pasal 17-2 Undang-Undang Imigrasi. Pasal tersebut melarang seluruh aktivitas […]

expand_less