Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Aksi di Depan KPK RI dan Kejaksaan Agung RI: Desak Pengusutan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di BPN Konawe Selatan serta Dugaan Kongkalikong Pengukuran Lahan Bersengketa

Aksi di Depan KPK RI dan Kejaksaan Agung RI: Desak Pengusutan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di BPN Konawe Selatan serta Dugaan Kongkalikong Pengukuran Lahan Bersengketa

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
  • visibility 272
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (kabaristana.com) – Adi Mangidi memimpin sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada 17 Juni 2026. Massa aksi mendesak KPK dan Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, serta penyimpangan administrasi pertanahan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Mahasiswa menggelar aksi tersebut setelah masyarakat melaporkan dugaan permintaan uang dalam proses penerbitan dan balik nama sertifikat tanah. Mereka juga menilai berbagai dugaan penyimpangan administrasi telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Dugaan Penyimpangan Pertanahan Konawe Muncul di Lahan Sengketa

Adi Mangidi meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk pengacara Samsuddin. Menurut Adi, masyarakat menduga Samsuddin memicu keresahan warga, terutama di Desa Pelandia, Kecamatan Buke.

“Kami menilai terdapat indikasi hubungan yang tidak wajar antara pihak tertentu dengan oknum di sektor pertanahan. Kondisi itu berpotensi memicu konflik agraria. Dugaan tersebut semakin menguat karena ada kegiatan pengukuran dan plotting pada lahan sengketa,” kata Adi.

Adi menjelaskan bahwa masyarakat memperoleh informasi mengenai kegiatan plotting dan pengukuran. Berdasarkan informasi itu, Samsuddin bersama petugas pengukuran Kantor Pertanahan Konawe Selatan bernama Wawan diduga mengukur dan memetakan lahan sengketa sebelum pihak berwenang menyelesaikan status hukumnya.

Warga menolak kegiatan tersebut karena para pihak masih memperkarakan lahan itu. Mereka khawatir aktivitas tersebut memicu konflik horizontal.

Dugaan Penyimpangan Pertanahan Konawe Picu Keresahan Warga

Adi mengatakan perselisihan antara warga Desa Pelandia dan pihak Samsuddin telah berlangsung sekitar tiga bulan. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim sebidang tanah yang berada di wilayah administrasi Desa Pelandia, Kecamatan Buke.

Namun, pihak Samsuddin menganggap lahan tersebut masuk ke wilayah Desa Andoolo. Adi menilai perbedaan klaim itu membuat masyarakat terus merasa resah. Menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum harus segera menyelesaikan persoalan tersebut agar konflik sosial tidak meluas.

Adi juga meminta organisasi advokat tempat Samsuddin bernaung mengevaluasi anggotanya.

“Kami meminta organisasi advokat mengevaluasi Saudara Samsuddin. Kami menilai tindakannya meresahkan masyarakat. Ia diduga berulang kali berupaya menguasai lahan milik masyarakat dengan memanfaatkan relasi yang dimilikinya. Negara tidak boleh kalah oleh praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Adi.

Dugaan Penyimpangan Pertanahan Konawe Jadi Tuntutan Mahasiswa

Mahasiswa menyampaikan empat tuntutan kepada KPK RI dan Kejaksaan Agung RI.

Pertama, mereka meminta aparat mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang serta permintaan uang dalam proses penerbitan dan balik nama sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan.

Kedua, mereka meminta aparat menelusuri aliran dana beserta pihak yang diduga terlibat.

Ketiga, mereka meminta aparat mengusut pihak yang diduga memanipulasi administrasi dan dokumen pertanahan sehingga merugikan masyarakat.

Keempat, mereka meminta aparat menyelidiki oknum pertanahan yang diduga mengukur lahan ketika para pihak masih memperkarakan tanah tersebut.

Dugaan Penyimpangan Pertanahan Konawe Perlu Penanganan Transparan

Adi menegaskan bahwa aksi tersebut bertujuan melindungi hak masyarakat sekaligus menjaga integritas pelayanan publik di sektor pertanahan.

“Kami mendesak KPK RI dan Kejaksaan Agung RI segera mengambil langkah hukum yang konkret, profesional, dan transparan. Kami juga meminta aparat mengungkap seluruh fakta serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum,” tutup Adi.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • hujan lebat di Sulawesi Tenggara menyebabkan genangan air dan kemacetan di jalan raya

    Cuaca Sulawesi Tenggara Hari Ini: BMKG Minta Warga Siaga Hujan Lebat dan Angin Kencang

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 242
    • 2Komentar

        Jakarta, {kabaristana.com}— Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca Sulawesi Tenggara hari ini yang memicu hujan ringan hingga lebat pada Rabu (22/4/2026). Koordinator Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Faizal Habibie, menyebut peningkatan aktivitas awan hujan mendorong kenaikan curah hujan. Kondisi ini membuat cuaca Sulawesi Tenggara hari ini berubah cepat. […]

  • Sufmi Dasco Ahmad diwawancarai wartawan di kompleks parlemen Jakarta terkait RUU PPRT

    DPR Buka Ruang Publik Lebar untuk RUU PPRT, Target Rampung Usai Ramadhan

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 256
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com | Pembahasan RUU PPRT kembali menjadi perhatian publik. DPR RI membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas untuk memastikan regulasi ini memberi perlindungan nyata bagi pekerja rumah tangga, khususnya di sektor informal. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus menyerap masukan publik dalam proses pembahasan aturan tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan […]

  • Pemkab Labura raih WTP ke-11 dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

    Sampaikan Apresiasi, PERMADA Teluk Piai Sebut Akuntabilitas Anggaran Jadi Budaya Kerja di Labura

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 201
    • 0Komentar

    MEDAN, (kabaristana.com) – Perhimpunan Mahasiswa dan Pemuda (PERMADA) Desa Teluk Piai mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Pemkab Labura) mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara. BPK RI Perwakilan Sumatera Utara menyerahkan penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 pada Jumat (29/5/2026). Raihan tersebut […]

  • Jalan Provinsi Pongkowulu di Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara yang rusak dan belum diperbaiki selama 36 tahun

    Alfan Koriama Kritik Jalan Provinsi, di Desa Pongkowulu yang Tak Kunjung Diperbaiki Selama 36 Tahun

    • calendar_month Minggu, 7 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 295
    • 0Komentar

    Buton utara, (kabaristana.com) – Warga Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, memblokir jalan provinsi sejak 4 Juni 2026. Mereka melakukan aksi tersebut sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan infrastruktur jalan yang rusak selama kurang lebih 36 tahun. Warga Desak Perbaikan Jalan Aksi pemblokiran itu menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang belum juga memperbaiki akses […]

  • KPIT Dukung Pemberantasan Korupsi dalam konferensi pers di Jakarta

    Darurat Korupsi, Ketua KPIT Ichi Amahoru Apresiasi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 597
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Ketua Umum Koalisi Pemuda Indonesia Timur (KPIT), Ichi Amahoru, menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya praktik korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Menurutnya, korupsi menjadi ancaman serius yang menghambat pembangunan nasional, merusak kepercayaan publik, dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Ichi menilai Indonesia kini berada dalam kondisi darurat korupsi. Ia mengibaratkan korupsi sebagai penyakit kanker […]

  • Petugas mengungkap Tambang Ilegal PTBA di wilayah IUP Muara Enim

    PTBA Dukung Kepolisian Ungkap Pelaku Penambang Batubara Ilegal

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Muara Enim, (kabaristana.com) — PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, mendukung langkah Polres Muara Enim dan Polda Sumatera Selatan mengungkap praktik tambang batubara ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap […]

expand_less