Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Ampuh Sultra Desak Kejagung Selidiki 7 IUP Baru di Konawe Utara yang Diduga Langgar Moratorium

Ampuh Sultra Desak Kejagung Selidiki 7 IUP Baru di Konawe Utara yang Diduga Langgar Moratorium

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
  • visibility 109
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Konut, (KABARISTANA.COM) – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyoroti eksistensi tujuh (7) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang baru muncul di sistem MOMI atau Map Minerba.

Ketujuh IUP yang dimaksud terdiri dari dua IUP Batuan dan lima IUP Nikel, di antaranya:

1. PT Karya Putra Kontara (KPK), IUP Nikel dengan luas wilayah 7.672,00 hektare.

2. PT Karya Energi Makmur (KEM), IUP Nikel dengan luas wilayah 3.803,00 hektare.

3. PT Energi Prima Sentosa (EPS), IUP Nikel dengan luas wilayah 3.638,00 hektare.

4. PT Karunia Sejahtera Mandiri (KSM), IUP Nikel dengan luas wilayah 560,00 hektare.

5. PT Patowonua Cipta Mandiri (PCM), IUP Nikel dengan luas wilayah 197,00 hektare.

6. PT Sutra Jaya Makmur (SJM), IUP Batuan dengan luas wilayah 7.588,54 hektare.

7. PT Bumi Tambang Pratama (BTP), IUP Batuan dengan luas wilayah 470,00 hektare.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengungkapkan bahwa eksistensi ketujuh IUP tersebut tidak hanya melanggar moratorium pemerintah pusat terkait pembatasan penerbitan IUP baru.

Namun, yang lebih memprihatinkan, kata Hendro, sebagian besar lokasi IUP baru tersebut berada di wilayah yang pernah dilanda banjir bandang pada 2019 lalu.

“IUP-IUP ini wajib untuk diselidiki, mulai dari proses lelang WIUP hingga penerbitan perizinan yang lengkap dan resmi,” kata Hendro kepada media ini, Sabtu (7/11/2026).

Adapun perizinan yang dimaksud adalah dokumen AMDAL, ANDAL, izin lingkungan, IUP Eksplorasi hingga IUP Operasi Produksi.

“Ini yang wajib diselidiki, karena jangan sampai IUP-IUP ini adalah hasil bypass atau tidak diterbitkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Sebagai putra daerah Konawe Utara, Hendro Nilopo menyatakan sikap tegas menolak penerbitan tujuh IUP baru tersebut dan meminta Kementerian ESDM RI untuk segera mencabutnya.

“Kami minta dengan tegas agar Kementerian ESDM RI segera mencabut tujuh IUP baru yang kami maksud,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hendro menjelaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap kehadiran investasi. Namun, ada hal yang lebih penting daripada investasi itu sendiri, yaitu keselamatan rakyat.

Konawe Utara pernah melalui masa-masa suram pada 2019 saat bencana banjir bandang terjadi. Menurut pandangan beberapa ahli, salah satu pemicunya adalah eksploitasi alam besar-besaran untuk kepentingan tambang.

“Apa gunanya investasi kalau keselamatan rakyat justru terancam? Dalam hukum kami diajarkan tentang pentingnya memahami Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” jelasnya.

Terakhir, pihaknya memastikan akan melaporkan secara resmi keberadaan tujuh IUP baru tersebut kepada Kejagung hingga Kementerian ESDM RI.

“Dalam waktu dekat kami akan laporkan, agar segera diselidiki dari mana dokumen perizinan mereka berasal hingga bisa muncul secara tiba-tiba dalam sistem MOMI Minerba,” tutupnya.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • potensi ekonomi Papua sektor kelautan

    Papua Tak Hanya Tambang: Kadin Soroti Kekuatan Laut, Energi, dan Pangan

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 327
    • 0Komentar

    Jayapura, (Kabaristana.com) || potensi ekonomi Papua terus menunjukkan peluang besar untuk dikembangkan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa Papua tidak hanya bergantung pada komoditas emas dan tembaga, tetapi juga memiliki kekuatan di berbagai sektor lain. Anindya melihat Papua menyimpan sumber daya alam yang sangat melimpah. Ia menilai sektor kelautan […]

  • langkah hukum kadin sultra dalam kasus pencemaran nama baik

    Sekjend LEPHAM Sultra Suhardin Tosepu Apresiasi Langkah Hukum Ketua Kadin Sultra

    • calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 435
    • 0Komentar

    KONAWE, (Kabaristana.com) | Sekretaris Jenderal LEPHAM Sultra, Suhardin Tosepu, mengapresiasi langkah hukum Ketua Kadin Sultra melalui kuasa hukumnya di Mapolda Sultra terkait dugaan pencemaran nama baik. Ia menyampaikan hal tersebut dalam press release yang redaksi terima pada Rabu (18/3/2026) melalui pesan WhatsApp. Selain itu, ia menyoroti pemberitaan yang cenderung menghakimi dan melampaui kewenangan. Jurnalis Harus […]

  • Polisi Berlin Palestina membawa demonstran pro-Palestina saat aksi berlangsung di Berlin

    Polisi Berlin Seret Demonstran Pro-Palestina, Picu Sorotan soal Kebebasan Sipil

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) – Polisi Berlin Palestina menjadi perhatian publik internasional setelah video penanganan demonstran pro-Palestina viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, aparat keamanan terlihat membawa paksa seorang perempuan saat aksi solidaritas Palestina berlangsung di Berlin, Jerman. Karena itu, video tersebut memicu perdebatan luas terkait kebebasan sipil dan hak warga untuk menyampaikan pendapat secara damai. […]

  • hilirisasi SDA nasional dibahas Bahlil Lahadalia usai rapat di Hambalang Bogor

    Prabowo Dorong Hilirisasi dan Optimasi SDA demi Kemandirian Ekonomi Nasional

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) | Pemerintah mempercepat hilirisasi SDA nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara harus mengelola sumber daya alam secara optimal agar menghasilkan nilai tambah maksimal. Oleh karena itu, pemerintah tidak lagi berfokus pada ekspor bahan mentah, melainkan pada pengembangan industri dalam negeri. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga […]

  • pengawasan sawit El Nino di Musi Banyuasin

    Kementan Perketat Pengawasan Sawit Hadapi El Nino, Fokus Cegah Karhutla dan Jaga Produksi

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 196
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Kementerian Pertanian (Kementan) meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menghadapi ancaman El Nino 2026. Langkah ini bertujuan menjaga produksi sawit nasional sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta seluruh perusahaan memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Ia menilai pencegahan jauh lebih efektif dibanding pemadaman setelah […]

  • Peresmian pembangunan RS Muhammadiyah Lombok oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti di Lombok Timur NTB.

    RS Muhammadiyah Lombok Siap Beroperasi 2026

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com)— RS Muhammadiyah Lombok terus memasuki tahap pengembangan untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Kehadiran rumah sakit tersebut diharapkan membantu warga memperoleh layanan medis yang lebih cepat dan terjangkau. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menegaskan pembangunan rumah sakit itu menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah dalam bidang kesehatan dan sosial. Selain […]

expand_less