JAKARTA, kabaristana.com | Pemerintah mematangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue 2026–2029 untuk mengejar target global nol kematian akibat dengue pada 2030. Kementerian Kesehatan menyusun rencana ini untuk menjawab tekanan urbanisasi, perubahan iklim, dan mobilitas penduduk yang terus meningkat.
Tantangan Urbanisasi dan Iklim Dorong Strategi Terpadu
Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, menegaskan pemerintah tidak lagi mengandalkan intervensi tunggal. Pengalaman lapangan menunjukkan pendekatan parsial gagal menahan laju penularan dengue. Karena itu, Kemenkes menggabungkan penguatan surveilans, pelibatan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi berkelanjutan agar respons pencegahan lebih efektif.
Murti menilai urbanisasi yang cepat dan perubahan iklim memperluas habitat nyamuk penular. Oleh sebab itu, pemerintah memprioritaskan pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini agar sistem kesehatan tetap selangkah lebih maju dari penyakit.
Forum Regional ASEAN Perkuat Kebijakan Bersama
Kemenkes membahas strategi ini dalam Forum Regional Dengue yang melibatkan negara-negara ASEAN, World Health Organization, pemerintah daerah, sektor swasta, dan para ahli. Forum tersebut merumuskan rekomendasi kebijakan terintegrasi untuk melindungi sekitar 670 juta penduduk ASEAN dari ancaman demam berdarah lintas negara.
Empat Pilar Utama RAN Dengue 2026–2029
RAN 2026–2029 menempatkan empat pilar sebagai fondasi pengendalian. Pertama, pemerintah meningkatkan deteksi dini dan akurasi diagnosis agar tenaga kesehatan menangani kasus lebih cepat. Kedua, pemerintah memperkuat tata laksana klinis dan sistem rujukan untuk menurunkan risiko kematian. Ketiga, pemerintah mendorong pencegahan terintegrasi melalui pengendalian vektor, pemanfaatan teknologi seperti Wolbachia, strategi vaksinasi, dan komunikasi risiko yang efektif. Keempat, pemerintah memperkuat surveilans terpadu serta sistem peringatan dini agar daerah merespons wabah secara cepat dan tepat.
Murti menambahkan pemerintah menopang empat pilar tersebut dengan tata kelola yang kuat, pembiayaan berkelanjutan, kemitraan strategis, serta riset dan inovasi berkesinambungan.
Integrasi Lapangan Jadi Kunci
Direktur Penyakit Menular Kemenkes, Prima Yosephine, menekankan pentingnya integrasi saat pelaksanaan. Menurutnya, pengendalian dengue harus berjalan serentak pada lingkungan, vektor nyamuk, dan manusia melalui vaksinasi. Ia mengingatkan daerah tidak boleh mengabaikan kebersihan lingkungan ketika membahas vaksin.
Wolbachia dan Vaksinasi Diperluas Bertahap
Pemerintah melanjutkan program nyamuk ber-Wolbachia yang saat ini berjalan di lima kota. Hasil evaluasi dari wilayah tersebut akan menjadi dasar perluasan bertahap ke 20 hingga 100 kota. Selain itu, Kemenkes mendorong pemerintah daerah mengadopsi vaksin dengue secara mandiri sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing wilayah.
Kolaborasi Nasional dan Peran Masyarakat
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Asnawi Abdullah, menilai kolaborasi antarnegara penting karena dengue melintasi batas wilayah. Namun, ia menegaskan sinergi di dalam negeri tetap menentukan keberhasilan.
Ketua Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengue, Suir Syam, menambahkan pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri. Ia mengajak pemerintah daerah dan masyarakat bergerak bersama untuk memutus rantai penularan sejak dari sumbernya.
Dengan RAN 2026–2029, pemerintah menargetkan pengendalian dengue yang lebih terarah, aktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam mencapai target global nol kematian dengue pada 2030.
Saat ini belum ada komentar