Prabowo: Ekonomi kerakyatan harus kembali jadi arah pembangunan
- account_circle Rahman
- calendar_month Minggu, 12 Jul 2026
- visibility 83
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dalam Puncak Peringatan Hari Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, (kabaristana.com) — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah mengembalikan ekonomi kerakyatan sebagai arah pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memperluas pemerataan kesejahteraan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.
Pendiri Bangsa Wariskan Sistem Ekonomi Kerakyatan
Menurut Prabowo, para pendiri bangsa telah merancang sistem ekonomi yang berlandaskan semangat kekeluargaan. Karena itu, seluruh pelaku usaha harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
“Kita berjuang mengembalikan arah pembangunan ekonomi sesuai cita-cita para pendiri bangsa, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan pemerintah terus menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat memiliki peluang menikmati hasil pembangunan.
Prabowo Soroti Kapitalisme Neoliberal
Dalam pidatonya, Prabowo mengkritik konsep kapitalisme neoliberal yang mengandalkan teori trickle-down effect. Namun, ia menilai teori tersebut gagal menghadirkan pemerataan kesejahteraan.
Selama puluhan tahun, pengalaman menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, Prabowo mengaku telah lama mengingatkan kelemahan pendekatan tersebut.
Di sisi lain, sejumlah negara maju mulai mengubah kebijakan ekonominya. Kini mereka lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan nasional dibanding mempertahankan prinsip neoliberal.
Pemerintah Perkuat Peran Koperasi
Oleh sebab itu, pemerintah terus memperkuat koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Selain memperluas kesempatan usaha, koperasi juga mendorong pemerataan ekonomi hingga ke berbagai daerah.
Melalui berbagai program strategis, pemerintah meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Pada akhirnya, langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar kesejahteraan masyarakat.
“Saya tidak akan ragu-ragu. Saya akan terus membela dan memperkuat bangsa Indonesia serta rakyat Indonesia. Saya minta kesabaran,” tegas Prabowo.
Komitmen Jalankan Amanat Rakyat
Ke depan, pemerintah akan menjalankan amanat rakyat secara konsisten. Oleh karena itu, setiap kebijakan akan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan begitu, fondasi ekonomi nasional semakin kuat dan kemakmuran yang merata dapat terwujud.
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: Tim Redaksi
Saat ini belum ada komentar