Jakarta, (Kabaristana.com) – HIPMI kenaikan harga Pertamax menjadi perhatian pelaku usaha setelah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyatakan kebijakan tersebut perlu dipahami sebagai langkah pemerintah menjaga kesehatan fiskal negara. HIPMI meminta pemerintah tetap memperhatikan kondisi dunia usaha dan daya beli masyarakat saat menetapkan harga energi.
Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira mengatakan stabilitas fiskal memegang peran penting dalam perekonomian nasional. Stabilitas tersebut memengaruhi nilai tukar rupiah, iklim investasi, serta kepercayaan pasar terhadap Indonesia.
Menurut Anggawira, pemerintah kini menghadapi tantangan besar. Pemerintah harus menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, pemerintah juga perlu menyediakan ruang fiskal untuk mendukung program pembangunan.
“Kepastian arah kebijakan sangat penting agar pelaku usaha dapat menyusun perencanaan bisnis dengan lebih baik,” kata Anggawira, Rabu.
HIPMI Kenaikan Harga Pertamax Berdampak pada Dunia Usaha
HIPMI memperkirakan sejumlah sektor usaha akan merasakan dampak langsung dari kenaikan harga Pertamax. Sektor logistik, transportasi, distribusi barang, konstruksi, perkebunan, dan jasa lapangan menghadapi potensi kenaikan biaya operasional.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga berpotensi mengalami tekanan serupa. Kondisi tersebut terutama terjadi pada usaha dengan tingkat mobilitas tinggi.
Karena itu, HIPMI mendorong pemerintah mengambil langkah mitigasi. Pemerintah perlu memperkuat efisiensi rantai logistik nasional. Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan transportasi.
HIPMI turut meminta pemerintah memberikan insentif kepada sektor yang terdampak besar. Industri padat karya dan UMKM menjadi sektor yang memerlukan perhatian khusus.
HIPMI Kenaikan Harga Pertamax Harus Diikuti Solusi
HIPMI meminta pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Organisasi itu juga mendorong perluasan akses pembiayaan dengan bunga yang kompetitif. Langkah tersebut dapat membantu pelaku usaha menyesuaikan operasional mereka secara bertahap.
Selain itu, HIPMI mendorong penggunaan teknologi hemat energi. Pelaku usaha dapat memanfaatkan kendaraan berbasis gas atau listrik pada sektor tertentu. Strategi ini dapat meningkatkan efisiensi dalam jangka panjang.
Anggawira menegaskan bahwa dunia usaha tidak hanya membutuhkan harga energi yang terjangkau. Pelaku usaha juga memerlukan kepastian regulasi, efisiensi ekonomi, dan iklim investasi yang kondusif.
HIPMI berharap pemerintah menyertakan langkah konkret dalam setiap kebijakan penyesuaian harga energi. Upaya tersebut dapat menjaga keberlanjutan fiskal negara sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional.
Saat ini belum ada komentar