Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukrim » Nama Arif Kurniawan Mencuat dalam Kasus Nikel, Arnol Desak Kejagung Bongkar Dugaan Keterkaitan PT TMS dan Istri Gubernur Sultra ANH

Nama Arif Kurniawan Mencuat dalam Kasus Nikel, Arnol Desak Kejagung Bongkar Dugaan Keterkaitan PT TMS dan Istri Gubernur Sultra ANH

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
  • visibility 182
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap keterlibatan Arif Kurniawan (AK) sebagai sosok yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut.

Penyidikan perkara yang mencakup periode 2013–2025 itu turut mengungkap dugaan penyimpangan perizinan dan pemberian suap kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi serta kegiatan pertambangan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saeful Bahri Siregar, pada Jumat (6/11/2026), mengungkapkan bahwa terdapat enam perusahaan yang diduga berada di bawah kendali AK. Keenamnya adalah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), PT Adhita Nikel Indonesia (ANI), PT Alam Mitra Indah (AMI), PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID), dan PT HJ.

Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di enam lokasi di Jakarta pada 5 November 2026. Dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita uang tunai Rp11,795 miliar, sejumlah dokumen, serta barang bukti elektronik berupa telepon genggam, laptop, dan rekaman CCTV.

Kejagung menyebut AK diduga menjadi pengendali sekaligus penerima manfaat dari perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, hingga keterangan resmi disampaikan, AK masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik mendeteksi keberadaannya di luar negeri.

Menanggapi perkembangan tersebut, Koordinator Konsorsium Lembaga Mahasiswa Sultra Menggugat, Arnol Ibnu Rasyid, meminta Kejagung tidak berhenti pada penelusuran enam perusahaan yang telah masuk dalam penyidikan. Ia mendesak penyidik turut menelusuri dugaan hubungan bisnis AK dengan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.

Menurut Arnol, pihaknya memiliki sejumlah data yang mengindikasikan adanya hubungan kepentingan bisnis antara AK, PT Dua Delapan Resources, PT Tribhuwana Sukses Mandiri, dan PT TMS. Ia menduga hubungan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan siapa pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan, menikmati keuntungan, serta menerima manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan.

“Jangan sampai penyidikan hanya berhenti pada perusahaan-perusahaan yang sudah digeledah. Kejagung harus menelusuri seluruh jaringan bisnis dan pihak yang diduga menjadi penerima manfaat dari aktivitas pertambangan di Sulawesi Tenggara,” kata Arnol dalam keterangannya yang diterima media ini, Sabtu (7/11/2026).

Soroti Kepemilikan Saham PT TMS

Arnol juga menyoroti struktur kepemilikan saham PT TMS yang dikaitkan dengan PT Bintang Delapan Tujuh Abadi (BDTA).

Berdasarkan penelusuran Mongabay yang dipublikasikan pada Juli 2026, sebelum perubahan data perseroan pada 21 Maret 2024, PT BDTA tercatat memiliki 25 persen saham PT TMS. Di dalam PT BDTA, Alaniah Nisrina tercatat memiliki 99 persen saham, sedangkan Arinta Nila Hapsari memiliki 1 persen saham.

Keduanya merupakan anak dan istri Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.

Temuan mengenai struktur kepemilikan tersebut, menurut Arnol, menjadi alasan penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Ia meminta penyidik menguji dokumen korporasi, aliran transaksi saham, hubungan antarperusahaan, serta identitas pemilik manfaat sebenarnya.

Ia secara khusus mendesak Kejagung memeriksa Alaniah Nisrina (AN) dan Arinta Nila Hapsari (ANH) untuk mengklarifikasi dugaan keterkaitan keduanya dengan aktivitas pertambangan PT TMS dan jaringan bisnis yang sedang diusut.

“Jika terdapat hubungan kepemilikan, transaksi saham, maupun aliran keuntungan yang berkaitan dengan AK, semuanya harus dibuka secara terang. Kami mendesak Kejagung memeriksa AN dan ANH agar tidak ada pihak yang luput dari proses penegakan hukum,” tegasnya.

Arnol menilai pemeriksaan tersebut penting bukan untuk menghakimi seseorang berdasarkan hubungan keluarga atau kepemilikan saham semata, melainkan memastikan apakah terdapat keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengendalian perusahaan, maupun penerimaan manfaat dari kegiatan pertambangan yang sedang dipersoalkan.

Dugaan Kerugian Triliunan Rupiah di Kabaena Persoalan PT TMS juga tidak dapat dilepaskan dari penertiban kawasan hutan di Pulau Kabaena. Perusahaan tersebut sebelumnya menjadi sasaran tindakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada September 2025.

Dalam perkembangan berikutnya, PT TMS dikaitkan dengan kewajiban denda administratif sebesar Rp2,094 triliun atas penguasaan kawasan hutan seluas 172,82 hektare.

Nilai tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut besarnya kewajiban perusahaan atas persoalan penguasaan kawasan hutan. Namun, status dan dasar penghitungan kewajiban tersebut perlu dibedakan dari penetapan kerugian negara dalam perkara pidana korupsi.

