Pernyataan Bupati Muna Viral, Pemuda Muna Desak KPK Audit Total Keuangan Daerah.
- account_circle Rahman
- calendar_month Senin, 20 Apr 2026
- visibility 239
- comment 1 komentar
- print Cetak
Foto: koordinator lapangan Halim
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (Kabaristana.com) – Sejumlah elemen pemuda yang tergabung dalam barisan aktivis Kabupaten Muna menggelar aksi protes setelah pernyataan Bupati Muna viral. Bupati itu menyebut kondisi keuangan daerah kosong. Pernyataan tersebut memicu kontroversi karena ia menuding kritik sebagai manuver lawan politik.
Sorotan Terhadap Kondisi Fiskal Daerah
Ketegangan muncul saat publik menyebarkan potongan pernyataan bupati di media sosial. Dalam pernyataan itu, bupati mengatakan “tidak ada uang” dan meminta masyarakat memahami kondisi kas daerah. Namun, pernyataan tersebut justru memicu kritik luas. Selain itu, bupati menuduh para pengkritik kebijakannya sebagai kelompok lawan politik yang sengaja memperkeruh suasana.
Koordinator lapangan Halim menilai alasan “tidak ada uang” tidak logis. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mengelola APBD bernilai besar setiap tahun.
“Kami tidak membutuhkan pembelaan diri dengan menyerang lawan politik. Sebaliknya, rakyat membutuhkan transparansi. Jika memang daerah tidak memiliki uang, ke mana pemerintah menggunakan anggaran selama ini? Karena itu, kami mendesak KPK segera turun tangan,” ujar Halim.
Selanjutnya, para pemuda menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):
Pertama, mereka meminta KPK mengaudit aliran dana APBD Kabupaten Muna selama dua tahun terakhir secara menyeluruh.
Kedua, mereka meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka penyebab kekosongan kas daerah.
Ketiga, mereka mendesak pemerintah menghentikan narasi “lawan politik” yang berpotensi membungkam kritik konstruktif.
Narasi Lawan Politik Dinilai Menghindar
Sementara itu, pengamat kebijakan publik setempat menilai pengaitan kritik dengan sentimen politik sebagai sikap defensif. Mereka menyebut langkah tersebut tidak sehat bagi demokrasi di tingkat lokal.
“Menuding pengkritik sebagai lawan politik hanya mengalihkan perhatian dari substansi persoalan. Padahal, masalah keuangan daerah merupakan isu publik yang harus dijelaskan secara terbuka, bukan persoalan personal antar politisi,” kata seorang pengamat..
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Endana
- Sumber: Tim Redaksi kabaristana.com
https://shorturl.fm/VDVX9
21 April 2026 10:37 am