Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Otto Hasibuan Minta Tiga Kementerian Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK dalam 60 Hari

Otto Hasibuan Minta Tiga Kementerian Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK dalam 60 Hari

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
  • visibility 142
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (kabaristana.com) — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan meminta tiga kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia menetapkan batas penyelesaian maksimal 60 hari setelah laporan diterima.

Otto menyampaikan arahan tersebut saat mewakili Menteri Koordinator Kumham Imipas dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang berlangsung secara daring dari Jakarta, Senin.

Percepat Penyelesaian Rekomendasi BPK

Otto meminta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan segera menyusun langkah konkret. Menurutnya, setiap temuan BPK harus menjadi dasar pembenahan tata kelola dan pengelolaan anggaran.

Ia mengingatkan agar setiap kementerian menyusun action plan dengan target waktu yang terukur. Seluruh rekomendasi BPK harus selesai dalam waktu paling lama 60 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Catatan pemeriksaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Setiap kementerian harus bergerak cepat menyelesaikan seluruh rekomendasi,” tegas Otto.

Otto juga meminta setiap kementerian memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Ia mendorong inspektorat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sebagai sistem peringatan dini.

Menurutnya, setiap kementerian harus mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Langkah tersebut akan mengurangi potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Tata Kelola yang Akuntabel Tingkatkan Kepercayaan Publik

Otto menilai pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat. Tata kelola yang baik juga akan memperkuat pelaksanaan tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban anggaran yang kredibel akan mendukung penegakan hukum yang adil, perlindungan HAM yang lebih baik, serta pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern.

Pemerintah berharap seluruh kementerian dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK tepat waktu. Langkah tersebut diharapkan memperkuat akuntabilitas keuangan negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • serangan roket Hizbullah Israel di wilayah utara dekat perbatasan Lebanon

    Hizbullah Klaim 20 Serangan Roket dan Drone ke Israel Utara, Targetkan Basis Militer

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 261
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Hizbullah meluncurkan sekitar 20 serangan roket dan drone ke sejumlah target militer Israel di wilayah utara pada Sabtu (8/3). Kelompok yang berbasis di Lebanon itu menyebut serangan ini sebagai respons atas operasi militer Israel di berbagai wilayah Lebanon. Melalui pernyataan di Telegram, Hizbullah menyebut beberapa kota dan fasilitas militer Israel menjadi sasaran. […]

  • Pembangunan PSEL Indonesia untuk mengolah sampah menjadi energi listrik

    Menko Zulhas: Pemerintah percepat pembangunan fasilitas PSEL

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 195
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di sejumlah daerah prioritas. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan tiga proyek PSEL akan segera memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking. “Dalam waktu dekat, tiga lokasi PSEL akan memulai pembangunan. Setelah itu, 12 lokasi lainnya masuk tahap pemilihan mitra dengan […]

  • Ketahanan siber menjadi fokus pembahasan Dr. Ir. Charles Halim dalam diskusi keamanan digital di Jakarta.

    Ketahanan Siber Jadi Kunci Keamanan Bisnis Digital

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 170
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) — Ketahanan siber kini menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan yang menjalankan transformasi digital. Praktisi keamanan siber sekaligus Deputy Head of Master IT Program di Swiss German University, Dr. Ir. Charles Halim, meminta pelaku usaha memperkuat sistem keamanan sejak dini agar mampu menghadapi ancaman digital yang terus meningkat. Menurut Charles, perusahaan tidak boleh menunggu […]

  • GASKAN mengawal kasus kekerasan seksual terhadap anak di Majalengka dan mendesak perbaikan dakwaan sesuai UU Perlindungan Anak dan UU TPKS

    GASKAN Bongkar “Jebakan Hukum” Kasus Anak Majalengka: Korban Desak Ganti Dakwaan KUHP dengan UU Perlindungan Anak & TPKS

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 181
    • 0Komentar

    Majalengka, (kabaristana.com) – Gerakan Suara Keadilan Netizen (GASKAN) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka memperbaiki surat dakwaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap dua kakak beradik di bawah umur. Ayah tiri korban diduga melakukan tindak pidana tersebut. GASKAN menilai sejumlah kejanggalan hukum berpotensi meringankan hukuman pelaku sekaligus mengabaikan hak pemulihan korban. KDM Berikan Perlindungan kepada Korban Sebelumnya, […]

  • pengakuan kompetensi insinyur melalui sertifikasi nasional

    Ilham Habibie: Kemenaker Pintu Masuk Pengakuan Insinyur Lewat SKKNI

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 371
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Kualitas dan pengakuan kompetensi insinyur masih menghadapi tantangan serius. Padahal, dunia industri membutuhkan tenaga teknik yang siap pakai dan terstandar. Tanpa sistem pengakuan yang kuat, daya saing insinyur Indonesia berisiko tertinggal. Masalah ini berdampak langsung pada produktivitas nasional. Banyak perusahaan kesulitan memastikan kecocokan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan lapangan. Pentingnya Isu Ini […]

  • Capres kader parpol dalam sistem demokrasi Indonesia

    Demokrat Sebut Wajar Usulan Capres Harus Kader Parpol, KPK Dorong Aturan Lebih Ketat

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Lutfia Sahirah Rahmadani
    • visibility 273
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Dede Yusuf, menilai usulan agar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berasal dari kader partai politik sebagai hal yang wajar dalam sistem demokrasi Indonesia. Dede menegaskan bahwa partai politik berperan sebagai peserta utama dalam pemilu. Karena itu, partai memiliki kewenangan untuk mengusulkan pasangan calon presiden […]

expand_less