Pernyataan Bupati Muna Viral, Pemuda Muna Desak KPK Audit Total Keuangan Daerah.
- account_circle Rahman
- calendar_month 4 jam yang lalu
- visibility 70
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto: koordinator lapangan Halim
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (Kabaristana.com) – Sejumlah elemen pemuda yang tergabung dalam barisan aktivis Kabupaten Muna melakukan aksi protes menyusul viralnya pernyataan Bupati Muna yang menyebut kondisi keuangan daerah sedang kosong. Pernyataan tersebut dinilai kontroversial karena dibarengi dengan tudingan bahwa kritik yang datang kepadanya hanyalah manuver dari lawan politik.
Sorotan Terhadap Kondisi Fiskal Daerah
Ketegangan ini bermula saat pernyataan Bupati Muna beredar luas di media sosial. Dalam potongan pernyataan tersebut, sang bupati menyatakan bahwa “tidak ada uang” dan meminta masyarakat memahami kondisi kas daerah. Namun, alih-alih meredam suasana, bupati justru menyebut para pengkritik kebijakan pemerintahannya sebagai kelompok lawan politik yang sengaja memperkeruh suasana.
Menanggapi hal itu, koordinator lapangan Halim menyatakan bahwa alasan “tidak ada uang” tidak masuk akal jika melihat besaran APBD yang dikelola setiap tahunnya.
“Kami tidak butuh pembelaan diri dengan menyerang lawan politik. Rakyat butuh transparansi. Jika benar daerah tidak ada uang, ke mana larinya anggaran selama ini? Kami mendesak KPK untuk segera turun tangan,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, para pemuda menyampaikan tiga poin utama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):
Pemeriksaan Menyeluruh: Meminta KPK mengaudit aliran dana APBD Kabupaten Muna dalam dua tahun terakhir.
Transparansi Defisit: Meminta kejelasan mengenai penyebab pasti kekosongan kas daerah yang diklaim bupati.
Hentikan Politisasi: Mendesak pemerintah daerah berhenti menggunakan narasi “lawan politik” untuk membungkam kritik konstruktif dari masyarakat.
Narasi Lawan Politik Dinilai Menghindar
Para pengamat kebijakan publik setempat menilai bahwa mengaitkan kritik dengan sentimen politik adalah langkah defensif yang tidak sehat bagi demokrasi di tingkat lokal.
“Menuding pengkritik sebagai lawan politik adalah cara lama untuk menghindar dari substansi persoalan. Masalah keuangan daerah adalah masalah publik, bukan masalah personal antar politisi,”tutupnya
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Endana
- Sumber: Tim Redaksi kabaristana.com

Saat ini belum ada komentar