Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Tak Berizin, Tetap Beroperasi! PT KNI Diduga Keruk IUP Orang dan Jual ke Proyek PSN

Tak Berizin, Tetap Beroperasi! PT KNI Diduga Keruk IUP Orang dan Jual ke Proyek PSN

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
  • visibility 300
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (Kabaristana.com) – Dugaan praktik pertambangan ilegal kembali memicu kemarahan publik. PT Kolaka Nikel Indonesia (KNI) diduga menambang batuan (Galian C) tanpa izin resmi di wilayah IUP milik PT Surya Lintas Gemilang (SLG).

Karena itu, publik menilai KNI melanggar hukum. Perusahaan tersebut diduga menyerobot wilayah milik pihak lain dan mengabaikan aturan yang berlaku.

Material Masuk Proyek Strategis Nasional

Selanjutnya, material hasil tambang itu diduga mengalir ke proyek strategis nasional. PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) menggunakan material tersebut untuk pembangunan.

Namun, kondisi ini memicu pertanyaan besar. Jika dugaan ini benar, praktik tersebut merusak komitmen penegakan hukum. Selain itu, tata kelola industri bersih ikut terancam.

Mahasiswa Desak Penyelidikan

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum (IMPH), Rendy Salim, menilai kasus ini sudah masuk ranah pidana. Oleh karena itu, ia meminta aparat segera bertindak tegas.

“Ini tidak bisa ditoleransi. Ada eksploitasi tanpa izin dan distribusi material ilegal. Aparat harus mengusut seluruh rantai pelanggaran ini,” tegas Rendy.

Lebih lanjut, Rendy mendesak Mabes Polri, khususnya Bareskrim, segera menyelidiki kasus ini. Ia juga meminta aparat memeriksa direksi PT KNI jika mereka terlibat.

IPIP Harus Bertanggung Jawab

Di sisi lain, Rendy menyoroti peran PT IPIP. Ia menilai perusahaan tidak boleh memakai material dari sumber ilegal.

Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, IPIP harus menunjukkan kepatuhan hukum. Karena itu, perusahaan perlu bertanggung jawab secara hukum dan etika.

Ia juga meminta IPIP segera menghentikan penggunaan material tersebut. Selain itu, perusahaan harus mengevaluasi seluruh rantai pasok.

Ujian Penegakan Hukum

Pada akhirnya, kasus ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum. Publik menunggu langkah nyata dari Polri.

Jika aparat tidak bertindak tegas, praktik serupa bisa terus berulang. Akibatnya, kondisi ini merusak kredibilitas hukum dan masa depan industri.

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Juara Japan Open Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri merayakan kemenangan setelah menjuarai Japan Open 2026 di Tokyo

    Fajar/Fikri kunci gelar juara Japan Open 2026

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri meraih gelar juara Japan Open 2026 setelah tampil dominan pada laga final di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Minggu. Fajar/Fikri mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won-ho/Seo Seung-jae dalam dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-17. Kemenangan itu sekaligus memastikan Indonesia membawa pulang satu gelar […]

  • gubernur papua mathius d fakhiri umumkan keringanan pajak papua 2026

    Kado Lebaran dari Gubernur Papua: Diskon Pajak Kendaraan hingga 30 Persen Berlaku Tiga Bulan

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 405
    • 0Komentar

    Keringanan pajak Papua 2026 hadir sebagai solusi bagi masyarakat menjelang Lebaran. Program ini membantu warga sekaligus mendorong kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Jayapura, (Kabaristana.com) | Pemerintah Provinsi Papua meluncurkan program keringanan pajak Papua 2026 untuk menyambut Lebaran 1447 Hijriah. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong masyarakat agar segera melunasi kewajiban pajak. Gubernur Papua, Mathius D […]

  • Pungli Baitul Mal Aceh menjadi sorotan setelah GMPKP mendesak Polda Aceh mengusut dugaan pungutan liar dalam penyaluran bantuan modal usaha.

    Diduga Terjadi Pungli Bantuan Baitul Mal Aceh, GMPKP Indonesia Minta Polda Aceh Periksa Ketua Baitul Mal

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Jakarta, Kabaristana.com – 31 Juli 2026 Gerakan Masyarakat Pengawal Kebijakan Publik (GMPKP) Indonesia mendesak Polda Aceh segera mengusut dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan modal usaha Baitul Mal Aceh. Desakan itu muncul setelah sejumlah warga melaporkan dugaan pemotongan dana bantuan. Penerima manfaat mengaku tidak menerima bantuan secara utuh. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui […]

  • Presiden Prabowo Subianto membahas strategi investasi Indonesia bersama Rosan Roeslani dan jajaran Kabinet Merah Putih guna memperkuat iklim investasi nasional.

    Prabowo Minta Rosan Paparkan Data Investasi Indonesia, Pemerintah Perkuat Transparansi Ekonomi

    • calendar_month Minggu, 14 Jun 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com)– Prabowo investasi Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani memaparkan perkembangan investasi nasional secara terbuka. Presiden mengambil langkah tersebut untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Prabowo menyampaikan arahan itu saat bertemu dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di […]

  • FFNS Palembang 2026 pembukaan grand final Free Fire di panggung utama

    Palembang Jadi Pusat Esports Nasional, Grand Final FFNS 2026 Spring Catat Rekor Peserta

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 300
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Palembang menjadi tuan rumah Grand Final Free Fire Nusantara Series (FFNS) 2026 Spring yang berlangsung pada Minggu. Ajang ini mempertemukan 12 tim terbaik dari seluruh Indonesia. Selain itu, turnamen ini juga menentukan wakil Indonesia ke Free Fire World Series Southeast Asia (FFWS SEA) 2026 Spring di Vietnam. Karena itu, setiap tim tampil […]

  • Eks Direktur Bea Cukai Didakwa Rugikan Negara Rp7,37 Triliun dalam Kasus CPO

    Eks Direktur Bea Cukai Didakwa Rugikan Negara Rp7,37 Triliun dalam Kasus CPO

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Fadjar Donny Tjahjadi, menghadapi dakwaan kasus dugaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp7,37 triliun. JPU Kejaksaan Agung, Widya Sihombing, membacakan dakwaan itu dalam sidang di Pengadilan Tipikor […]

expand_less