Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Koalisi Sipil Pembela Pengusaha Pribumi Desak Pembatalan Eksekusi Hotel Sultan

Koalisi Sipil Pembela Pengusaha Pribumi Desak Pembatalan Eksekusi Hotel Sultan

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
  • visibility 257
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Kabaristana.com) – Koalisi Sipil Pembela Pengusaha Pribumi mendesak pembatalan rencana eksekusi Hotel Sultan yang dijadwalkan pada 18 Juni 2026. Mereka menyampaikan tuntutan tersebut dalam aksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Koalisi tersebut terdiri atas mahasiswa, karyawan Hotel Sultan, buruh, dan berbagai elemen masyarakat. Mereka menilai rencana eksekusi dapat mengganggu kepastian hukum. Selain itu, mereka juga menilai langkah tersebut berpotensi memicu dampak sosial dan ekonomi.

Koalisi Soroti Dasar Hukum Eksekusi

Koalisi menilai putusan serta merta yang menjadi dasar eksekusi masih memunculkan perdebatan hukum. Menurut mereka, sengketa yang terjadi berkaitan dengan status tanah.

Sementara itu, mereka menilai pengambilalihan operasional hotel dapat merugikan PT Indobuildco. Perusahaan tersebut selama ini mengelola Hotel Sultan.

“Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Hotel Sultan bukan milik PT Indobuildco,” ujar perwakilan koalisi.

Oleh karena itu, koalisi meminta semua pihak mempertimbangkan seluruh proses hukum yang masih berjalan sebelum mengambil tindakan.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Koalisi menilai eksekusi dapat memengaruhi banyak pihak. Hotel Sultan memiliki hubungan dengan pekerja, tenant, vendor, dan pelaku usaha.

Selain itu, operasional hotel juga mendukung berbagai aktivitas ekonomi. Karena itu, penghentian kegiatan usaha dapat menimbulkan dampak yang lebih luas.

Di sisi lain, para pekerja dan pelaku usaha membutuhkan kepastian agar mereka dapat melanjutkan aktivitas ekonomi.

Minta Pengadilan Membatalkan Eksekusi

Koalisi meminta pengadilan membatalkan rencana eksekusi. Mereka menilai pemohon eksekusi belum menyerahkan jaminan yang sesuai dengan nilai objek sengketa.

Selanjutnya, mereka merujuk butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang diperkuat melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Aturan tersebut mengatur kewajiban penyerahan jaminan sebelum pelaksanaan putusan serta merta.

“Kewajiban penempatan jaminan merupakan syarat yang bersifat imperatif,” tegas perwakilan koalisi.

Karena itu, koalisi meminta pengadilan menunda pelaksanaan eksekusi sampai seluruh persyaratan terpenuhi.

Dorong Jalur Negosiasi

Koalisi mendorong PT Indobuildco dan Kementerian Sekretariat Negara menempuh jalur negosiasi. Selain itu, mereka meminta para pihak menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut mereka, langkah tersebut dapat mencegah konflik yang lebih luas. Dengan demikian, semua pihak memiliki kesempatan untuk mencari solusi bersama.

Hak Pemegang HGB Harus Diperhatikan

Koalisi meminta pemerintah menjalankan ketentuan mengenai Hak Guna Bangunan. Mereka menilai PT Indobuildco memiliki kesempatan untuk mengajukan perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah.

Kemudian, mereka merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.

Meski demikian, mereka tetap meminta pemerintah mengedepankan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan Pekerja dan Pelaku Usaha

Koalisi meminta perlindungan bagi pekerja, tenant, vendor, dan pelaku usaha. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah memperhatikan hak pihak ketiga.

Selanjutnya, mereka mendorong penyelesaian sengketa secara transparan dan adil. Dengan demikian, seluruh pihak dapat memperoleh perlindungan hukum.

Jaga Stabilitas Nasional

Koalisi menegaskan bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada kepastian hukum. Namun, proses hukum juga harus melindungi hak setiap warga negara.