Bagi Arnol, persoalan yang harus dijawab bukan sekadar besaran denda administratif, melainkan siapa yang mengendalikan aktivitas pertambangan, siapa yang menikmati hasilnya, dan apakah terdapat pihak lain yang turut memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa Pulau Kabaena merupakan wilayah pulau kecil yang memiliki kerentanan ekologis. Karena itu, dugaan aktivitas pertambangan yang berkaitan dengan penguasaan kawasan hutan harus ditangani secara transparan dan menyeluruh.

Kejagung Diminta Telusuri Seluruh Penerima Manfaat Arnol menegaskan, penyidikan kasus tata kelola nikel di Sultra harus menjadi momentum untuk membongkar jaringan korporasi dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik pertambangan bermasalah.

Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pelaksana kegiatan di lapangan, tetapi juga harus menjangkau pihak yang diduga menjadi pengendali dan penerima manfaat akhir.

Ia meminta Kejagung menguji seluruh dokumen kepemilikan perusahaan, perubahan susunan direksi dan pemegang saham, transaksi pengalihan saham, hingga kemungkinan aliran dana yang menghubungkan perusahaan-perusahaan tersebut.

“Kami menantang Kejagung untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan AK, termasuk dugaan hubungan bisnis dengan PT TMS. Periksa semua pihak berdasarkan alat bukti, jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki kedekatan dengan kekuasaan,” ujarnya.

Ia berharap penyidikan tersebut tidak berhenti pada penggeledahan dan pemeriksaan saksi, tetapi mampu mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dan pihak-pihak yang diduga menjadi penerima manfaat.

“Prinsipnya sederhana, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Penegakan hukum harus transparan, independen, dan tidak tebang pilih,” tutup Arnol.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sony Sonjaya Justice Collaborator saat menjalani proses hukum di Kejaksaan Agung.

    Kejagung segera periksa Sony Sonjaya, justice collaborator kasus BGN

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 187
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) segera memeriksa mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya. Pemeriksaan itu bertujuan mengonfirmasi permohonan Justice Collaborator (JC) yang Sony ajukan dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025–2026. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik masih mempelajari permohonan tersebut. Setelah itu, penyidik akan […]

  • Ilustrasi gempa Jepang 7,4 magnitudo yang menunjukkan kerusakan bangunan, petugas darurat, dan peringatan tsunami di wilayah pesisir.

    Gempa Jepang 7,4 Magnitudo: KBRI Pastikan WNI Aman

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 230
    • 3Komentar

    Jakarta,{kabaristana.com} — gempa Jepang 7,4 magnitudo mengguncang wilayah utara Jepang pada Senin sore. KBRI Tokyo langsung memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI). Hingga kini, KBRI belum menerima laporan korban dari WNI. Koordinator Pensosbud KBRI Tokyo, Muhammad Al Aula, mengatakan timnya terus berkoordinasi dengan otoritas Jepang. Selain itu, KBRI aktif menghubungi komunitas WNI di wilayah terdampak […]

  • percepatan kompetensi dokter spesialis di rumah sakit rujukan

    Menkes: Pemerintah berupaya akselerasikan kompetensi dokter spesialis

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 602
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Keterbatasan jumlah dokter spesialis terus membebani pelayanan kesehatan nasional. Pasien kerap menunggu lama untuk mendapatkan tindakan medis, terutama pada layanan berteknologi tinggi. Kondisi ini langsung memengaruhi keselamatan pasien dan kualitas layanan rumah sakit. Di sejumlah rumah sakit rujukan, antrean panjang muncul karena dokter dengan kompetensi klinis tertentu masih minim. Masalah ini memicu […]

  • keamanan Selat Hormuz Donald Trump politik internasional

    Dubes AS: Desakan Trump Libatkan NATO Amankan Selat Hormuz Sudah Tepat

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 262
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Matthew Whitaker, mendukung langkah Presiden AS Donald Trump yang meminta sekutu NATO membantu menjaga keamanan Selat Hormuz di tengah konflik dengan Iran. Whitaker menilai jalur pelayaran tersebut sangat penting bagi banyak negara, terutama bagi negara yang bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk Persia. Ia mengatakan […]

  • Diduga Beroperasi Tanpa Kuota RKAB, KPHS Minta Dirut PT PUP Diproses

    Diduga Beroperasi Tanpa Kuota RKAB, KPHS Minta Dirut PT PUP Diproses

    • calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
    • account_circle Redaksi 1
    • visibility 97
    • 0Komentar

    JAKARTA – Koalisi Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Massa menyoroti dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan PT Pandu Urane Perkasa (PUP) di Desa Wawo Wonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Aksi ini dipimpin […]

  • Gunung Semeru erupsi tiga kali dengan kolom abu setinggi 700 meter di Lumajang

    Gunung Semeru Erupsi Tiga Kali Minggu Pagi, Kolom Abu Capai 700 Meter

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Gunung Semeru mengalami tiga kali erupsi pada Minggu pagi dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter di atas puncak. Aktivitas vulkanik itu membuat petugas kembali mengingatkan warga agar menjauhi zona rawan bencana. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Yadi Yuliandi, mencatat erupsi pertama muncul pada pukul 05.37 WIB. Letusan itu memunculkan kolom abu […]

expand_less