Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Aksi Jilid IV, FRPSH Desak Polda Metro Jaya Bongkar Aktor Intelektual Penghalang Eksekusi Hotel Sultan

Aksi Jilid IV, FRPSH Desak Polda Metro Jaya Bongkar Aktor Intelektual Penghalang Eksekusi Hotel Sultan

  • account_circle Retanto
  • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
  • visibility 189
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Kabaristana.com) – Front Rakyat Pengawal Supremasi Hukum (FRPSH) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid IV di depan Gedung Polda Metro Jaya, Jakarta. Massa mendesak penyidik segera mengungkap aktor intelektual yang mengoordinasikan penghalangan eksekusi aset negara di kawasan eks Hotel Sultan, Gelora Bung Karno (GBK).

Koordinator aksi FRPSH, Rendy Salim, meminta Polda Metro Jaya bekerja secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Selain itu, ia meminta penyidik menelusuri semua pihak yang merencanakan, mengorganisasi, dan menggerakkan aksi penghalangan.

FRPSH Minta Polisi Bertindak Tegas

Rendy menegaskan polisi tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Sebaliknya, penyidik harus mengungkap pihak yang mengendalikan aksi dari belakang.

“Kami meminta Polda Metro Jaya segera membongkar siapa aktor intelektual di balik penghalangan eksekusi Hotel Sultan. Jangan hanya menyasar pelaku di lapangan. Polisi juga harus mengusut pihak yang merencanakan, mengorganisasi, dan menggerakkan aksi tersebut,” kata Rendy Salim dalam orasinya.

Selain itu, FRPSH meminta penyidik menyampaikan perkembangan perkara secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, publik dapat mengawasi proses penegakan hukum secara transparan.

FRPSH Jelaskan Status Hukum Hotel Sultan

Dalam siaran persnya, FRPSH menjelaskan bahwa kawasan Hotel Sultan di Blok 15 Gelora Bung Karno merupakan Barang Milik Negara (BMN). Kementerian Sekretariat Negara mengelola kawasan tersebut berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Gelora.

Selanjutnya, FRPSH menjelaskan masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan Nomor 27 milik PT Indobuildco sudah habis. Karena itu, perusahaan tersebut tidak lagi memegang hak atas lahan tersebut.

Selain itu, FRPSH menyampaikan Mahkamah Agung menolak berbagai upaya hukum, termasuk Peninjauan Kembali (PK). Oleh sebab itu, organisasi tersebut menilai negara tetap menguasai kawasan eks Hotel Sultan.

FRPSH Soroti Dugaan Penghalangan Eksekusi

FRPSH juga menyoroti eksekusi terhadap 15 bangunan di kompleks eks Hotel Sultan pada 18 Juni 2026. Menurut organisasi tersebut, sejumlah pihak memobilisasi massa untuk menghambat proses eksekusi.

Akibatnya, situasi di lokasi memanas dan memicu benturan dengan aparat keamanan. Karena itu, FRPSH meminta Polda Metro Jaya mengusut semua pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, organisasi tersebut menilai aparat harus menegakkan hukum tanpa membedakan siapa pun. Dengan begitu, aparat dapat menjaga kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

FRPSH Dorong Penegakan Hukum Transparan

Rendy Salim menilai tindakan menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan berpotensi melanggar Pasal 212, Pasal 216, Pasal 218, dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang berupaya menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan. Kami meminta Polda Metro Jaya mengusut perkara ini hingga tuntas dan mengungkap secara terang siapa aktor intelektual di balik penghalangan eksekusi Hotel Sultan,” tegasnya.

FRPSH Siap Kawal Proses Hukum

Pada akhir aksi, FRPSH menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penegakan hukum. Organisasi tersebut juga menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila Polda Metro Jaya belum mengungkap aktor intelektual yang mengatur penghalangan eksekusi aset negara di kawasan eks Hotel Sultan.