Selain itu, mereka mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah meningkatnya aksi penyampaian aspirasi.

“Demikian pernyataan ini kami sampaikan demi terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta kebaikan bagi bangsa dan negara,” tutup perwakilan koalisi.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • prabowo ke jepang berangkat dari pangkalan halim perdanakusuma

    Prabowo Kunjungi Jepang, Temui Kaisar Naruhito dan PM Takaichi Bahas Kerja Sama Strategis

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 275
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Jepang untuk menjalankan kunjungan resmi dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Ia lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (29/3/2026) pukul 10.35 WIB. Presiden berangkat bersama rombongan terbatas. Sejumlah pejabat melepas keberangkatan tersebut. Mereka antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Prasetyo Hadi, Agus Subiyanto, dan […]

  • Demi Pemerintahan Bersih, Ketua KNPI Koltim Adukan Sejumlah Oknum OPD ke KPK

    Demi Pemerintahan Bersih, Ketua KNPI Koltim Adukan Sejumlah Oknum OPD ke KPK

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 369
    • 0Komentar

    Jakarta, (KABARISTANA.COM ) – Komitmen mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi terus disuarakan oleh kalangan pemuda di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kolaka Timur mengambil langkah serius dengan mengadukan sejumlah oknum di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). […]

  • KPK Tahan Pejabat Bea Cukai, Uang Rp2,8 Miliar Disimpan di Plafon Rumah

    KPK Tahan Pejabat Bea Cukai, Uang Rp2,8 Miliar Disimpan di Plafon Rumah

    • calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Jakarta, Kabaristana.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gatot Heroe Hernanda. Gatot merupakan pejabat Bea dan Cukai yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap. Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK menemukan uang sekitar Rp2,8 miliar. Uang itu terdiri atas mata uang dolar Singapura (SGD) dan dolar Amerika Serikat (USD). Menariknya, penyidik menemukan uang tersebut di […]

  • kenaikan tarif AS terhadap Korea Selatan dibahas dalam pertemuan dagang bilateral

    Kenaikan Tarif AS terhadap Korea Selatan Dibahas di Washington

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 459
    • 0Komentar

    Kenaikan tarif AS terhadap Korea Selatan menjadi perhatian serius pemerintah Seoul. Rencana kebijakan perdagangan tersebut mendorong langkah diplomasi langsung ke Washington. Jakarta, kabaristana.com | Kenaikan tarif AS terhadap Korea Selatan mendorong pemerintah Seoul mengambil langkah diplomasi langsung ke Amerika Serikat. Pemerintah Korea Selatan menilai komunikasi bilateral penting untuk menjaga kepastian perdagangan dan stabilitas ekonomi. Kantor […]

  • Thailand Siapkan Evakuasi Massal Warga dari Timur Tengah, Iran Jadi Prioritas

    Thailand Siapkan Evakuasi Massal Warga dari Timur Tengah, Iran Jadi Prioritas

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 284
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Pemerintah Thailand menyiapkan evakuasi besar-besaran bagi warganya dari kawasan Timur Tengah menyusul meningkatnya konflik bersenjata di wilayah tersebut. Evakuasi akan menggunakan pesawat militer dan penerbangan charter dari sejumlah negara di kawasan. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Angkatan Udara Kerajaan Thailand. Fokus utama evakuasi diarahkan kepada warga Thailand […]

  • Aksi mahasiswa tolak RKAB PD Kolaka di depan Dirjen Minerba Kementerian ESDM

    Gelar Aksi Jilid III di Depan Dirjen Minerba, JADKOMHAS Desak Penolakan RKAB PD Aneka Usaha Kolaka

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 307
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Jaringan Advokasi Mahasiswa Indonesia (JADKOMHAS) menggelar aksi demonstrasi jilid III di depan kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM pada Jumat, 30 Januari 2025. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut Dirjen Minerba menolak RKAB PD Aneka Usaha Kolaka (PD AUK). Koordinator aksi, Iyan Mangidi, memimpin demonstrasi tersebut. Ia menilai pemerintah […]

expand_less