Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Otto Hasibuan Minta Tiga Kementerian Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK dalam 60 Hari

Otto Hasibuan Minta Tiga Kementerian Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK dalam 60 Hari

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
  • visibility 155
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (kabaristana.com) — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan meminta tiga kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia menetapkan batas penyelesaian maksimal 60 hari setelah laporan diterima.

Otto menyampaikan arahan tersebut saat mewakili Menteri Koordinator Kumham Imipas dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang berlangsung secara daring dari Jakarta, Senin.

Percepat Penyelesaian Rekomendasi BPK

Otto meminta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan segera menyusun langkah konkret. Menurutnya, setiap temuan BPK harus menjadi dasar pembenahan tata kelola dan pengelolaan anggaran.

Ia mengingatkan agar setiap kementerian menyusun action plan dengan target waktu yang terukur. Seluruh rekomendasi BPK harus selesai dalam waktu paling lama 60 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Catatan pemeriksaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Setiap kementerian harus bergerak cepat menyelesaikan seluruh rekomendasi,” tegas Otto.

Otto juga meminta setiap kementerian memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Ia mendorong inspektorat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sebagai sistem peringatan dini.

Menurutnya, setiap kementerian harus mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Langkah tersebut akan mengurangi potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Tata Kelola yang Akuntabel Tingkatkan Kepercayaan Publik

Otto menilai pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat. Tata kelola yang baik juga akan memperkuat pelaksanaan tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban anggaran yang kredibel akan mendukung penegakan hukum yang adil, perlindungan HAM yang lebih baik, serta pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern.

Pemerintah berharap seluruh kementerian dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK tepat waktu. Langkah tersebut diharapkan memperkuat akuntabilitas keuangan negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Megawati Prabowo Peradi resmi jadi Wakil Ketua Umum DPN Peradi Profesional periode 2026-2031

    Megawati Prabowo Ditunjuk Jadi Waketum DPN Peradi Profesional 2026-2031

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 225
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Megawati Prabowo resmi menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional periode 2026-2031. Pengurus melantik Megawati dalam acara pengukuhan di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Ketua Umum DPN Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar, menyebut penunjukan Megawati sebagai bagian dari regenerasi organisasi advokat. Peradi Profesional ingin memberi ruang lebih besar […]

  • Sekjen HIPMI Anggawira konferensi pers gerakan hemat energi nasional

    HIPMI Serukan Gerakan Nasional Hemat Energi untuk Redam Dampak Krisis Global

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) | Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mengajak pemerintah dan masyarakat menjalankan gerakan nasional hemat energi guna menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis energi global. Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, menegaskan pentingnya pengendalian konsumsi energi. Langkah ini dapat menahan tekanan pada APBN, menjaga inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat. Ia […]

  • Mediasi Sengketa Lahan Gagal, Perwakilan PT MUTU Tinggalkan Ruang Mediasi

    Mediasi Sengketa Lahan Gagal, Perwakilan PT MUTU Tinggalkan Ruang Mediasi

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Usupriyadi, Tim
    • visibility 404
    • 0Komentar

    Jakarta, Kabaristana.com — Mediasi sengketa lahan antara Yupelis dan sejumlah pihak dengan PT Multi Tambang Jaya Utama (PT MUTU) belum menghasilkan kesepakatan. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kabupaten Barito Timur memfasilitasi pertemuan tersebut pada Jumat, 7 Agustus 2026. Proses mediasi berlangsung dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Mediasi Sengketa Lahan Berakhir Buntu Mediasi memasuki tahap […]

  • Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagai opsi energi rendah emisi di Indonesia

    Banyak Negara Bidik Investasi PLTN di Indonesia, BKPM Seleksi Lokasi dan Mitra

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 291
    • 1Komentar

    Jakarta, kabaristana.com | PLTN di Indonesia kembali menarik perhatian publik setelah pemerintah mengungkap meningkatnya minat investor asing di sektor energi nuklir. Isu ini menyentuh kepentingan luas masyarakat karena berkaitan langsung dengan keselamatan, lingkungan hidup, dan arah kebijakan energi nasional. Kebutuhan listrik nasional terus meningkat seiring pertumbuhan industri dan kawasan perkotaan. Pada saat yang sama, pemerintah […]

  • pajak kendaraan listrik di Indonesia ilustrasi mobil listrik charging

    Pajak Kendaraan Bensin dan Listrik Bakal Dibedakan, Ini Strategi Baru Pemerintah Dorong Energi Bersih

    • calendar_month Sabtu, 2 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 256
    • 2Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan pembedaan pajak antara kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) dan kendaraan listrik. Langkah ini bertujuan mempercepat transisi energi bersih sekaligus menekan ketergantungan impor minyak. Menurut Bahlil, kendaraan listrik menawarkan efisiensi lebih tinggi dan dampak lingkungan lebih rendah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan tarif […]

  • penyiraman air keras aktivis KontraS ilustrasi kekerasan terhadap aktivis HAM

    TNI Turun Tangan Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

    • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 266
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) mulai menelusuri kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Adrie Yunus. Langkah ini muncul setelah opini publik ramai mengaitkan institusi TNI dengan insiden tersebut. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan bahwa TNI […]

expand_less