Sementara itu, FRPSH berharap kepolisian segera menuntaskan penyelidikan. Langkah tersebut akan memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, FRPSH menilai pengungkapan aktor intelektual menjadi langkah penting untuk menjaga wibawa hukum serta memastikan setiap putusan pengadilan dapat terlaksana tanpa hambatan

  • Penulis: Retanto
  • Editor: Wilda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senjata sekolah swasta berupa satu combat shotgun dan ratusan senapan angin yang ditemukan polisi di Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

    Polisi Temukan Satu Combat Shotgun di Antara 996 Pucuk Senjata di Sekolah

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Polda Metro Jaya memastikan hanya satu dari 996 pucuk senjata yang ditemukan di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, merupakan senjata api. Polisi mengidentifikasi senjata itu sebagai combat shotgun Franchi SPAS-15 kaliber 12 GA. Sebanyak 995 pucuk lainnya merupakan senapan angin. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol […]

  • Pembekuan IUP Wawonii didesak GMH Sultra melalui permintaan penghentian RKAB dan evaluasi izin tambang di Pulau Wawonii.

    GMH SULTRA–JAKARTA DESAK ESDM RI TOLAK RKAB DAN BEKUKAN IUP PT GKP, PT BKM, DAN PT WMJR

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 292
    • 0Komentar

    Kendari, (kabaristana.com) – Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Hukum Sulawesi Tenggara (GMH Sultra–Jakarta), Abdi Aditya, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk tidak menerbitkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi perusahaan tambang di Pulau Wawonii. Ia juga meminta pemerintah membekukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Gema Kreasi Perdana (GKP), PT Bumi […]

  • Prabowo NKRI tangguh menghadapi bencana dan tantangan nasional

    Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Kabinet Merah Putih, Tegaskan Pentingnya Kepemimpinan Berani

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 617
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kekuatan besar untuk menghadapi berbagai tantangan nasional. Meski demikian, ia mengakui bencana alam masih menjadi ujian serius bagi bangsa. Karena itu, Prabowo meminta seluruh elemen pemerintah tetap waspada dan bekerja cepat. Ia menilai tantangan tersebut justru memperlihatkan ketangguhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan itu Prabowo […]

  • ilustrasi sindikat ganjal ATM Cipayung saat polisi menangkap pelaku di lokasi mesin ATM

    Sindikat Ganjal ATM Cipayung Terbongkar, Polisi Kejar Jejak Aliran Dana Pelaku

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Jakarta, {kabaristana.com} — Polisi terus mengembangkan kasus sindikat ganjal ATM Cipayung dengan menelusuri aliran dana hasil kejahatan. Penyidik mengejar jejak transaksi untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Bayu Kurniawan, menegaskan timnya tidak hanya menangkap pelaku. Penyidik juga melacak penggunaan uang hasil kejahatan untuk memastikan arah […]

  • Bantuan kurban berbasis DTSEN oleh BAZNAS DKI Jakarta

    BAZNAS DKI Salurkan Bantuan Kurban Berbasis DTSEN Agar Tepat Sasaran

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 250
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – BAZNAS DKI Jakarta meluncurkan program Kurban Berkah BAZNAS 2026 dengan basis Data Terpadu Sasaran Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini membantu validasi data kemiskinan ekstrem agar penyaluran bantuan kurban lebih tepat sasaran. Ketua BAZNAS DKI Jakarta Akhmad H. Abubakar mengatakan Idul Adha harus menjadi momentum berbagi keberkahan bagi masyarakat Jakarta. “Program ini menghadirkan […]

  • Inflasi Mei 2026 tetap terkendali berkat sinergi Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan energi.

    Inflasi Mei 2026 Terkendali di 3,08 Persen, BI Optimistis Stabilitas Harga Tetap Terjaga

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Jakarta,(kabaristana.com)– Bank Indonesia (BI) memastikan inflasi nasional pada Mei 2026 tetap berada dalam rentang sasaran pemerintah. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan moneter dan pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2026 mengalami inflasi 0,28 persen secara bulanan. Sementara itu, inflasi tahunan mencapai 3,08 persen. […]

expand_less