Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Metro » Budaya Pilah Sampah Harus Dimulai dari Pemerintah, Legislator DKI Minta SKPD Jadi Contoh

Budaya Pilah Sampah Harus Dimulai dari Pemerintah, Legislator DKI Minta SKPD Jadi Contoh

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
  • visibility 237
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Kabaristana.com) – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, meminta pemerintah menjadi contoh dalam gerakan memilah sampah. Menurut dia, budaya pilah sampah harus dimulai dari kantor pemerintahan sebelum diterapkan kepada masyarakat.

Nabilah menegaskan kantor kelurahan, kecamatan, hingga seluruh SKPD wajib memilah sampah setiap hari. Ia menilai langkah itu penting agar masyarakat melihat contoh nyata dari pemerintah.

“Kalau ingin masyarakat disiplin memilah sampah dari rumah, maka kantor pemerintah harus lebih dahulu memberi contoh,” kata Nabilah di Jakarta, Senin.

Pemerintah Harus Memberi Contoh

Nabilah mendukung instruksi Pramono Anung tentang gerakan pilah sampah dari rumah sejak 10 Mei 2026. Namun, ia meminta pemerintah menjalankan aturan itu secara konsisten.

Ia menilai kampanye pengurangan sampah tidak akan berhasil tanpa pengawasan dan fasilitas pendukung. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi penerapan pilah sampah di setiap kantor pemerintahan.

Menurut Nabilah, masyarakat tidak akan mengubah kebiasaan hanya karena imbauan. Pemerintah harus menunjukkan tindakan nyata agar warga ikut bergerak.

Jakarta Jangan Bergantung pada Bantargebang

Nabilah juga menyoroti tingginya beban sampah di TPST Bantargebang. Ia mengatakan Jakarta masih terlalu bergantung pada pengolahan sampah di hilir.

Menurut dia, masalah utama muncul karena banyak warga belum memilah sampah sejak dari rumah.

“Selama sampah masih tercampur, beban di hilir akan terus menumpuk. Jakarta tidak bisa terus mengandalkan Bantargebang,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah memanfaatkan momentum gerakan pilah sampah untuk mengurangi volume sampah dari sumbernya.

Pramono Dorong Pilah Sampah dari Rumah

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah menjalankan program pilah sampah secara serentak di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu.

Pramono berharap program itu mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang.

Menurut dia, pemisahan sampah organik dan anorganik akan mempercepat penanganan sampah di Jakarta. Pemerintah nantinya hanya mengirim sampah residu ke TPST Bantargebang.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pabrik uang palsu Tangsel dibongkar Polda Metro Jaya. Polisi menangkap empat tersangka dan menyita 360 ribu lembar uang palsu.

    Polda Metro Jaya Bongkar Pabrik Uang Palsu Rp36 Miliar di Tangsel, Empat Tersangka Ditangkap

    • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 129
    • 0Komentar

    TANGERANG SELATAN, (kabaristana.com) — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar pabrik uang palsu di kawasan pergudangan Taman Tekno, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Polisi menangkap empat orang dalam pengungkapan kasus tersebut. Penyidik juga menyita sekitar 360.000 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Jika dihitung berdasarkan nilai nominal, seluruhnya mencapai Rp36 miliar. Polisi Ungkap Produksi […]

  • dugaan pelanggaran tambang nikel PT Ifishdeco aksi unjuk rasa 10 April Konawe Selatan

    Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel PT Ifishdeco Meluas, Aksi Unjuk Rasa Digelar 10 April

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Jakarta – Dugaan pelanggaran tambang nikel oleh PT Ifishdeco di Konawe Selatan semakin kuat. Selain itu, perusahaan diduga menambang di luar wilayah izin usaha pertambangan (IUP). Akibatnya, aktivitas tersebut terjadi di lahan enklaf milik warga. Bahkan, warga melaporkan kerusakan tanaman dan gangguan terhadap pertanian mereka. Aktivis Soroti Pelanggaran Serius Eksekutif Nusantara Forest Watch, Arin Fahrul […]

  • tambang pasir ilegal Konaweeha di Sungai Konaweeha

    Soal Tambang Pasir Ilegal Di Sungai Konaweeha, Ampuh Sultra Desak APH Periksa Kepala BWS Wilayah IV Kendari.

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 248
    • 0Komentar

    Konawe, (Kabaristana.com) – Kasus tambang pasir ilegal di Sungai Konaweeha, Desa Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, memasuki babak baru. Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak aparat penegak hukum memeriksa Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV Kendari. Ampuh Sultra menilai Sungai Konaweeha berada di bawah pengawasan BWS IV Kendari. Karena itu, lembaga […]

  • Evakuasi Kebakaran Kemayoran di RW 04 Kebon Kosong Jakarta Pusat

    200 personel polisi bantu evakuasi korban kebakaran Kemayoran

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 177
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sekitar 200 personel gabungan untuk membantu evakuasi warga saat kebakaran melanda permukiman padat penduduk di RW 04, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa dini hari. Personel gabungan berasal dari kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan Brimob. Mereka membantu warga menyelamatkan diri, mengamankan barang berharga, serta mendukung proses […]

  • RSUD Koltim KPK didesak menyelidiki proyek lanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka Timur

    Babak Baru Kasus Proyek RSUD Kolaka Timur, Aktivis Desak KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan PT Arafa Alam Sejahtera

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 168
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) — Pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) kembali menjadi sorotan. Sejumlah massa dari Koalisi Aktivis Bersatu menggelar aksi di Jakarta, Senin (3/8/2026). Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelidiki proyek tersebut. Nilai proyek lanjutan RSUD Koltim itu disebut mencapai lebih dari Rp30 miliar. Massa meminta KPK memeriksa […]

  • DPP GARANSI mendukung KPK mengusut dugaan aliran dana Rp3,5 miliar kepada Akbar Himawan Buchari dan meminta proses hukum.

    DPP GARANSI Dukung KPK Usut Tuntas Aliran Rp3,5 Miliar ke Akbar Himawan Buchari

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 144
    • 2Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI), Sukri Soleh Sitorus, mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana Rp3,5 miliar. Dugaan tersebut berkaitan dengan dana dari PT Waskita Karya yang mengarah kepada mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Akbar Himawan Buchari. Persidangan perkara korupsi […]

expand_less