Babak Baru Kasus Proyek RSUD Kolaka Timur, Aktivis Desak KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan PT Arafa Alam Sejahtera
- account_circle Rahman
- calendar_month Senin, 3 Agt 2026
- visibility 164
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, (Kabaristana.com) — Pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) kembali menjadi sorotan.
Sejumlah massa dari Koalisi Aktivis Bersatu menggelar aksi di Jakarta, Senin (3/8/2026). Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelidiki proyek tersebut.
Nilai proyek lanjutan RSUD Koltim itu disebut mencapai lebih dari Rp30 miliar. Massa meminta KPK memeriksa seluruh proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan.
Jenderal Lapangan Koalisi Aktivis Bersatu, Arnol Ibnu Rasyid, meminta KPK memanggil sejumlah pejabat terkait.
Pejabat tersebut meliputi Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Kesehatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
Arnol menduga terdapat kolusi dalam proses pelaksanaan proyek lanjutan pembangunan RSUD Koltim.
“Kami meminta KPK memeriksa para pejabat tersebut terkait dugaan kolusi dalam pelaksanaan proyek lanjutan pembangunan RSUD Koltim,” kata Arnol.
Selain dugaan kolusi, Arnol meminta KPK menelusuri dugaan suap dalam proses tender. Ia juga meminta lembaga antirasuah memeriksa dugaan rekayasa pengadaan.
Menurut Arnol, pihak tertentu diduga mengarahkan proses tender untuk memenangkan perusahaan tertentu. Karena itu, KPK perlu memeriksa seluruh tahapan pengadaan secara menyeluruh.
Kasus pembangunan RSUD Kolaka Timur sebelumnya juga menarik perhatian KPK. Lembaga antirasuah pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam perkara tersebut.
KPK kemudian menetapkan sejumlah tersangka. Salah satunya mantan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis. Perkara itu berkaitan dengan dugaan suap dalam proyek pembangunan rumah sakit.
Aktivis Soroti Kualifikasi Perusahaan
Koordinator Lapangan Koalisi Aktivis Bersatu, Rendi Salim, meminta KPK memeriksa kualifikasi perusahaan pemenang proyek.
Rendi menyoroti PT Arafah Alam Sejahtera. Ia mempertanyakan kesesuaian kualifikasi perusahaan dengan pekerjaan yang mereka kerjakan.
Menurut Rendi, PT Arafah Alam Sejahtera memiliki kualifikasi perusahaan besar. Namun, proyek tersebut diduga masuk dalam klasifikasi atau kualifikasi pekerjaan menengah.
“Kami meminta KPK mendalami seluruh dugaan tersebut. Pemeriksaan penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan,” ujar Rendi.
Ia juga meminta aparat penegak hukum memeriksa dokumen tender. Selain itu, aparat perlu menelusuri hubungan antara pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.
Koalisi Aktivis Bersatu menilai transparansi menjadi hal penting dalam proyek pemerintah. Mereka juga meminta proses pengadaan mengedepankan akuntabilitas dan persaingan usaha yang sehat.
Massa berharap KPK segera menindaklanjuti dugaan tersebut. Mereka meminta KPK memeriksa pejabat dan pihak perusahaan yang terkait dengan proyek lanjutan RSUD Kolaka Timur.
Koalisi Aktivis Bersatu menegaskan bahwa pemeriksaan harus berjalan secara objektif. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: Tim Redaksi
Saat ini belum ada komentar